... continued from previous page

Pendidikan TI di Indonesia: Sudah mulai mendukung penggunaan open source software

Apa pun yang akan menjadi pasar Linux, kenaikan pangsa pasarnya akan ditentukan oleh besarnya pemakai OS Linux. Padahal, saat ini OS Linux baru berkisar di server, dan belum banyak menyentuh end user client. Makanya, peluang terbesar software house Linux baru dari sisi software di server. Namun, baik Ridwan, Made maupun Rheza sepakat, peluang solusi Linux di masa depan semakin cerah. Selain Linux menawarkan banyak hal yang tidak bisa disediakan closed source, perbedaan fungsi antara kedua sistem ini semakin kecil. Saat ini merupakan titik penting sejarah PC dan konvergensinya dengan device seperti PDA, mobile phone dan tablet. Namun, konvergensi itu tidak mulus lantaran fungsi masing-masing tidak bisa begitu saja digabung. “Nah, Linux bisa mengambil kesempatan di device-device baru yang sedang tumbuh,” kata Ridwan.

Menurut Made Wiryana, di masa depan software house lokal berbasis Linux pasti akan meningkat. Hal ini didorong oleh makin terbukanya pengetahuan tentang Linux, banyaknya orang yang mempelajari, makin mahalnya aplikasi berlisensi komersial dan aksi rasia perangkat lunak closed source. Ujung-ujungnya, Linux makin diterima luas. Di tingkat dunia, Linux juga mulai merambah ke mana-mana. Bukan saja makin banyak perusahaan yang menjual Linux sebagai aplikasi dekstop (Lindows, HP) dengan sistem operasi Linux, tapi juga kian banyak consumer product (seperti HiFi PC, webtop, atau PDA) yang menggunakan Linux, seperti yang dikembangkan Sony, Nokia dan Shrap.

Tidak cuma itu. Beberapa negara malah mensyaratkan penggunaan Linux dalam pengembangan TI-nya, seperti Brazil, Jerman, Perancis, Norway dan Peru. Baik karena alasan ekonomi maupun faktor bahasa. India dan Cina bahkan telah mendirikan pusat pengembangan aplikasi Linux. Tidak heran, kata Made, jika kini mulai muncul cerita sukses penggunaan Linux, tidak saja sebagai infrastruktur (server atau gateway), tapi juga sebagai dekstop. Di Jerman, beberapa perusahaan asuransi (DEBEKA misalnya menggunakan 3000 dekstop berbasiskan Linux) telah menggunakan Linux sebagai OS dekstop-nya. Kepolisian Inggris juga sedang dalam proses migrasi yang sama.

Bagaimana Indonesia? Secara formal, pemerintah tidak menghambat pengembangan perangkat lunak. Malah, lewat Inpres No. 06/2001 pemerintah mendukung pengembangan open source. Proyek pemerintah seperti Software RI yang dimotori BPPT bahkan menelurkan dua aplikasi berbasiskan Linux, yaitu Kantaya (aplikasi groupware) dan WINBI (dekstop berbahasa Indonesia). Menurut Made, sumberdaya manusia Indonesia sebenarnya cukup memadai dan tidak kalah dengan luar negeri. Masalahnya, meskipun tidak menghambat, pemerintah tak punya fokus kebijakan di bidang software house ini. “Software house kita selain masih balita, jumlahnya juga sedikit. Sementara entry barrier-nya tinggi,” jelas Sofyan. Sayang Sofyan tidak memerinci entry barier ini.

Berbeda sekali dengan India misalnya. Dari sisi pendapatan perkapita, Indonesia dan India tidak jauh beda. Tapi negeri Mahatma Gandhi itu bisa menumbuhkan industri software yang besar berskala internasional. India menumbuhkan industri software dengan target pasar ke luar negerinya, dengan jumlah ekspor 6 milyar dollar berbanding 2 milyar dollar pasar domestik. Perusahaan India seperti Infosys, Nasscom atau Wipro bukan nama asing di pasar software USA dan Eropa. ”Ini tumbuh karena kesadaran pemerintah India dalam mengarahkan pengembangan industri software yang fokus, dengan regulasi, dorongan dan infrastruktur pendidikan yang memadai,” kata Ridwan.

Namun, dalam hal Linux, sebenarnya tidak ada kata kalah atau menang. Karena sifatnya open source, Linux tidak menjadikan suatu negara menjadi leader, sementara yang lain cuma follower. “Linux memberikan kesetaraan pada semua negara,” kata Made. Tapi Made tidak menampik jika sejumlah negara punya fokus bidang tertentu di Linux. Jepang misalnya, mengembangkan aplikasi untuk controller atau home consumer di Linux, Jerman banyak di aplikasi dekstop dan small office, sementara Norway mengembangkan aplikasi security. China dan India juga membangun jenis aplikasi yang khas. Sejumlah negara cepat mengadaptasi dan mengembangkan Linux, kata Made, karena telah memiliki dasar pengetahuan yang baik untuk itu, yaitu UNIX. Negara lain sudah belajar UNIX sejak tahun 1980-an, sementara Indonesia baru melakukannya pada 1997-an.

UNIX merupakan dasar pengetahuan pemrograman yang cukup baik. Makin banyak orang mempelajarinya, akan makin banyak SDM yang mengetahui bagian internal dari suatu sistem, dan bukan hanya pemrograman luar an sich. Lambatnya adopsi UNIX tidak lepas dari dikotomi masuknya teknologi komputer ke Indonesia. Setelah digunakan oleh militer, perbankan dan perusahaan minyak, komputer personal (PC) baru merambah ke kampus-kampus. Pembelajaran secara massal pun terjadi. Tapi itu di PC, bukan di mesin seperti S/36, SUN, SGI dan DEC. Piranti ini masih jauh dari jangkauan para mahasiswa dan pengajar. Ujung-ujungnya, pengetahuan akan teknologi komputer kelas mainframe dan mini ke atas, termasuk SO UNIX, masihlah pengetahuan yang elit dan terbatas.

Sebenarnya perguruan tinggi (PT) bukan tidak mau menggunakan UNIX, adopsi yang lambat itu semata-mata karena mahalnya peralatan pendukung mempelajari materi tersebut. Karena mendapatkan bantuan pemerintah, Perguruan Tinggi Negeri (PTN) memungkinkan komunitasnya mengenal UNIX. Tapi di swasta, hanya PTS yang cukup dana, seperti Universitas Gunadarma, Bina Nusantara, Tarumanegara dan Trisaksi, yang mampu membekali mahasiswanya dengan pengetahuan semacam itu dengan membeli produk UNIX dan aplikasinya seperti SCO-UNIX, DG-UX, dan sekelasnya. Kemudahan dan kebiasaan mengkopi secara tidak sah membuat MS-DOS dan aplikasinya menjadi populer dan seolah-olah menutup aplikasi alternatif. Ya, ada semacam quasi-monopoly.

Software Linux di Indonesia memang tidak mudah diterima pasar. Ini terjadi, menurut Made, karena banyaknya software bajakan. Lisensi belum menjadi pertimbangan konsumen. Selain itu, SDM yang mengerti Linux masih sedikit. Ini makin parah karena buku-buku yang membahas pemrograman berbasis Linux masih amat terbatas. Amat kontras dengan ketersediaan buku pemrograman di MS Windows. Persepsi bahwa Linux hanya untuk orang “jago” dan tidak memiliki GUI (Graphical User Inteface) membuat pengembangan Linux bak dikepung hambatan dari segala penjuru. Software house di Indonesia, kata Rheza, tidak banyak bermain di platform UNIX, akar Linux. Kurikulum pendidikan tinggi TI di Indonesia pun tidak memberikan porsi yang cukup untuk Linux. “Ini makin komplet karena dukungan pemerintah pun masih setengah hati,” kata Rheza.

Dari semua itu, menurut Made, yang agak “menghambat” perkembangan Linux di Indonesia adalah lembaga pendidikan. Ini ditandai oleh masih banyaknya resistansi lembaga pendidikan untuk memberikan pengetahuan perangkat lunak Linux dan pengembangan perangkat lunak Linux. Ini disebabkan beberapa faktor. Misalnya, lembaga pendidikan tersebut harus mempersiapkan modul baru (praktikum), sementara tenaga yang bersedia tidak ada. Ada juga akibat lembaga pendidikan tersebut merasa tidak enak dengan vendor tertentu, karena memiliki hubungan khusus degan vendor tersebut, misalnya kontrak sebagai X Academy atau pusat sertifiksai vendor.

Industri software memang bukan sederhana. Menurut Ridwan, secara individu orang-orang Indonesia dijamin tidak kalah kelas ilmunya dengan negara lain. Masalahnya, soal industri software tidak lagi bicara orang, tapi sudah soal tradisi, budaya dan image negara. Soal kualitas software, Ridwan yakin Indonesia bisa membuat yang kualitasnya sama dengan market leader seperti Microsoft. Cuma, untuk mencapai itu harus bisa mengorganisasi ribuan orang pintar, yang tentu berbeda dengan membuat pabrik sepatu. “Industri software adalah industri ide, sesuai sifat software yang merupakan hasil kreasi otak dan dipadukan kemampuan melihat arah pasar,” kata Ridwan. Sebab, kualitas software hanya berguna dalam kerangka ilmiah dan teori. Tapi dalam praktek bisnis, justru aspek fungsionalitas, kemasaran dan pemasaran jadi penentu keunggulan software.

Toh sikap pesimis harus dibuang jauh-jauh. eBdesk bisa menjadi cermin. Perusahaan yang didirikan di Bandung tahun 1999 itu sekarang karyawannya berjumlah 42 orang dan memiliki kantor pemasaran di Jakarta dan Singapura. Setelah produk masuk pasar pada pertengahan 2001, lebih dari 30 perusahaan menengah besar di Indonesia dan 7 departemen pemerintah menjadikan sebagai eBdesk sebagai standard. Di banyak tempat, produk eBdesk menggantikan fungsi software-software vendor Microsoft, seperti Sharepoint dan Exchange, serta IBM, yaitu Lotus Domino dan Notes.

Bahkan, eBdesk berhasil melakukan ekspor pertama ke USA di Agustus 2002, ke perusahaan besar Interim Healthcare yang mempunyai 50 ribu karyawan dan franchise di semua negara bagian USA dan Brazil. “Meskipun itu sudah menjadi cita-cita, ini benar-benar tak terbayangkan bagaimana caranya,” kata Ridwan. Nilai penjualan eBdesk 2002 sekitar USD 550.000, dan ditargetkan USD 1.5 million pada 2003 dengan produk-produk baru dan pasar yang terbuka ke global. Keberhasilan eBdesk ini patut diacungi jempol. Sebab, delivery product jadi ke USA berarti mereka harus bisa bersaing dengan produk-produk sekelas Microsoft (Sharepoint dan Exchange) dan Lotus (Lotus Domino dan Notes). “Eh, ternyata bisa juga,” kata Ridwan, bak bunyi iklan: “Ayo, kamu Bisa”. •ki

Go back to previous page