Menjembatani Digital Divide dengan Roda Dua

Wilayah pedesaan terpencil, tanpa listrik, air, telepon, ponsel apalagi siaran televisi tidaklah menjadi halangan bagi warganya untuk bisa menikmati keajaiban dunia Internet. Setidaknya ini berlaku bagi murid-murid sekolah di wilayah pedalaman di Ratanakiri, timur laut Kamboja. Hal ini tidak terlepas dari peranan organisasi-organisasi nirlaba seperti American Assistance for Cambodia dan Japan Relief for Cambodia.

Sekolah-sekolah dan puskesmas yang terletak di desa-desa di sekitar wilayah perbatasan dengan Vietnam dan Laos ini sudah bisa menikmati sistem pengiriman dan penerimaan e-mail secara mobile. Caranya? Setiap pagi, lima sepeda motor Honda menjalani rute yang sama, berangkat dari sebuah hub di ibukota propinsi, Banlung, dimana terdapat sebuah piringan satelit sumbangan Shin Satellite Thailand, yang menghubungkan sebuah rumah sakit tingkat propinsi dan sebuah sekolah kejuruan dengan Internet, baik untuk keperluan telemedicine maupun pelatihan komputer. Sepeda motor yang dijuluki Motoman ini dilengkapi dengan sebuah kotak berisi peralatan transmisi yang dilengkapi Wi-Fi card lengkap dengan antenanya yang mencuat di belakang tempat duduk pengemudi.

Ketika mereka mendatangi sekolah dan puskesmas setempat, kartu ini mentransmisikan pesan-pesan e-mail yang telah di-download sebelumnya di hub dan mengambil e-mail keluar yang masih tersimpan di komputer milik sekolah maupun puskesmas, yang juga dilengkapi dengan peralatan transmisi yang sama. Selesai di satu lokasi, sang Motoman pun pergi ke lokasi berikutnya. Setelah semua lokasi dikunjungi, ia pun kembali ke lokasi hub untuk mengirimkan seluruh e-mail yang dikumpulkannya melalui Internet ke lokasi-lokasi tujuan di seluruh dunia.

Para murid sekolah kini tidak saja bisa berkomunikasi dengan para donor di luar negeri dan memberitahukan apa yang mereka butuhkan untuk keperluan sekolahnya, namun juga berkomunikasi dengan murid-murid sekolah di desa lain melalui e-mail attachment yang ditulis dengan aksara Khmer.

Selain itu, sistem e-mail ini juga memungkinkan para petugas kesehatan puskesmas untuk melaporkan gejala-gejala penyakit yang belum bisa diatasinya dan mengirimkan foto digital dari pasien untuk mendapatkan arahan dari rumah sakit rujukan tingkat propinsi atau dari rumah sakit rujukan pusat di Phnom Penh, seperti Sihanouk Hospital Center of Hope. Bahkan, mereka pun bisa meminta saran dari Massachusetts General Hospital/Harvard Medical School di AS.

Masing-masing sekolah dilengkapi dengan sebuah komputer berikut sebuah panel surya yang dipasang di atap sekolah sebagai sumber energi untuk menjalankan komputer tersebut selama enam jam sehari. Untuk melatih pengoperasiannya, murid-murid sekolah terpencil ini dibantu rekan-rekannya dari sekolah-sekolah di Phnom Penh, yang tinggal selama satu semester bersama mereka.

Teknologi sistem ini dikembangkan oleh First Miles Solutions, sebuah perusahaan yang bermarkas di Cambridge, Massachusetts, AS. Salah seorang pendirinya, Amir Alexander Hasson menjelaskan bahwa jaringan Motoman ini terdiri dari lima rute yang mencakup 16 sekolah.

Kecepatan koneksi antara Motoman dengan komputer sekolah boleh terbilang sangat cepat, yaitu 11Mbps, dan bisa ditingkatkan sampai 54Mbps. “Dalam kondisi seperti itu, masalahnya justru terletak pada uplink satelit, yang kecepatannya cuma 256kbps,” jelas Hasson. Menurutnya, untuk membangun jaringan Motoman, dibutuhkan biaya sekitar 8 sampai 12 juta rupiah per desa. Biaya ini meliputi kit peralatan akses (access point, antenna, mounting, cables) dan biaya access point di Motoman dan di hub.

Jaringan ini mulai beroperasi September 2003 lalu, dan disponsori oleh beberapa lembaga dan perusahaan asing seperti Shin Satellite untuk penyediaan hub dan sambungan Internet, Asian Honda Motor yang menyumbangkan lima unit sepeda motor, Markle Foundation yang membantu telemedicine di Ratanakiri, Kementrian Pos dan Telekomunikasi Kamboja dan JP Morgan-Chase yang menyumbang 100 unit komputer.•

INDIA

Perusahaan India dukung RFID

Perusahaan jasa teknologi informasi dan konsultan India, Infosys Technologies, belum lama ini mengumumkan akan memberi dukungan bagi teknologi pelacak yang masih kontroversial, yang lebih populer disebut RFID (radio frequency identification).

Sistem pelacak inventori ini dirancang untuk memungkinkan perusahaan dapat mengelola stok di rantai pasoknya secara lebih baik. Namun, teknologi ini juga menuai kritik dari beberapa pihak, yang menuding bahwa penggunaan RFID secara luas bisa mengarah ke pelanggaran privasi konsumen oleh para peritel.

Dalam suatu pernyataan tertulis, perusahaan TI papan atas India tersebut mengatakan bahwa mereka akan mulai memasarkan solusi-solusi baru berbasis RFID, yang bisa memantau ketersediaan stok barang melalui sebuah microchip yang menempel di sebuah produk. Selain memangkas ongkos tenaga kerja yang terkait dengan pemeriksaan stok barang, kapabilitas sistem RFID yang cukup canggih mulai dari kemampuan untuk menginformasikan asal-usul barang, tanggal pembelian sampai tanggal kadaluarsa, juga memungkinkan perusahaan menanggapi dengan cepat perubahan demand dan supply.

Infosys mengatakan bahwa mereka akan mulai menyediakan layanan konsultasi untuk membantu kliennya dalam menentukan proyek RFID dan mengembangkan rencana untuk penerapan secara bertahap. Perusahaan ini juga akan mengembangkan piranti lunak yang bisa disesuaikan untuk membantu customer mengintegrasikan jaringan RFID ke infrastruktur TI yang dimilikinya.

“ Perusahaan-perusahaan dari berbagai sektor dewasa ini menghadapi banyak tantangan dalam melihat dan melacak arus barang, aset dan SDM secara real-time,” kata Nandan M. Nilekani, Presiden dan CEO Infosys dalam pernyataan tertulisnya. Menurutnya, Infosys kini bisa menyediakan solusi untuk penghematan biaya, customer service yang lebih baik dan operasi perusahaan yang lebih ramping.

Sistem RFID memang terbilang masih baru, namun beberapa tahun belakangan ini ia telah menarik minat cukup besar khususnya dari sektor ritel. Perusahaan-perusahaan seperti Gillette dan Wal-Mart sudah bereksperimen cukup lama dengan teknologi baru ini. Bahkan perusahaan ritel terbesar Jerman, Metro Group, sudah membuka sebuah toko serba ada Future Store yang menjadi semacam platform percontohan dalam penerapan RFID secara nyata (baca majalah eBizzAsia, edisi 13 Desember 2003-Januari 2004).

Di Asia Tenggara, negara tetangga kita, Singapura juga dikabarkan sudah mulai menerapkan RFID, meski bukan di industri ritelnya. Jaringan perpustakaan nasional setempat, National Library Board telah menerapkan sistem peminjaman dan pengembalian buku berbasis sistem RFID di 25 cabang perpustakaan di seluruh negeri.

Sekalipun memberikan banyak keunggulan, masih banyak hambatan yang dijumpai untuk menerapkan RFID secara luas, antara lain masih mahalnya ongkos produksi tag RFID dan kemungkinan adanya gangguan interferensi sinyal radio. Belum lagi isu pelanggaran individual privacy (misalnya memanfaatkan tag RFID untuk memantau perilaku konsumen) yang dihembuskan kelompok perlindungan konsumen sedikit banyak turut berperan dalam menghambat usaha mempopulerkan teknologi ini.•

MALAYSIA

HP Dirikan Data Center Baru di MSC

Sebagai bagian dari strategi untuk menjadikan Malaysia sebagai hub alihdaya TI regional, Hewlett-Packard akan mendirikan sebuah data center terpusat di kawasan Multimedia Super Corridor (MSC) pada awal tahun ini.

Data center yang menempati lahan seluas 1.500 kaki persegi di Cyberjaya ini 50 persen lebih besar dibandingkan data center yang sudah berdiri di lokasi Petaling Jaya di pinggiran kota Kuala Lumpur, kata general manager Hewlett-Packard Sales Malaysia, Veasna Prakap.

Data center yang akan siap bulan Februari ini akan menaungi 400 server untuk mendukung pengembangan teknologi-teknologi mutakhir, ujar Prakap.

Hal ini diharapkan bisa membantu HP memenuhi targetnya untuk meningkatkan pasar jasa alihdaya TI negeri tersebut, dimana saat ini HP meraup 20 persen pangsa pasar. Pasar jasa alihdaya TI Malaysia tahun 2003 lalu memiliki nilai sekitar 107,8 juta dolar dan akan tumbuh 23,2 persen menjadi 262,9 juta dolar AS sampai tahun 2007 mendatang, menurut estimasi HP Sales (Malaysia).

Menurut Prakap, alasan HP memutuskan investasi baru di data center ini karena Malaysia memiliki sumberdaya manusia dengan ketrampilan tinggi dan relatif murah dibandingkan negara-negara di sekitarnya.

Dengan data center baru ini, HP berharap bisa menggaet permintaan yang terus meningkat dari perusahaan-perusahaan lokal untuk jasa alihdaya sejalan dengan tren global dan dukungan kuat dari pemerintah Malaysia untuk sektor TI. Klien lokal HP meliputi DHL Express Malaysia, Kuala Lumpur City Center, UMW Industries dan Western Digital.
Langkah HP ini menambah dorongan bagi usaha pemerintah Malaysia untuk menjadikan negara ini, khususnya MSC, sebagai hub jasa TI terkemuka di wilayah Asia Tenggara.

Menurut catatan pemerintah Malaysia, ada sekitar 200 data center di Malaysia yang menyediakan jasa di bidang-bidang seperti komunikasi, turisme, perkapalan, perbankan, perdagangan saham, asuransi dan transportasi. Industri data center tumbuh sekitar 18 persen per tahun dengan nilai lebih dari 157,8 juta dolar AS.•

CINA

Cina Terapkan Standar Security Wi-Fi Baru

Menjadi negara besar dengan jumlah penduduk berlimpah membawa keuntungan tersendiri bagi Cina. Betapa tidak, dengan potensi pasar yang begitu besar, khususnya untuk teknologi informasi, Cina sedikit banyak mempunyai bargaining power yang cukup kuat untuk menghadapi produsen-produsen asing yang ingin menjajal pasar Cina.

Tak jarang untuk bisa memasuki pasar Cina, pemerintah mensyaratkan alih teknologi atau bekerjasama dengan perusahaan lokal. Langkah lain yang ditempuh adalah dengan menerapkan standar industri lokal untuk perangkat-perangkat yang akan dipasarkan di Cina. Mungkin masih segar di ingatan Anda, ketika Cina memutuskan untuk mengembangkan standar teknologi 3G dan DVD sendiri.

Nah, belum lama ini pemerintah Cina pun membuat gebrakan baru, khususnya yang berkaitan dengan teknologi Wi-Fi, yang belakangan ini semakin naik daun. Pemerintah negeri tirai bambu itu melarang impor, manufaktur dan penjualan peralatan Wi-Fi yang tidak menggunakan spesifikasi security baru buatan Cina sendiri, yang tentunya tidak kompatibel dengan standar-standar teknologi yang dikembangkan industri dunia.

Tanggal 1 Desember lalu adalah batas waktu bagi seluruh produsen peralatan Wi-Fi untuk mulai menggunakan spesifikasi Wired Authentication and Privacy Infrastructure (WAPI) yang ditentukan oleh Standardization Administration of China, yang mengelola standar-standar berbagai industri di Cina. WAPI memang belum didukung spesifikasi yang umum berlaku sekarang, maupun yang akan muncul, seperti spesifikasi Wi-Fi Protected Access atau 802.11i, yang dikembangkan dan didukung oleh kelompok-kelompok industri dunia, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) dan Wi-Fi Alliance.

Para perwakilan dari Wi-Fi Alliance dikabarkan sudah menjalin kontak dengan berbagai badan milik pemerintah Cina, dan mereka berada dalam tahap awal diskusi untuk memahami spesifikasi dan bagaimana rencana pemerintah Cina untuk menjalankannya, ujar Dennis Eaton, ketua Wi-Fi Alliance.

“ Sayang jika kami tidak mampu mengatasi masalah ini sehingga standar China dan standar lainnya yang ada di dunia tidak bisa saling koeksis,” imbuh Eaton. “Para vendor Wi-Fi mungkin harus menggunakan persyaratan khusus untuk produk-produk yang akan dipasarkan ke Cina.” Yang jelas, menurut Eaton, spesifikasi Cina ini tidak menggunakan Advanced Encryption Standard (AES), komponen enkripsi terpenting untuk jejaring nirkabel.

Menurut laporan CnetAsia, perusahaan-perusahaan yang ingin mengadopsi standar nirkabel baru khusus Cina ini harus memperoleh teknologi ini dari hanya 11 perusahaan lokal yang belum lama ini ditunjuk pemerintah Cina. Kesebelas perusahaan ini termasuk produsen PC Legend Holdings, dan produsen peralatan telekomunikasi Huawei Technologies.

Menurut para pengamat masalah security jaringan, adanya WAPI ini menambah panjang daftar spesifikasi security yang harus dipertimbangkan perusahaan ketika mereka memulai memasang jejaring Wi-Fi serta menambah kebingungan lebih jauh di pasar. Dengan melarang peralatan yang tidak menggunakan WAPI, pemerintah Cina menempatkan rintangan bagi produsen-produsen yang ingin memasuki pasar Cina.

Persyaratan produsen peralatan Wi-Fi dari luar untuk bekerja sama dengan perusahaan Cina guna mendapatkan standar enkripsi yang dibutuhkan telah menimbulkan kekhawatiran di antara perusahaan-perusahaan asing tersebut. Sumber kekhawatiran ini umumnya seputar masalah hilangnya hak kekayaan intelektual sampai masalah penetapan harga, kata laporan Asian Wall Street Journal.

Perusahaan-perusahaan asing tersebut umumnya khawatir bahwa mereka harus membuka informasi teknis penting ke rekanan Cinanya, yang diklaim memang diperlukan agar teknologi enkripsi ini bisa dimasukkan. Perusahaan-perusahaan Cina ini nantinya akan mendapatkan akses ke kekayaan intelektual, yang secara potensial bisa dicuri. Belum lagi kemungkinan perusahaan-perusahaan ini mematok fee yang sangat tinggi untuk mendapatkan teknologi tersebut.

Namun demikian, pihak Cina masih “berbaik hati” dengan memberikan semacam grace period kepada para produsen sampai bulan Juni tahun ini. Menurut Standardization Administration of China, produk-produk yang diimpor ke atau dibuat di Cina untuk penggunaan domestik sebelum tanggal 1 Desember memiliki waktu sampai bulan Juni untuk mendukung standar WAPI. Aturan yang sama juga berlaku untuk kontrak-kontrak yang ditandatangani sebelum tanggal 1 Desember. Sementara itu, produk-produk yang diekspor dari Cina tidak perlu menggunakan WAPI.

Pasar peralatan Wi-Fi memang cukup menjanjikan. Di triwulan ketiga 2003, wilayah Asia Pasifik menjadi pangsa kedua terbesar dunia untuk penjualan peralatan Wi-Fi, dengan pangsa pasar sebesar 18 persen. Amerika Utara menempati urutan pertama dengan menguasai lebih dari 60 persen. Sementara Cina sendiri termasuk tiga besar untuk wilayah Asia Pasifik, kata laporan perusahaan riset Synergy Research Group.•