Pemerintah Malaysia mengumumkan akan mengembangkan standar keamanan informasi nasional, yang merupakan bagian dari usaha untuk mendorong perkembangan e-security di negara tersebut. Usaha ini akan dipelopori oleh Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC), yang diperkirakan akan segera memulai kerjanya.

Menurut ketua MCMC, Tan Sri Nuraizah Abdul Hamid, pihaknya akan membentuk kelompok kerja untuk mengembangkan skema standar keamanan informasi Malaysia (Malaysian Scheme on Information Security Standards). “Skema ini akan mencakup seluruh permasalahan yang berkaitan dengan standar information security,” jelas Nuraizah.

Ia menambahkan skema ini akan meliputi proses akreditasi untuk standar, metodologi untuk penilaian dan evaluasi risiko oleh perusahaan dan organisasi serta prosedur-prosedur untuk sertifikasi. Skema ini juga akan menangani database dari seluruh perusahaan dan organisasi yang diberi sertifikat berdasarkan standar, badan sertifikasi, auditor dan konsultan bersertifikasi.

“Kami berharap bahwa dengan hadirnya skema ini, perusahaan dan organisasi akan memiliki sertifikat sesuai standar yang berlaku,” tandas Nuraizah.

Pengumuman skema ini merupakan tindak lanjut dari serangkaian langkah yang diambil pemerintah Malaysia untuk meningkatkan kemanan informasinya, seperti pengadopsian beberapa standar security IT dari ISO, yaitu ISO 17799 dan 13335 untuk diadopsi menjadi standar Malaysia, serta didirikannya National ICT Security and Response Center (Niser) oleh National IT Council (NITC) tahun lalu untuk menangani masalah-masalah ancaman keamanan informasi.

Bahkan Februari tahun ini, Malaysian Administrative Modernization and Management Planning Unit (Mampu), sebuah badan milik pemerintah menerbitkan sebuah buku pedoman manajemen keamanan teknologi infokom (MyMIS) guna memberi panduan perlindungan aset-aset informasi sektor publik dan ICT. Yang menarik, MyMIS juga memasukkan rencana untuk menunjuk semacam chief security officer untuk masing-masing kementrian dan badan-badan milik pemerintah.

Selain menerapkan berbagai tindak pencegahan, Malaysia juga aktif mendorong sektor swasta melakukan hal yang sama. Menurut Nuraizah, meski pemerintah sudah mengeluarkan pedoman-pedoman, mengembangkan kebijakan dan mengeluarkan kerangka kerja peraturan untuk menjamin keamanan, “semua itu belum cukup jika sektor ekonomi lainnya tidak berperan dan mengambil tanggung jawab tertentu.”•

MSC Tambah Fasilitas Virtual Reality

Multimedia Super Corridor (MSC) Malaysia tidak lama lagi akan memiliki pusat Virtual Reality, yang akan dibangun oleh perusahaan komputer grafis terkemuka dunia, Silicon Graphics (SGI).

Pihak pengelola MSC, Multimedia Development Corporation (MDC) baru-baru ini memberikan kontrak senilai 21,3 juta ringgit, atau sekitar 50,4 miliar rupiah kepada SGI untuk pengadaan peralatan VRC, sistem Virtual Area Networking, dan layanan-layanan terkait.

“Kami gembira dapat bekerja sama dengan SGI, sebuah perusahaan terkemuka yang memiliki spesialisasi di bidang komputasi dan visualisasi berkinerja tinggi, serta manajemen data yang kompleks,” ujar kepala MDC, Othman Yeop Abdullah.

Peralatan berteknologi tinggi buatan SGI ini akan ditempatkan di Creative Applications and Development Center (CADC), yang merupakan bagian dari pusat multifasilitas MSC Flagship, yang juga baru diluncurkan. Menurut senior vice-president MDC, Mohamed Arif Nun, VRC ini akan menjadi fasilitas unggulan CADC.

“VRC akan memungkinkan penggunanya memahami secara mendalam desain engineering, kajian simulasi, serta pemodelan kompleks untuk industri sains, kesehatan dan hiburan,” ujarnya.

Menurutnya, CADC akan fokus pada pemercepatan pengembangan industri multimedia kreatif dengan menyediakan sebuah fasilitas terpusat untuk layanan pemrosesan data dan visualisasi high-end.

“Fasilitas ini berpotensi untuk digunakan oleh para mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu, seperti virtual reality, animasi, dan komputasional, serta sebagai sarana pelatihan para pengembang piranti lunak (software developers),” jelas Arif.•

ERP Korea Merambah Asia

Menyemarakkan pasar ERP (Enterprise Resource Planning) kelas menengah yang didominasi para pemain Eropa, Samsung SDS memasarkan piranti lunak Bizentro ERP di beberapa negara Asia melalui rekanannya, Acepio.

Penyedia jasa TI asal Korea ini telah menunjuk perusahaan konsultasi e-Business yang bermarkas di Singapura, Acepio, untuk mendistribusikan Bizentro di Singapura, Malaysia, Hong Kong dan Cina.

Dengan sasaran sektor ritel dan manufaktur, piranti lunak berbasis Windows ini menyediakan sebuah platform CRM (Customer Relationship Management), SCM (Supply Chain Management) dan e-Procurement tools yang terintegrasi, serta menyediakan dukungan tutorial interaktif dan multi-bahasa secara online.

Menurut Michael Toh, CEO Acepio, Samsung SDS pada awalnya mengembangkan Bizentro untuk beberapa perusahaan subsidiaries-nya, sebelum akhirnya memutuskan untuk memasarkan piranti lunak ini ke pihak lain.

“Samsung SDS memasukkan berbagai best practices yang mereka pelajari dari sistem SAP miliknya ke dalam Bizentro,” ujar Toh.

Dengan harga 3.000 dolar AS per user, Bizentro tersedia dalam versi bahasa Korea, Jepang, Mandarin dan Inggris. Toh mengklaim bahwa implementasi piranti lunak ini dapat dilakukan dalam waktu relatif singkat, sekitar empat sampai lima bulan.

Sampai saat ini, ada sekitar 600 implementasi Bizentro di Korea, serta tiga pelanggan di luar Korea, termasuk di antaranya adalah perusahaan kosmetik I Nuovi Cosmetics. Untuk mendukung Acepio dalam aktivitas konsultasi regional dan implementasinya, Samsung SDS juga merencanakan mendirikan kantor perwakilannya di Singapura pada akhir tahun 2002.•