Perlu Insentif dan Agenda Aksi yang Jelas

Uun Widhi Untoro, President Director IFS Solutions Indonesia

Bagaimana Anda melihat penerapan TI di Indonesia?

Kalau kita bicara Indonesia sekarang, sudah terjadi perkembangan yang jauh, dibandingkan masa-masa lima sampai sepuluh tahun yang lalu. TI sudah menjadi suatu kebutuhan yang mandatory, bukan lagi luxury. Tidak bisa dianggap lagi sebagai complementary atau gagah-gagahan misalnya.

Karena apa? Karena bukan hanya manajemen saja yang sudah aware, tetapi juga karyawannya. Kalau dia masuk ke perusahaan yang tidak ada TI-nya, dianggapnya perusahaan itu kelasnya lebih rendah.

Produktivitas pun akan sangat tergantung pada TI. TI bisa memberi insentif bagi karyawan, dan juga menjadi kebutuhan perusahaan itu sendiri. Katakanlah distributor, kadang dia mendapatkan tekanan dari perusahaan principal-nya. Kalau distributor itu tidak memiliki suatu sistem, misalnya ERP, principal bisa-bisa enggan memberi produk barunya untuk didistribusikan. Jadi, TI sudah menjadi semacam prasyarat.

Artinya mereka akan lebih rasional dalam belanja TI?

Ya. Memang benar lebih rasional. Malahan saya melihatnya terlalu rasional. Ekspektasinya besar, tetapi spending-nya mereka tekan seminimum mungkin. Mungkin sudah menjadi ciri khasnya pengusaha.

Dari aplikasinya, sekarang ini apa yang lebih banyak dibutuhkan apa?

Aplikasi financial dan distribution/logistics, itu yang lebih banyak. Setelah itu selesai, mereka masuk ke tahap berikutnya, misalnya business performance, atau e-Business. Kebutuhan untuk e-Business ini semakin besar.

Untuk mencapai tahap itu memang tidak gampang, karenanya kita harus mengedukasi banyak pihak. Yang lucu, kadang-kadang ketika proyeknya sudah jalan, sudah selesai tinggal menunggu live-nya, bos-bosnya baru turun dan meminta melakukan perubahan di sana-sini. Sebelumnya mereka tak mau tahu, tetapi kemudian baru terpikir untuk memasukkan sesuatu.

Bagaimana sebenarnya persepsi top management dalam melihat TI ini?

Sudah banyak perubahan. Kalau dulu, TI memang diletakkan di pojok, yang namanya EDP atau MIS department. Sekarang sudah ditarik ke tingkat operational director, bahkan CEO. Mereka sudah mulai ada perhatian ke situ.

Itupun tergantung perusahaannya. Tipikal perusahaan generasi pertama, CEO-nya mungkin masih berpikiran “kita bisa hidup dan bisa besar tanpa komputer”. Karena persepsinya masih paradigma lama, mungkin dia tidak membutuhkan apa yang dinamakan integrated system.

Lantas, yang membutuhkan integrated system ini siapa?

Sebenarnya ada dua pendekatan. Sakit kepalanya ada dimana? Kalau dia merasa sakit kepalanya sudah kronis, maka dia ke situ. Entah itu karena inventory-nya tidak kuat, laporan penjualannya tidak akurat, diskon mana yang tidak menguntungkan, dan sebagainya. Ketika ini semua menimbulkan pain, baru disadari oleh manajemenya. Nah ini mungkin termasuk perusahaan generasi pertama di atas.

Kategori kedua mungkin termasuk perusahaan yang sudah menggeser paradigmanya. TI sudah dijadikan alat strategi memenangkan persaingan, memperluas market share. Ini termasuk perusahaan generasi kedua, yang CEO-nya relatif sudah educated. Biasanya mereka sudah mempunyai kesadaran menerapkan TI, karena mereka memang dididik dengan cara itu.

Karakteristik mereka ini seperti apa?

Biasanya lebih obyektif, tidak lagi ketakutan, dan tidak lagi mempraktikkan pola bisnis lama, dan menganut monoloyalitas. Mereka cenderung lebih ke arah bagaimana perusahaan ini bisa perform. Juga, didukung oleh orang-orang yang bisa perform dengan bantuan tools yang obyektif tadi.

Cukup terbukakah mereka dalam mendukung implementasi TI?

Sekarang eranya terbuka. Para pengusaha, CEO, operational director mulai membuka. Tujuannya untuk mendapatkan partisipasi aktif dari para pegawai, supplier, dan pelanggan mereka. Paradigma bahwa perusahaan hanya untuk pemilik saja, itu pun sudah bergeser. Sekarang, perusahaan sudah harus menghasilkan nilai yang bisa dinikmati oleh seluruh stakeholder. Perubahan tata nilai ini sudah mula cukup bagus di Indonesia. Itu mungkin juga didukung environment di luar bisnisnya – globalisasi. Kemudian masuknya perusahaan-perusahaan asing yang semakin cepat dan bagus.

Bagaimana pengaruh dukungan pemerintah terhadap hal itu?

Besar pengaruhnya. Saya ambil contoh “hari pelanggan nasional”, yang dicanangkan Presiden dan Meneg BUMN. Itu memberi impact yang positif. Banyak mengubah budaya. Budaya antri misalnya, dulu kan kurang diperhatikan. Sekarang, mulai ada yang menambahkan satu sistem sederhana, sistem antrian. Orang datang, mengambil nomor antriannya, kemudian duduk membaca koran sambil menunggu gilirannya. Simpel, tapi pengaruhnya luar biasa.

Ambil contoh bank Mandiri, LippoBank, BCA atau bank-bank lainnya, kita terbiasa melihat antrian begitu panjang. Mungkin ada kekhawatiran si pengantri akan diserobot orang. Atau mungkin yang bakal dihadapi KAI atau Garuda ketika masa lebaran nanti, yang mungkin orang bakal ngantri lama. Nah, kalau itu bisa diatasi dengan sistem yang simple tadi, di sana ada fairness.

Hal-hal apa yang perlu di dorong?

Pemerintah sebenarnya bisa memberi insentif. Dengan TI, bisa lebih efisien. Lihat saja pengelolaan KTP, atau SIM. kalau kita TI-kan, akan terasa sekali dampaknya. Supplier juga akan demikian. Andaikan seluruh state-owned enterprise menggunakan e-procurement misalnya, dampaknya sangat besar. Pertama, keterbukaan. Kedua, pemerintah bisa mendapatkan penawaran yang lebih murah, karena kompetisinya terbuka. Ketiga, dari sisi perpajakan, kalau sudah menggunakan TI, lebih simpel, lebih cepat dan prosesnya lebih murah.

Apa saran Anda untuk mendorong itu semua?

Ada beberapa langkah. Pertama, mulai dari pemerintah. Kalau bisa pemerintah menerapkan insentif terhadap penerapan TI. Misalnya insentif perpajakan, mempermudah akses ke financial market, pemodalan dsb. Semuanya diperkuat dengan kebijakan.

Apakah perlu regulasi atau deregulasi?

Mungkin bukan regulasi sifatnya, tetapi action oriented, yang memberi contoh positif, dan policy. Misalnya kebijakan pemerintah pusat terhadap daerah yang menerapkan e-Gov. Kemudian kebijakan terhadap perusahaan-perusahaan yang mau menerapkan TI. Kemudian kebijakan terhadap calon pekerja, bagaimana menjadikan mereka mempunyai keahlian di bidang TI.

Mungkin akan lebih baik lagi dibuat suatu program pemerintah, langsung masukkan ke dalam education curriculum. Bisa saja Depnaker memberi klasifikasi yang lebih tinggi bagi orang yang mampu memanfaatkan TI.

Bagaimana dengan dunia usaha?

Sekarang, dunia usaha itu maunya seperti apa? Mau trading saja, atau mau menciptakan nilai tambah. Kalau nanti yang tumbuh broker-broker saja, sementara natural resources kita makin kecil, ujung-ujungnya bangsa ini makin melarat. Pengelolaan sumber dayanya hanya untuk dijual.

Kebijakan itu harus diterapkan oleh pemerintah untuk perusahaan pemerintah dulu. Kalau itu sudah dijalankan, dampaknya akan terasa besar. Kita bicara Telkom itu besar, KAI besar, PLN besar, dst. Jika anchor-nya sudah masuk, yang lainnya akan mengikuti. Dampaknya terhadap produktivitas negara, juga luar biasa. Tapi untuk menerapkan semua ini dibutuhkan komitmen manajemen yang kuat.

Menurut Anda ada tidak kecenderungan dorongan dari pemerintah?

Terus terang sangat kurang. Jadi kalau dibandingkan dengan negara lain, seperti Malaysia, Singapura, HongKong itu jauh sekali.

Ada yang menempatkan TI sebagai enabler strateginya negara?

Saya setuju jika TI itu sebagai enabler. Kalau kita mau memerangi KKN, salah satu cara paling gampang adalah dengan TI. Informasinya traceable, bisa kita lihat dari ujung kepala sampai ujung ekornya. Jadi ada transparansi.

Good corporate governance jika kita gunakan TI, juga sama halnya. Dengan menggunakan sistem Human Resource saja, maka job-nya jelas, appraisal-nya jelas, key performance indicator seseorang juga semakin jelas.

Di kalangan bisnis, lingkungan bisnisnya sendiri juga menekan?

Ya, lingkungan bisnisnya menekan. Saya punya contoh menarik. Ada klien yang menerapkan IFS. Dulu semua operasional perusahaan bertumpu di orangtuanya. Sekarang yang men-drive itu menantunya, karena dia kasihan melihat papanya. Segala macam hal, mulai dari harga barang, sampai besar diskonnya ada di kepala papa-nya. Cuti seminggu saja perusahaan nyaris lumpuh. Belum lagi jika suatu ketika papanya meninggal, perusahaan mau kemana? Padahal perusahaan ini sudah berkembang cukup bagus, dan dia sudah punya cabang di kota-kota besar. Kalau dilihat dari internal process-nya memang tidak sehat, karena semuanya dipegang oleh satu orang. Dengan TI, ini bisa didelegasikan, kepada siapa tinggal ditentukan sistemnya.

Apakah penerapan TI selalu diikuti dengan BPR (Business Process Reengineering?

Ya, itu salah satu ikutannya. Saya sesungguhnya tidak setuju dengan BPR, tetapi lebih step by step, arahnya lebih ke BPI (business process improvement). Kalau reengineering menjangkau seluruh organisasi dan waktunya lebih lama. Kalau step by step, tergantung mana yang dibenahi dulu. Apakah itu di proses internalnya dulu, customer perceptive-nya dulu, atau learning and growth-nya dulu dst.

Orang banyak mengatakan menerapkan TI itu mahal?

Kalau bicara mahal dan murah itu tergantung seberapa jauh kita mau mencapai goal-nya. Kalau dulu ada ROI (return on investment), kalau IFS campaign-nya packaged for payback, dimana itu akan dibayar oleh peningkatan produktivitas yang terjadi. Jadi, kita melihat di perusahaan itu titik-titik inefisiensinya dimana. IFS sendiri punya ratusan efficiency driver. Dengan first strike implementation saja, lebih dari 50 efficiency driver yang bisa kita masukkan.

Kita bicara di inventory saja, ada berapa yang sudah kadaluarsa, berapa yang rusak, bagaimana penanganannya. Ini saja sudah signifikan, dibandingkan dengan investment yang dikeluarkan.

Komparasi investasi TI itu kemana?

Pertama, ke efisiensinya. Misalnya tingkat efisiensi dari pengelolaan inventory-nya berapa besar di situ. Kemudian efisiensi dalam contact management-nya. Katakanlah sales department harus mengontak kliennya 10 kali sehari. Mencarinya saja mungkin membutuhkan waktu sekian menit, belum lagi analisisnya. Totalnya, berapa lama prosesnya dikali berapa orang dikali jumlah harinya, itu sudah sangat signifikan. Saya pernah hitung, dari contact management yang sederhana saja itu sudah bisa saving 20.000 USD per tahun. Itu dari satu departemen. Atau, mungkin mungkin 2-5 persen dari revenue.

Apa yang Anda harapkan dilakukan oleh pemerintah dan pelaku usaha?

Pemerintah, pelaku usaha dan juga media. Media itu harus banyak mendorong juga. Media mungkin belum menyentuh lebih banyak aplikasi, peningkatan produktivitas, dsb. Mereka lebih banyak menyajikan benchmarking antara pentium, PC, pokoknya lebih ke arah teknologinya, dibandingkan pemanfaatan TI-nya untuk memberikan added-value.

Menghadapi persaingan ke depan apa yang harus diperhatikan?

Ada beberapa sisi. Pertama, empowerment yang perlu dilakukan pemerintah, dan juga badan legislatifnya. Kemudian pengakuan atau perlindungan transaksi e-commerce, itu kita belum punya.

Kemudian pembelajaran. Yang sekarang banyak, orang belajar teknologi komputernya, bukan bagaimana memanfaatkannya. Kalau bicara ERP, mungkin nyaris tidak ada kampus-kampus di Indonesia yang mempelajari itu. Kalaupun ada, sifatnya sporadis, melalui ceramah-ceramah. Jadi, awareness calon sarjana kita itu juga rendah. Padahal, kita kan bertumpu pada mereka di masa depan.

Kemudian yang penting juga adalah peran insentif (dari pemerintah). Misalnya investor asing yang masuk diberi insentif dalam bidang perpajakan. Atau jika perusahaan-perusahaan asing mau memperkerjakan orang-orang kita, mereka mendapat insentif tambahan tertentu. Kalau menerapkan TI memperoleh insentif apa.

Kemudian peran media massa dalam menyoroti pemanfaatan ITI. Mungkin perlu dilakukan semacam pelatihan terhadap wartawan. Harus ada semacam sosok evangelist di bidang TI yang bisa bicara ke pers, pelaku usaha, dan birokrat.

Apa komentar Anda mengenai UU HaKI

Ada hal baiknya, namun juga ada kerugiannya. Dalam jangka pendek kita akan mengalami kerugian. Kalau dulu bisa mendapatkan software yang murah dan gampang, kini tidak bisa lagi. Jika dibiarkan, dalam jangka panjang bangsa ini akan menjadi bangsa peng-copy. Penghargaan terhadap karya cipta itu akan berkurang dan kita akan semakin terbelakang. Namun, dalam jangka panjang kita akan bisa menjadi bangsa yang kreatif. Dengan ada keterbatasan itu, kita akan mencari alternatif, misalnya, sekarang ini, dengan Linux. Mungkin, nanti juga akan muncul alternatif-alternatif baru untuk menghadapi kondisi ini. •Ti/Aa