|
| Asia
Highlights |
Volume I Nomor
04 - Februari 2003 |
|
...
continued from previous page
KOREA
Luncurkan e-Government Terpadu
 Pemerintah
Korea pertengahan November lalu secara resmi mengumumkan bahwa
11 proyek e-Governmentnya telah selesai, serta membuka jalan
bagi layanan administratif elektronis secara penuh, yang dapat
menghemat waktu serta biaya bagi para warga negara Korea.
Kesebelas proyek e-Gov, yang dimulai awal 2001 lalu itu menyatuatapkan
koordinasi berbagai badan pemerintah berbeda untuk merampingkan
prosedur administratif dan penanganan dokumen berbasis Internet.
Dibawah sistem bernama G4C (government for citizen), masyarakat
Korea kini dapat mengurus sekitar 393 jenis surat-surat resmi
melalui situs portal tunggal (www.egov.go.kr) dan menerima hasilnya
melalui pos atau mengambilnya sendiri di kantor-kantor pemerintahan
terdekat. Selain itu, informasi rinci mengenai sekitar 4.000
surat-surat yang ditangani pemerintah untuk perizinan dan layanan
administratif lainnya juga sudah tersedia di Web.
Proyek e-Gov bernilai 290 milyar won (sekitar 2,1 trilyun rupiah)
ini memperkenalkan e-procurement, asuransi sosial terpadu, tanda
tangan digital dan sistem e-seal atau segel elektronik. Dokumen-dokumen
administratif yang ditangani e-government ini, di antaranya
adalah pencatatan domisili dan sensus, sertifikat pembayaran
pajak dan pendaftaran usaha.
Bagi para pemohon aplikasi surat-surat resmi melalui Internet
dapat membayar biaya layanan dengan kartu kredit, e-money atau
dengan mendatangi bank-bank atau kantor-kantor pemerintah. Adapun
sertifikat pendaftaran usaha dan 159 dari 393 jenis dokumen
lain yang dapat diurus melalui Internet membutuhkan e-signature,
yang harus disahkan terlebih dahulu oleh bank-bank pemerintah
dan komersial, perusahaan sekuritas atau kantor pos.
Selain itu, para pemohon dapat mencetak dokumen-dokumen resmi,
seperti pendaftaran tanah dan pembayaran pajak, meski print-out
ini tidak memiliki kekuatan hukum secara penuh, jelas para pejabat
pemerintahan Korea.
Infrastruktur e-gov ini diperkirakan akan menghemat sekitar
1,8 trilyun won (sekitar 12 trilyun rupiah) per tahun dalam
hal pengurusan berbagai dokumen dan sertifikat yang berkaitan
dengan pemerintah. Dari e-procurement dan pembayaran pajak terpadu,
pemerintah Korea akan menghemat masing-masing 3,2 trilyun won
(sekitar 21 trilyun rupiah) dan 140 milyar won (1 trilyun rupiah).
Kementrian informasi Korea mengatakan bahwa proyek e-government
ini juga menerapkan solusi e-commerce pada layanan-layanan administratif,
dengan mengurangi proses-proses birokrasi dan paper work yang
berbelit-belit. Dengan demikian, kemungkinan pengurangan biaya
akan lebih signifikan baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakatnya.
Selain portal e-government yang menawarkan berbagai jenis layanan,
tersedia pula situs-situs khusus yang dirancang untuk mempercepat
penerbitan dokumen dan sertifikat administratif lainnya. Situs-situs
tersebut antara lain mengenai perpajakan (www.hometax.go.kr),
catatan diploma dan transkrip akademis (www.neis.go.kr), transaksi
real estate (registry.scourt.go.kr) dan informasi-informasi
yang berkaitan dengan angkatan bersenjata (www.mma.go.kr).
Perusahaan-perusahaan swasta pun kini mengikuti tender untuk
proyek-proyek umum bernilai 70 trilyun per tahun melalui situs
Web e-procurement (www.g2b.go.kr). Para pejabat pemerintahan
menekankan bahwa sistem procurement online ini akan menghilangkan
ketidaktransparanan dalam penanganan tender-tender skala besar
untuk proyek-proyek umum.
Situs G2B yang dibuka tanggal 23 September menawarkan 12.685
tender proyek publik dan satu juta peserta tender telah bergabung
dalam kompetisi ini. Menurut para pejabat pemerintah, transaksi
yang terjadi sebesar 1,85 trilyun won (sekitar 9 trilyun rupiah).
Lebih lanjut, kementrian informasi dan komunikasi Korea juga
akan melangkah maju dengan mengimplementasikan m-government
atau mobile government tahun ini. Proyek yang rinciannya belum
dijabarkan ini akan menerapkan inisiatif yang memungkinkan para
petugas pemerintahan dan masyarakat untuk berkomunikasi melalui
jaringan bergerak (mobile network) untuk berbagai layanan administratif.•
THAILAND
Siapkan Tanda Tangan Digital untuk e-Government
 Guna
mendorong pengadopsian tanda tangan elektronik (electronic signatures)
untuk e-Commerce oleh lembaga-lembaga milik negara, National
Electronics and Computer Technology Centre (Nectec) Thailand
baru-baru ini meluncurkan Government Certification Authority
(G-CA), yang akan dijalankan sebagai bagian dari Government
Information Technology Services (GITS).
Menurut direktur Nectec, Dr Thaweesak Koanantakool, pemerintah
Thailand berniat mengeluarkan sertifikat tanda tangan digital
meski komite perancang undang-undang transaksi elektronik (Electronic
Transaction Act) belum dibentuk. G-CA sendiri hanya akan melayani
lembaga-lembaga pemerintah dan akan menyediakan tiga jenis layanan,
yaitu: sertifikasi pribadi, sertifikasi server dan hosting CA.
Tiap sertifikasi memiliki sebuah public key. Agar penggunanya
yakin terhadap public key yang menempel di sertifikat tersebut,
G-CA menerapkan tanda tangan digital yang menggunakan teknologi
kriptografi untuk menandatangani sertifikat dan menjamin bahwa
informasi di dalam sertifikat itu benar adanya. Menurut Dr Thaweesak,
G-CA menggunakan teknologi PKI (Public Key Infrastructure),
yang secara ketat menerapkan empat langkah keamanan data, antara
lain confidentiality, data integrity, authentication, dan non-repudiation.
Sertifikasi personal digunakan bersama-sama dengan prprogram
e-mail, seperti Netscape Messenger, Microsoft Outlook dan Outlook
Express. Biaya tahunannya sekitar 400 baht per individu. Sementara
layanan sertifikasi server disediakan untuk melayani peningkatan
keamanan, baik untuk server maupun client-nya. Untuk layanan
ini dikenakan biaya 3.000 baht per tahun. Bagi badan pemerintahan
yang beroperasi sebagai CA, namun tidak ingin pusing-pusing
mengurusi peralatan maupun sistemnya sendiri, disediakan layanan
CA hosting.
Untuk tiga bulan pertama, G-CA menyediakan layanan ini secara
gratis, namun sesudahnya, para pejabat maupun lembaga pemerintahan
harus membayar.
Selain itu, GITS kini tengah mengembangkan layanan untuk digunakan
dengan instant messaging. “Instant messaging adalah salah
satu bentuk aplikasi e-Government masa datang dan cocok digunakan
para pegawai administrasi karena sistem ini dapat menyimpan
dan memeriksa data,” ujar Thaweesak.
Sementara itu, asisten direktur GITS, Dr Sak Segkhoontod menambahkan
bahwa pengembangan teknologi informasi (TI) di sektor publik
mencakup master plan ICT (Information and Communication Technology)
dan kebijakan TI lainnya, serta inisiatif-inisiatif internasional,
seperti e-ASEAN, APEC dan WTO. Master plan ICT ini meliputi
banyak proyek-proyek pemerintah antara lain data exchange, gateway,
portal pemerintah, standar back-office, sistem Geographical
Information System (GIS) dan kartu identitas pintar (smart ID
card). Konsekuensinya, kebutuhan akan sekuriti pun semakin mendesak,
apalagi kini banyak sistem-sistem TI di Thailand yang dikerjai
hacker, tambah Segkhoontod.•
FILIPINA
Genjot Daya Saing Eksportir Garmen dengan
TI
 Pemerintah
Filipina kini tengah mempersiapkan industri ekspor garmen menjadi
lebih berdaya saing di pasar internasional menghadapi implementasi
era bebas kuota tahun 2005 mendatang.
Menteri Perdagangan dan Perindustrian Filipina, Mar Roxas mengatakan
bahwa Garments and Textile Export Board (GTEB), lengan ekspor
garmen Departemen Perdagangan dan Industri Filipina, menyediakan
fasilitas layanan terkomputerisasi bagi para eksportir garmen
untuk meningkatkan produktivitas di taraf pabrik. Fasilitas
layanan terkomputerisasi yang dinamakan General Sewing Data
(GSD) akan tersedia bagi eksportir garmen, tergantung dari ukuran
perusahaan, lanjut Roxas.
“Perusahaan-perusahaan garmen mikro atau yang nilai ekspornya
kurang dari 2 juta dolar per tahun adalah yang paling diuntungkan
dengan adanya GSD,” jelas Roxas. Sekitar 70 persen atau
828 perusahaan dari 1176 perusahaan sektor garmen diharapkan
meraup keuntungan dari sistem peningkatan produktivitas ini,
lanjutnya.
Industri garmen Filipina kini terbagi atas tiga kategori, yaitu
industri menengah/besar dengan ekspor lebih dari 6 juta dolar,
industri kecil dengan nilai ekspor lebih dari 2 juta namun kurang
dari 6 juta dolar; dan industri garmen mikro dengan nilai ekspor
kurang dari 2 juta dolar.
“Bilamana perusahaan garmen tidak mampu membeli piranti
lunak tersebut, mereka dapat memanfaatkan GSD Common Service
Facility milik GTEB,” ujar Roxas. Untuk ini, lanjut Roxas,
beberapa personel GTEB tengah menjalani pelatihan intensif mengenai
GSD, sebagai langkah awal mendirikan fasilitas layanan.
Sistem GSD yang dirancang oleh Methods Workshop Ltd dari Inggris
adalah semacam sistem predetermined motion time yang dirancang
khusus untuk industri garmen dengan menggunakan standar waktu.
Sistem ini mencakup sebuah teknik untuk analisis metoda dan
pengaturan standar waktu untuk industri produk jahitan. Piranti
lunak ini dapat digunakan untuk mengevaluasi semua operasi,
seperti pemotongan, penjahitan, pressing dan pengepakan.
GSD membuat kode-kode untuk serangkaian operasi yang dikerjakan
oleh para buruh di suatu pabrik garmen. Dengan demikian, pekerjaan
di dalam pabrik dapat diukur dan data yang diperoleh akan digunakan
pihak manajemen untuk menilai keefektifan buruh dan mesin-mesin
di dalam perusahaan garmen. Produktivitas pun dapat ditingkatkan
dengan penyempurnaan metode, latihan ketrampilan, pemacuan kinerja
dan pengeliminasian atau pereduksian sumber masalah.
Ketersediaan GSD ini adalah bagian dari “Garment Export
Industry Transformation Package” yang tengah diimplementasikan
oleh Garment Industry Transformation Team dari Departmen Perdagangan
dan Industri Filipina. Sasarannya tidak lain untuk membantu
mendorong daya saing industri garmen menghadapi dihapusnya sistem
kuota ekspor pasar internasional, seperti AS, yang merupakan
negara tujuan utama ekspor garmen Filipina.•
Go back to previous page |
|
 |
|
