Tengoklah Malaysia dan India. Kedua negara ini, pemerintahnya sangat aktif dalam menggariskan kebijakan penting tentang prioritas dan arah kebijakan pengembangan industri teknologi informasinya. Keduanya kini menikmati pertumbuhan industri yang sangat mengagumkan dalam sektor ini. Di ujung lain, kita bisa melihat Pilipina yang pemerintahannya tak ambil pusing dalam soal prioritas dan arah pengembangan industri ini. Manila sempat tersentak dan baru memberikan perhatian serius ketika muncul kasus Love Bug yang menghebohkan dunia. Kedua cerita ekstrem ini tampaknya harus disimak secara serius oleh para petinggi di negeri yang sudah morat-marit ini.

Sedikit perhatian dan arahan yang serius bisa mentransformasikan masyarakat ini ke dalam dunia digital yang sangat dinamis. Upaya ini sudah dilakukan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Awal tahun ini, BPPT telah meluncurkan dua piranti lunak yaitu Winbi dan Kantaya. Menurut Andrari G. Tangkilisan, MSc., Head of Automation System BPPT, kelahiran kedua piranti lunak tersebut dipicu keinginan mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid untuk membahasa Indonesiakan aplikasi-aplikasi komputer.

Keinginan itu dikembangkan mantan Menristek Dr. AS Hikam dengan mencoba mengIndonesiakan Windows. Namun Microsoft menyebutkan rendahnya volume dan waktu pengembangan yang lama sebagai alasan penolakan halusnya. “Padahal ada lho Windows berbahasa Cina dan Jerman,” ungkap Andrari sedikit keheranan.

Penolakan halus Microsoft justru memacu BPPT. Mereka pun menengok sumber-sumber lain yang bersedia bermitra guna mewujudkan itu. Menurut Michael A. Purwoadi, Electrical and Control System Engineer BPPT sekaligus Koordinator Winbi dan Kantaya, kemitraan datang dari Trustix Merdeka dan Universitas Gajah Mada.

Sebelumnya, BPPT telah melakukan penelitian terhadap kurang lebih 1500 responden di tiga wilayah. Ini diperkuat dengan masukan dari seminar-seminar yang diadakan di sebelas kota. Keengganan masyarakat di daerah untuk belum menggunakan komputer, bukan hanya mahalnya perangkat keras, tetapi juga karena mahalnya aplikasi yang digunakan, selain ketidak mampuan berbahasa asing. Setiap aplikasi yang digunakan berlisensi, sehingga lembaga penyelenggara kursus komputer mematok harga tinggi yang tidak bisa diakomodir calon pesertanya. Sedangkan bahasa asing yang menjadi standar tidak dipahami secara meluas oleh masyarakat di daerah. “Kedua kendala itulah yang ingin di atasi dengan kegiatan ini,” tambah Andrari.
Itu sebabnya, BPPT memilih untuk menggunakan Linux. “Itu keuntungan dari open source, karena sejak awal telah direncanakan untuk dibagikan gratis,” kata Michael. Artinya masalah platform sejak awal telah diperhatikan secara serius, sehingga dipilihlah Linux karena gratis. Dengan demikian keluhan tentang harga yang tinggi telah bisa dieliminir.

Alasan lain untuk ketersediaan secara gratis adalah karena BPPT merupakan lembaga nirlaba. Sehingga Winbi ditujukan agar masyarakat mau menggunakan komputer. Sedangkan Kantaya ditujukan agar masyarakat mau menggunakan jaringan, agar benar-benar memperoleh manfaat riil. Paling tidak, seperti yang dikatakan Andrari, bahwa mendorong masyarakat untuk mengurangi jurang informasi elektronik yang sangat lebar saat ini.”Jadi ada misi BPPT untuk mendorong masyarakat menggunakan komputer dan internet untuk memperoleh informasi dan pengetahuan,” jelas Andrari.

Winbi yang didesain untuk desktop bisa dikatakan sebagai interface seperti Windows maupun Unix. Di dalamnya telah terkandung operating system, user interface dan keterangan dalam bahasa Indonesia. Dengan menggunakan Linux, Winbi tidak hanya bisa disebarkan secara gratis, tetapi juga lebih secure, sekalipun tidak berarti bebas sama sekali. Ini dimungkinkan karena masih belum populernya penggunaan Linux dibandingkan Windows. Lagi pula, menurut Michael, fitur-fitur Winbi dibuat secara mandiri, sehingga data dari masing-masing pengguna tersimpan secara aman dan tidak bisa diganggu oleh pengguna lainnya.

Sedang Kantaya, yang merupakan singkatan dari kantor maya, merupakan aplikasi yang dibuat dengan bahasa program PHP untuk keperluan server. Di dalamnya terdapat sejumlah fitur yang diperlukan dalam penggunaan sehari-hari. Fitur-fitur ini dipilih berdasarkan seleksi dari berbagai macam masukan, baik dari kalangan internal maupun eksternal BPPT.

Mungkin Kantaya bisa dipadankan dengan Microsoft Office yang sangat populer itu, dan menjadi standar di banyak kantor. Namun, kelebihan dari Kantaya yang berbahasa Indonesia adalah akan sangat akrab dengan para penggunannya yang kemampuan berbahasa asingnya masih terbatas. Tidak terlalu mengherankan bila kemudian, Andrari menunjuk bahwa sejumlah pemerintah lokal, seperti Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo, Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan, dan Litbang Gas di Cepu sudah mulai menggunakan Kantaya untuk keperluan situsnya. “Jadi penggunaannya jelas dan modul-modulnya masih bisa diganti dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan mereka,” jelas Andrari.

Bagi pemerintah lokal yang menggunakan keduanya, keuntungan yang paling jelas adalah terpecahkannya masalah keuangan yang membebani mereka. Untuk daerah-daerah yang makmur, seperti Kabupaten Kutai Timur, persoalan komputerisasi di lingkungannya bukanlah masalah. Namun untuk daerah-daerah yang tidak segemah ripah seperti Kutai Timur, bisa jadi komputerisasi dalam kerangka penciptaan e-Government justru bisa membebani keuangan daerah. “Bayangkan ada daerah yang harus melunasi cicilan pembayaran sebesar Rp. 4 juta perbulannya,” jelas Andrari.

Implementasi Winbi dan Kantaya juga menghindarkan pemerintah daerah dari kemungkinan dituntut karena pemberlakuan undang-undang hak cipta. Bila itu benar maka kebiasaan main copy di banyak instansi bisa menjadikan mereka sebagai target bagi pengenaan hak cipta yang undang-undangnya sebentar lagi berlaku. Cilakanya, UU tersebut diberlakukan tanpa jeda waktu seperti kebanyakan UU lain di negeri ini. Itu sebabnya Michael dan Andrari menegaskan bahwa paling tidak kehadiran Winbi dan Kantaya bisa memberikan opsi pilihan. Apalagi keduanya memang bisa diperoleh secara gratis dan dikembangkan bersama-sama dengan perusahaan-perusahaan di daerah setempat.

Saat ini, BPPT tidak hanya bermitra dengan Universitas Gajah Mada dan Trustix Merdeka. Tapi juga dengan individu dan kelompok-kelompok individu untuk mengembangkan Winbi dan Kantaya. Bahkan, kini telah dibentuk komunitas pengembang dan komunitas pengguna yang dikoordinir oleh salah seorang deputi ketua BPPT. Artinya, BPPT menaruh perhatian yang sangat serius. Ini tentu akan menguntungkan.

Munculnya komunitas tersebut mendorong BPPT untuk mempersiapkan versi lanjutan dari Winbi dan Kantaya. Awalnya sebenarnya Winbi, menurut Michael, ditujukan kepada para pemula. Namun perkembangannya, Winbi justru banyak dipergunakan bukan untuk kalangan tersebut.

Selain itu, “Kami menerima beragam usulan bagi pengembangannya, misalnya ada yang berminat untuk mengembangkan gamesnya untuk menarik minat lebih banyak orang,” jelas Michael. Perhatian BPPT sendiri masih tercurahkan pada upaya untuk melepaskan user interface-nya yang dibangun di atas Kernel 2.2. Hal ini disebabkan masukan yang menyatakan bahwa Kernel versi itu belum mensupport berbagai periferal yang baru, seperti USB. Hal ini justru disupport dalam Kernel versi terbaru. Dengan melepaskannya, user interface dengan berbagai programnya bisa dipergunakan di Kernel versi berapapun.

Kantaya juga sedang dikembangkan oleh BPPT. Misalnya, jika awalnya masih belum dipikirkan masalah-masalah keamanan dan encryption-nya. Karena memang didesain agar fitur-fitur tersebut dikembangkan perusahaan-perusahaan di daerah. Namun, kini, keduanya termasuk dalam top list pengembangan. Pergeseran-pergeseran akibat tingginya kebutuhan masyarakat inilah yang sedang diakomodasikan oleh tim BPPT pada saat ini. Selain itu, BPPT juga sedang menyiapkan modul yang berisikan aplikasi e-Government. Namun itu masih terbatas pada aplikasi-aplikasi dasar yang menggambarkan potensi sebuah daerah, seperti aplikasi kependudukan, kepegawaian, potensi pertanian dan perternakan.•ew