Tantangan
kita ke depan semakin
berat. Tetapi perkembangan
penerapan TI secara nasional
sepertinya kalah cepat, baik dalam
penyiapan strategi, infrastruktur
maupun implementasinya. Sementara,
kita hampir tak memiliki pemimpin
dengan visi TI yang kuat.
|
|
Saya
teringat ketika pemerintah Malaysia meluncurkan “Multimedia Super
Corridor (MSC)” tahun 1996, suatu rencana ambisius
yang mengubah perkebunan karet dan kelapa sawit menjadi Silicon
Valley-nya Asia Tenggara, kita pun kemudian merespon dengan
meluncurkan konsep Nusantara 21. Kita seperti ingin mengungguli
Malaysia dengan proyek yang bersifat nasional, yang tentu
jauh
lebih luas dibandingkan kompleks MSC yang hanya 15 kali 50
kilometer persegi itu.
Namun, tujuh tahun kemudian, tahun 2003, ketika MSC benar-benar
terwujud dan berhasil menarik puluhan perusahaan TI mancanegara
dan mulai menunjukkan potensinya, Nusantara 21 seperti telah
dilupakan dan Indonesia berbincang dengan amat banyak jargon
yang sangat sulit difahami banyak orang. Bukan karena konsepnya
tidak ada - karena kita sangat jago dalam membuat konsep
- namun implementasinya “tak terlihat”.
Sekarang, sepertinya kita selalu mendengar di berbagai forum,
membaca di berbagai media massa elektronik maupun cetak, orang-
orang berbicara banyak mengenai perkembangan dan kemajuan TI,
eBusiness dan telekomunikasi, namun kita seperti tak beranjak
banyak dari apa yang telah ada sebelumnya.
Orang mengatakan infrastruktur tersedia luas, namun banyak
juga kalangan bisnis yang mengeluh lambatnya akses internet,
terlebih-lebih di daerah. Orang mengatakan internet sangat
potensial, tetapi jumlah pengakses internet kita masih sangat
sedikit. Orang mengatakan kita memiliki banyak lembaga pendidikan
komputer, tetapi mendapatkan SDM TI yang bermutu dan handal
susahnya bukan main. Orang mengatakan eBusiness sangat prospektif,
tetapi kalau yang mengakses internet saja sedikit, lantas siapa
yang akan membeli. Orang mengatakan kita perlu mengembangkan
banyak orang yang melek TI, tetapi kita telah berhadapan dengan
software yang mahal dan diterapkannya UU HaKI (Hak atas Kekayaan
Intelektual).
Dalam kondisi seperti itu, ibaratnya mengangkat kemampuan sendiri
pun hampir sulit dilakukan, baik di sektor SDM, industri software
(dan hardware) maupun solusi-solusi yang berbasis TI lainnya).
Namun, sejumlah praktisi yang kami wawancarai menyatakan
bahwa mereka semua optimis dengan perkembangan aplikasi TI
di Indonesia.
Hanya saja, optimisme itu bersyarat yang ibarat daftar urut,
memiliki urutan yang sangat panjang. Artinya masih sangat
banyak “PR” yang
harus dikerjakan, baik pemerintah maupun kalangan bisnis
dan dunia akademis untuk benar-benar menerapkan TI secara
tepat
dan strategis.
Dalam kaitan itu pula, mereka melihat perhatian pemerintah
masih sangat kurang, untuk tidak mengatakan tidak ada. Yang
dibutuhkan lebih pada adanya visi bangsa yang jelas dan sekaligus
menempatkan penerapan TI dan segala ikutannya dalam upaya mewujudkan
nilai-nilai strategis bangsa ini ke depan.
Menempatkan TI semata-mata sebagai satu bagian industri,
sebagaimana industri-industri lainnya, sama saja mengatakan, “Ya
kita memahami bahwa masa depan akan digerakkan oleh penerapan
TI, namun kita masih membutuhkan perkembangan industri-industri
lainnya, yang lebih dibutuhkan masyarakat. Karenaya, pembangunan
TI dalam lingkup nasional harus kita tempatkan di nomor yang
ke sekian”.
TI masih belum dilihat sebagai “enabler” upaya
mewujudkan dari suatu “Visi Masa Depan” bangsa
ini yang jelas untuk maju dan siap bersaing dengan berbagai
bangsa di dunia. TI masih belum dilihat sebagai sesuatu yang
sangat penting dan strategis dalam setiap industri, dan berbagai
upaya menyejahterakan masyarakat. TI masih belum dilihat
sebagai tools, yang apabila digunakan, akan mendorong dan
memberikan
peluang mewujudkan berbagai keinginan bangsa ini secara lebih
baik, lebih efisien dan memberi banyak keuntungan.
Namun, rasionalitas tetap dibutuhkan. Melihat penerapan TI
semata-mata sebagai pembangunan suatu “proyek”,
memang tidak salah. Tetapi, ketika hal itu benar-benar diperspektifkan
sebagai “hanya proyek”, maka kepentingan TI direduksi
menjadi bermakna teknis yang hampir-hampir kehilangan makna
strategis dan visioner. Sayangnya, hal itu seringkali terjadi.
Mungkin, di antara semangat dan optimisme yang ada, kita
perlu menyadari bahwa bangsa ini benar-benar dalam keadaan
di mana “kebaikan
hati” banyak orang - baik ekonom, politisi, penegak
hukum, praktisi bisnis, dunia akademis, lembaga-lembaga pendidikan
dan kalangan industri, swasta dan pemerintah, dan siapa saja
- merupakan sesuatu yang-sangat penting. Untuk itu, rasanya
kita perlu benar-benar melihat masalahnya secara jernih,
rasional
dan ber-visi. Praktisi dan tokoh yang kami tampilkan dalam
edisi khusus ini mungkin bisa menggambarkan banyak harapan
dan keinginan itu.
Editor |