Pada awalnya, VoIP (Voice over Internet Protocol), yang merupakan produk derivatif dari Internet hanya bisa dilakukan sepanjang tersedianya jaringan Internet dan komputer. Artinya komunikasi murah meriah tersebut masih terbatas penggunaannya pada kalangan pemiliki komputer atau PC yang memiliki koneksi Internet.

Namun, hanya dalam berapa tahun kemudian, masyarakat dunia telah bisa menikmati VoIP sebagai sarana untuk melakukan komunikasi dengan menggunakan pesawat telepon biasa. Sebagian dari proses itu kini dapat menggunakan jaringan telepon publik, yang dikenal dengan Public Switch Telephone Network (PSTN). Sedangkan sebagian lagi ditumpangkan ke IP (Internet Protocol) yang menghubungkan dua komunikator. Itu sebabnya VoIP pun beralih fungsi menjadi Internet Telephony.

Biaya Lokal, Sambungan Interlokal
Namanya juga teleponi, sejak awal kualitas suara yang ditransmisikannya tidak sebagus dibandingkan telepon biasa. Di samping sering terjadinya delay transmisi dalam hitungan sepersekian detik, juga sering terputus (loss contact). Tapi, yang paling menarik perhatian masyarakat dunia adalah karena “Internet Telephony merupakan teknologi alternatif yang bisa memberikan harga yang relatif murah dalam berkomunikasi,” papar Eddy Hadijanto, General Manager VoIP Services PT. Indosat.

Menurutnya, Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP) yang melayani transmisi suara relatif lebih murah karena hal itu dilalukan pada jaringan Internet, leased line atau IT network yang sudah ada. Dengan teknologi kompresi yang ada, setidaknya bisa 4 hingga 8 kanal ITKP dilalukan dalam waktu yang sama pada jaringan tersebut.

Menurut Wahyoe Prawoto, Director PT. Jejaring Jasa Nusantara, perusahaan penyelenggara jasa Internet Pacific Link, layanan ITKP bisa dinikmati oleh pelanggan yang memiliki koneksi Internet atau tidak sama sekali. Bagi yang tidak terkoneksi, ujung jaringan Internet Provider ITKP di-routing masuk ke jaringan PSTN lokal dan selanjutnya menuju ke handset telepon tetap (fixed phone). Tentu ini berakibat adanya tambahan beban percakapan lokal yang terjadi di dua lokasi yang saling terhubung itu.

Untuk bisa menggunakan layanan ini, pengguna bisa memanfaatkan produk layanan prabayar. Fasilitas prabayar ini bisa diperoleh dengan mudah melalui pembelian voucher di banyak tempat. Bahkan bisa diisi ulang.

Pengguna bisa menggunakan produk paska bayar dengan berlangganan ke operator ITKP. Untuk keamanan, pelanggan diberikan kuota tertentu, sehingga sambungannya hanya bisa digunakan bila jumlah akumulatifnya dalam periode sebulan belum mencapai batas atas kuota itu. Hal ini sangat membantu pelanggan mengontrol penggunaannya secara ketat.

Eddy Hadijanto, General Manager VoIP Services, PT. Indosat

Dengan berlangganan paska bayar, pengguna tidak perlu memasukan ID dan password-nya. Artinya, ia sudah masuk ke dalam dua langkah penyambungan, karena nomor telepon yang digunakan sudah terdaftar di server penyedia ITKP. Sehingga setiap kali men-dial kode ITKP, server langsung mengenalinya. Pelanggan tinggal menekan nomor telepon tujuan yang dimaksud.

Berapa penyedia jasa ITKP seperti Telkom, melalui Telkomsave, memiliki jasa layanan yang sama dengan menggunakan kartu kredit. Melalui jasa layanan ini, bila batas kuota telah terpenuhi atau lebih dari periode tertentu bisa dilakukan otorisasi penambahan pulsa sebesar Rp. 200.000,- sekali otorisasi. Proses ini berlangsung otomatis tanpa perlu menunggu jawaban kembali. Jasa layanan ini sebenarnya merupakan penyambungan satu langkah. Karena pelanggan tinggal memutar kode negara dan nomor tujuan yang akan dihubungi.

Varian penyambungan satu langkah ini bisa dilakukan dengan menggunakan gateway. Alat kecil ini mudah diperoleh di pasar bebas, namun harus diset-up oleh penyedia ITKP agar berfungsi sebagai penyimpan ID dan password ketika berhubungan dengan server. Pengguna tinggal memasukkan nomor telepon yang dituju. Hanya saja, menurut Wahyoe, gateway harus sepasang sehingga dapat digunakan dengan pasangan pembicaranya yang bersifat tetap. Kalau hendak memutar ke lain tujuan, menurut Wahyoe, akan dikenakan biaya sambungan lokal ekstra.

Untuk mereka yang terkoneksi dengan Internet, gateway serupa dipasang bercabang dua, yaitu ke handset dan PC. Gunanya tetap sama dan cara penggunaannya pun sama, yaitu teregistrasi ke operator ITKP. Pengguna tinggal mendial kode negara dan nomor tujuan yang dimaksud.

Jenis sambungan satu dan dua tahap ini memang dirancang untuk pelanggan korporasi yang memiliki mitra kerja di berbagai negara. Dengan berlangganan ITKP, menurut Wahyoe bisa terjadi deduksi biaya yang cukup signifikan. Sehingga mengurangi beban keuangan perusahaan di saat sulit semacam ini.

Itu sebabnya kehadiran Internet Teleponi ini membuat jarak tidak lagi menjadi ukuran dalam penentuan tarif. ITKP tidak mengenal adanya zona-zona pembagian wilayah seperti yang dikenal selama ini, karena memang transmisi jarak jauh dan internasionalnya ditumpangkan ke jaringan IP.

Bisa dibayangkan bagaimana penghematan yang terjadi. Biaya lokal untuk telepon interlokal bahkan internasional. Menurut Wahyoe Prawoto, yang juga menjabat sebagai Ketua Forum Penyelenggara Jasa Internet Teleponi Indonesia (Forjiti), penghematan umumnya berkisar antara 60% hingga 70%. “Bahkan ada provider yang berani menyebut penghematan sebesar 83%,” katanya.

Sempat Berjaya Sebelum Diregulasi
Di Indonesia, kehadiran Internet Teleponi sudah ada sejak berapa tahun lalu. Seingat Heru Nugroho, Sekretaris Jenderal Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) maraknya Internet Telephony bersamaan dengan maraknya Internet yang berkembang pesat saat itu. Provider internet saat itu, berlomba menyelenggarakan jasa internet teleponi. Namun dari aspek legal, hanya 12 provider yang memiliki talk protocol dalam lisensinya.

Perkembangan Internet Teleponi sangat pesat hingga 2001. Melsa.i.net, menurut Heru Nugroho yang juga menjabat Managing Director cabang Jakarta, bisa memiliki cabang di sembilan kota. Sebagai provider VoIP, Melsa membatasi layanannya yang murni berbasiskan IP, telah beroperasi secara mandiri. Gegap gempitanya perkembangan itu terhenti ketika pemerintah meregulasi bisnis ini dengan tujuan menata ulang aturan mainnya. “Saat ini aturan mainnya pun masih belum jelas,” ungkap Eddy.

Kebijakan baru ini memisahkan penyelenggaraan jasa Internet dengan Internet Telephoni, yang dikenal dengan sebutan Internet Teleponi untuk Kepentingan Publik atau ITKP. Pemberlakuan kebijakan baru ini merupakan titik balik dan memukul gairah pengembangannya.

Di sisi lain, pemerintah mengeluarkan lisensi Full Service Internet Provider ke Telkom, Indosat, Satelindo, Atlasat dan Gaharu Sejahtera. Untuk menampung provider internet yang memiliki talk protocol dalam linsensinya, pemerintah memerintahkan “kawin paksa” 12 perusahaan dengan kelima pemilik linsensi menyeluruh penyelenggara jasa Internet. Saat itu yang menyatakan bersedia, menurut Wahyoe Prawoto, hanya Atlasat.

Terlalu Banyak Perbedaan
Pada awalnya, ‘kawin paksa’ menumbuhkan sinergis yang cukup menggembirakan. Paling tidak Atlasat dan Kelompok 12 (K12), telah dapat menghubungkan lebih dari 30 kota di seluruh Indonesia. “Ini lebih banyak dari 10 kota yang dimiliki Pacific Link hingga tahun 2001 lalu,” ungkap Wahyoe. Padahal untuk bisa beroperasi, menurut Eddy dari Indosat, regulasi penyelenggaraan jasa ITKP mengharuskan operator bisa menghubungkan paling tidak 7 kota.

Upaya ‘kawin paksa’ tidaklah berlangsung lama. Menurut Wahyoe terlalu banyak perbedaan yang terjadi. Mulai dari perbedaan platform hardware dan software, hingga ke sistem pencatatan billing dan distribusi yang terpusat di Jakarta. Persoalan billing, bukan saja menyangkut pencatatan yang terpusat di Jakarta, tapi juga karena perbedaan billing rate di antara mereka.

Semua trafik originasi harus dirouting terlebih dulu ke Jakarta sebelum ke nomor tujuan. Ini hanya karena pencatat trafik dan billing memang hanya ada di Jakarta. Jadi pelanggan di Surabaya tidak bisa langsung ke nomor tujuan di Malang, tapi harus transit lebih dulu di Jakarta.

Keruwetan inilah yang kemudian mendorong sebelas anggota K-12 memutuskan keluar dari ikatan itu pada Maret lalu, dan membentuk Forjiti. Forjiti kini sedang mencari solusi dengan pemerintah dan kerja sama langsung denga PT. Telkom yang merupakan pemilik dan penyedia jasa jaringan terbesar di Indonesia.

Jaringan sebagai Benteng
PT. Telkom sendiri sebagai pemilik dan penyedia jaringan, telah melihat peluang bisnis ITKP. Itu sebabnya mereka juga terjun menekuni bisnis ini. Produk layanan ITKP-nya dikenal dengan nama Telkomsave. Telkomsave diklaim mampu menghemat biaya percakapan ke mancanegara hingga 80% dan bisa menjangkau hingga pengguna telepon selular di sembilan belas negara. Untuk pengguna domestik, layanan ITKP Telkom yang prabayar dapat digunakan di 14 kota. Sedangkan layanan paska bayar dan paska bayar dengan kartu kredit menjangkau seluruh jaringan Telkom yang ada.

Luasnya jaringan PSTN yang dimiliki Telkom memungkinkannya untuk leading dalam bisnis ini. Hampir semua, provider ITKP mau tidak mau harus menggunakan jaringannya sebagai backbone-nya. Indosat, terutama untuk konseksi domestik. Indosat, seperti yang diungkapkan Eddy, juga bernegosiasi untuk urusan ini. Sekalipun sudah mengantongi Perjanjian Kerja Sama, tetap saja tidak mudah merealisasikannya. “Ada banyak persoalan yang harus diselesaikan terlebih dulu,” katanya.

Hingga hari ini, layanan ITKP Indosat baru bisa menjangkau empat kota di Jawa yakni Jakarta, Bogor, Surabaya dan Malang. Padahal Telkom, menurutnya, mendorong penyediaan POP (point of presence) Indosat di kantor area operasinya. Bahkan Telkom juga tidak mensyaratkan keharusan co-location bagi perangkat keras operator ITKP di wilayahnya.

Persoalan mendasar adalah kenyataan tidak di semua wilayah, Telkom memegang kendali. Ada sejumlah wilayah yang kendalinya berada di mitra kerja Telkom, “Mereka punya exclusive rights sebagai satu-satunya penyelenggara telekomunikasi di situ,” papar Eddy. Akibatnya, bisa jadi kehadiran operator ITKP dipandang sebagai ancaman bagi bisnisnya. Padahal menurutnya, kehadiran dan prosentase perolehan ITKP sangat tidak signifikan dibanding perolehan operator tersebut yang bisa mencapai trilyunan Rupiah pertahunnya.

Persoalan lain adalah adanya regulasi lokal yang berbeda-beda dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Di sejumlah wilayah, ada biaya ekstra yang dikenakan ke provider ITKP. “Biaya ekstra ini sangat tinggi, padahal ini ‘kan bisnis recehan dengan margin kurang dari 5 sen dolar AS,” jelasnya. Bila biaya ini ditanggung, sudah jelas operator ITKP akan menderita kerugian. Pilihan untuk menaikkan tarif percakapan ITKP sudah pasti tidak menarik pelanggan, karena pelanggan sudah memiliki persepsi akan murahnya penggunaan jasa percakapan ini.

Wahyoe Prawoto, Direktur, PT. Jejaring Jasa Nusantara

Ini belum lagi sulitnya provider ITKP mendapatkan sewa E1 yang terdiri dari 30 sambungan telepon dari Telkom. Padahal, menurutnya untuk setiap sambungan yang terjadi, 60% dari biaya yang diterima akan lari ke kas Telkom sebagai pemilik dan penyedia jaringan. Ini ditambah lagi dengan kesulitan ketika meminta penyediaan E1 dari Telkom. Namun, untuk sambungan internasional masih memberikan harapan lebih, karena itu strategi Telkom yang mengarahkan layanan ITKP ke sambungan internasional.

Untuk sambungan internasional ini, Indosat memang masih menjadi satu-satunya operator nasional bagi penyelenggaraan jasa ini. Tapi itu juga bisa berarti akan terjadinya kanibalisasi terhadap fungsi dan pemasukan Indosat sendiri. Apalagi bila nanti layanan ini tidak lagi menjadi hak eksklusif Indosat. Memang untuk trafik terminasi (incoming call), masih memberikan margin yang sedemikian melegakan dibanding trafik originasi (outgoing call) atau interlokal.

Wahyoe sendiri tidak sependapat, menurutnya trafik terminasi juga sedang mengalami tekanan berat karena terjadinya penurunan biaya yang terus-menerus di luar negeri. “Dulu masih 4 sen dolar AS, tapi sekarang terpasang hingga 1,8 hingga 2,5 sen dolar AS,” ungkapnya. Di samping juga lamanya waktu penarikan tagihan tersebut. Menurutnya yang agak melegakan justru trafik originasi karena margin profitnya tidak terlalu tertekan dan penarikannya lebih mudah karena di dalam negeri. Lagi pula trafik ini sudah bisa mencapai prosentase 50% dari total trafik, yang dulunya hanya berkisar 20%.

Begitu besarnya ketergantungan provider ITKP terhadap PT Telkom sebagai pemilik dan penyedia jaringan telekomunikasi, sekaligus pemain dalam bisnis ITKP membuat provider ITKP, semacam Indosat, berada dalam posisi sulit. Itu sebabnya, Indosat berusaha mengutilisasi jaringan telepon selular yang dimilikinya untuk bisa melakukan akses internet teleponi. Ini dilakukan melalui IM3 Access dan Satelindo.

Sehingga, nantinya, diharapkan pengguna jasa keduanya bisa memanfaatkan layanan ITKP. “Untuk saat ini IM3 Access sudah siap untuk penggunaan kode akses 17001 untuk double step dan 011 untuk single step, sedang Satelindo masih dalam proses,” paparnya. Tentu hal ini tidak menyalahi atau melanggar regulasi yang ada, karena tidak menggunakan jaringan Telkom. •ew