"e-Government bukan hanya menggelar situs dan e-mail address..." Syamsul Mu'arif, Menteri Komunikasi dan Informasi RI

Bisa jadi sekedar latah, karena kabupaten atau instansi tetangga sudah punya situs. Lantas dengan mencontoh situs yang dipandang pimpinan lembaga cukup bagus, maka digelarlah me too project tersebut. Dengan menghadirkan sedikit informasi tentang daerah atau lembaga yang terkadang justru tidak pernah terup-date, foto diri dan naskah pidatonya; maka sang pemimpin lembaga atau daerah bersangkutan sudah merasa telah mengimplementasikan e-Government.

Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Syamsul Mu’arif memiliki keprihatinan terhadap munculnya gejala semacam itu. Dalam seminar “Sisfonas sebagai tulang punggung aplikasi e-Government”, yang diselenggarakan oleh Global Technology di Jakarta, akhir Oktober lalu, Syamsul Mua’rif menekankan bahwa e-Government bukan hanya menggelar situs dan e-mail address. Ia menekankan definisi e-Government yang bersumber pada definisi bank dunia, yang menekankan pada pemanfaatan teknologi informasi oleh institusi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya dalam hubungannya dengan masyarakat, komunitas bisnis dan kelompok masyarakat terkait lainnya.

Namun, ia juga mengakui bahwa gejala di atas muncul karena hingga sekarang belum pernah ada rincian tentang apa yang dimaksud dengan e-Government itu sendiri. Akibatnya, muncul persepsi bahwa websites plus e-mail address adalah e-Government. Padahal, e-Government yang dikehendaki adalah penggunaan seluruh sumber daya yang dimiliki sebuah lembaga pemerintah atau negara untuk meningkatkan pelayanannya. “Model bisnis inilah yang dikenal dengan istilah e-Government,” ujar Menkominfo. Itu sebabnya, ia menggambarkan bahwa e-Government akan memiliki konteks lebih luas, yang membangun hubungan antara pemerintah dengan masyarakat (Government to Citizen/G2C), antara pemerintah dengan kalangan bisnis (Government to Business/G2B), dan antara pemerintah dengan pemerintah lainnya (Government to Government/G2G).

Ketidakadaan rincian semacam itu dimanfaatkan oleh para pedagang untuk masuk dan “berjualan” websites dan digitalisasi dalam proses kerja pemerintahan. Namun itu jauh dari apa yang dimaksud dengan e-Government. Apalagi bila menyangkut data. Dalam persoalan data ini, Menkominfo, Syamsul Mu’arif mengingatkan masih perlu adanya upaya untuk merestrukturisasi dan mengintegrasikan data yang dimaksud. Bahkan, untuk data tertentu diperlukan semacam upaya untuk dipergunakan secara bersama oleh sejumlah instansi yang terkait. Tentu, hal ini membutuhkan pula penunjukan atas lembaga validasinya.

Jadi, untuk bisa menciptakan sistem informasi yang bersifat nasional, maka diperlukan penyediaan infrastruktur sebelum elektronisasi (i before e). Maksudnya bukan hanya yang bersifat fisik, tapi juga kontennya. Masalahnya adalah hampir seluruh instansi pemerintah dan lembaga negara tidak menyadari akan hal tersebut. Itu sebabnya, kini di negeri dengan ribuan pulau ini juga memiliki ribuan situs web yang tidak terkoordinasi dan tidak terintegrasi sama sekali.

Terlepas dari persoalan tersebut, persoalan yang juga menonjol pada saat ini adalah bagaimana parameter yang bisa digunakan secara tetap dalam persoalan pendekatan, strategi dan parameter keberhasilan implementasi konsep e-Government. Jajaran Menkominfo nampaknya tidak menyediakan petunjuk ke arah tersebut, mengingat fokus utamanya pada pewujudan i before e. Lantas dari mana hal tersebut bisa diketahui?

Dr. Jos Luhukay, Partner pada Ernst & Young, dalam seminar yang sama, menunjukkan kehadiran foto dan naskah-naskah pidato dari kepala daerah atau pimpinan sebuah lembaga pemerintah yang terdapat di situs web sebagai hal yang mubazir. “Siapa yang membutuhkannya,” ujar Yos Luhukay.

Jos benar adanya, namun budaya feodalisme dalam birokrasi sudah sedemikian tebalnya. Sehingga yang terpenting dan, ini berarti harus dimunculkan, secara tetap adalah figur sang pemimpin, bukan sistem dan prosedurnya. Akibatnya, muncul kecenderungan baru yang tentu menggelikan, situs menjadi lahan berdirinya monumen yang lebih menggambarkan pemimpinnya, bukan sistem dan prosedur pemerintahan dan perijinan layanan yang diberikan kepada masyarakat.

continue to next page