 |
| Basuki Suhardiman,
Tim Ahli KPU |
Sebenarnya, titik kritis dari Wide Area Network (WAN) yang dimiliki KPU terletak pada komunikasi data, terutama saat dilakukannya proses penghitungan suara. Untuk kebutuhan telekomunikasinya, KPU bekerja sama dengan PT Telkom dan PT Pasifik Satelit Nusantara. Dengan dua operator ini, tak kurang dari 4.402 dari total 5.112 kecamatan telah terjangkau layanan telepon. Ini suatu kemajuan yang luar biasa, karena sekitar 86 persen kecamatan sudah akan terlayani jaringan telekomunikasi. Di samping keduanya, untuk komunikasi data, KPU juga bermitra dengan Telkomnet dan Indosat sebagai ISP-nya.
Telkom, yang merupakan raksasa telekomunikasi nasional, telah menyiapkan fasilitas telekomunikasi secara besar-besaran. Mahmur Suriadiredja, Kepala Proyek Fastel Pemilu Telkom, menyebutkan bahwa Telkom telah menggelar layanan yang mencakup 419 titik guna keperluan teleponi dan 381 titik layanan Virtual Private Network (VPN) di tingkat kabupaten/kota.
Untuk tingkat kecamatan, Telkom menggelar layanan VPN dial untuk 2.578 titik. Layanan VPN dial ini merupakan komunikasi data melalui jaringan privat (VPN). Ini dilakukan dengan mengakses dial-up menggunakan saluran telepon publik (PSTN) untuk menghubungkan node kecamatan, kabupaten/kota serta inukota propinsi ke Data Center KPU.
Tampaknya, keterbatasan dana menjadi pertimbangan Tim Ahli KPU ketika menentukan fastel semacam apa yang akan digunakan. Sumber di Telkom pernah menyebutkan agar KPU menggunakan leased line dan pembangunan jaringan VSAT dengan kecepatan 128 Kbps untuk keperluan pemilihan ini. Namun, biaya operasional yang harus dibayar untuk menghubungkan 448 titik di KPU kabupaten/kota, propinsi dan pusat perbulannya cukup mahal, bisa mencapai Rp. 3 miliar. Angka tersebut membengkak ketika terjadi perubahan grand design yang mengikut sertakan hampir seluruh node kecamatan.
Keterbatasan dana menyebabkan pengalihan dari penyewaan leased line menjadi pilihan yang paling realistik, dengan menggunakan VPN dial untuk hampir keseluruhan node. Untuk menghemat dana, anggota Tim Ahli KPU, Basuki Suhardiman, menyebutkan bahwa untuk keperluan komunikasi data telah diaplikasikan sistem yang akan memutuskan koneksi secara otomatis bila terjadi idle time selama 5 menit.
Keputusan tersebut menyebabkan persyaratan 128 Kbps tidak lagi menjadi standar dalam komunikasi data. Namun, Telkom masih memberikan jaminan kecepatan VPN dial berkisar antara 9,6 hingga 52 Kbps. Sekalipun yang digunakan VPN dial-up, sebenarnya Telkom telah menarik sambungan kabel baru secara menyeluruh. Ini berdasarkan pertimbangan keamanan, sehingga tidak bersinggungan dengan fastel publik yang sudah ada. Lagi pula, Telkom telah menyediakan network server terpisah antara yang utama dan back- upnya guna keperluan jaringan data VPN.
Transfer of Knowledge
Untuk data entry dan verifikasi KPU menyertakan sukarelawan mahasiswa dan pelajar yang disebar di berbagai kecamatan. Selain itu, mereka terlibat di Call Center dan Help Desk SI-KPU. Jumlahnya 15.000 personil, namun menurut Aryana Haribawa, sudah termasuk sukarelawan guru dan dosen yang ikut mendampingi dan mensupervisi anak didiknya.
Mereka direkrut dari sekitar 400 sekolah menengah kejuruan dan perguruan tinggi yang memiliki bidang studi TI dari seluruh Indonesia. Untuk itu sejak awal Februari , telah diselenggarakan program Training for Trainers di Jakarta yang diikuti oleh sekitar 96 dari 32 propinsi di seluruh Indonesia.
Banyak pihak yang meragukan keikutsertaan mereka. Namun, mereka lupa bahwa dalam Pemilu 1999, JOMC juga menyertakan hampir 500 mahasiswa dan dosen dari tiga perguruan tinggi di Jakarta sebagai tenaga operator data entry dan verifikasi. Bedanya, mereka bertugas selama 3 bulan penuh termasuk menghubungi PPK dan kecamatan di berbagai daerah per telepon untuk memastikan alamat, kontak personal dan password serta ID, yang nantinya disertakan dalam pengiriman hasil penghitungan suara.
Menurut Chusnul dan Aryana, salah satu pertimbangannya adalah biaya dan jarak untuk mencapai tempat tugasnya di seluruh Indonesia, termasuk kemampuan mereka menggunakan komputer. “Mereka hanya memerlukan sedikit pelatihan agar terbiasa dengan template dan prosedur baku yang telah ditetapkan,” jelas Aryana.
Memang ada sejumlah kalangan yang mengusulkan penggunaan sejumlah profesional, misalnya dari jaringan Sistem Komputer Haji Bank BRI. Usulan tersebut cukup bagus, namun jaringannya masih terbatas pada kecamatan-kecamatan yang memiliki potensi ekonomi cukup tinggi. Lagi pula, pelibatan mereka berdampak pada biaya operasional personil.
Pertimbangan lain yang juga penting, menurut Dr. Chusnul Mar’iyah adalah tingkat kebebasan mereka terhadap pengaruh persoalan politik dan partai politik. Pertimbangan ini juga digunakan ketika merekrut ratusan mahasiswa sebagai operator dan supervisor data entry di JOMC pada Pemilu 1999.
Pertimbangan lainnya adalah terjadinya transfer of knowledge kepada aparat di 5.112 kecamatan. Meski masih dalam tingkatan sederhana, namun bisa jadi akan membangkitkan minat dan kemauan pemerintah setempat untuk mengembangkan jaringan e-Government dalam organisasinya. Apalagi hal itu dirangsang oleh kehadiran perangkat keras dan lunak standar KPU, yang nantinya bisa dikembangkan konfigurasinya. |
Telkom juga menjamin limit rate jaringan backhaul sebesar 20 Mbps+4 Mbps. Backhaul link ini memiliki rute yang berbeda untuk main dan back up menuju Data Center, baik untuk VPN maupun Internet. Ini ditunjang oleh penggunaan kabel serat optik dengan core back-up dan route terpisah menuju Data Center. Bila diperlukan, Telkom juga dapat mengup-grade bandwith-nya menjadi 2x30 Mbps.
Untuk kelancaran komunikasi data, Telkom juga menyediakan 700 modem port untuk node kecamatan. Sementara 150 port lainnya digunakan untuk node kabupaten/kota dan propinsi. Mahmur juga menekankan bahwa Telkom sangat fleksibel, sehingga jumlah port-nya bila diperlukan dapat ditingkatkan menjadi 1.000-1.500 port.
Untuk mengoptimalkan VPN dial, digunakan fitur layanan hotline dan outgoing only. Menurut Mahmur, ini akan memudahkan operator data entry dalam koneksi jaringan. Ini sejalan dengan penyetaraan penggunaan teleponi untuk koneksi in-line dengan VPN berbasis ‘privat’ dan ‘close user group’. Selain itu, dipertimbangkan juga kaitannya dengan keamanan jaringan, karena VPN dial berbasiskan kombinasi PSTN-VPN. Telkom juga sudah menyiapkan alternate route untuk Remote Access Server (RAS back up). Di samping tentunya, server main dan back-up otorisasi KPU untuk keperluan autentifikasi pengguna.
Tidak berhenti di situ, Telkom juga telah membentuk satuan tugas siaga di lapangan. Menurut Mahmur, satuan ini bertugas menangani fastel Pemilu 2004 dan memobilisasi 1.000 personil dalam skala nasional. Untuk kebutuhan internal Telkom, dibentuk pula help desk, sehingga dapat melakukan optimalisasi kualitas layanan.
PSN yang juga kebagian mendukung pelaksanaan Pemilu 2004, harus melakukan instalasi sebanyak 1.850 unit telepon Pasti Data di tingkat kecamatan. Hingga pertengahan Februari lalu, 73% unit pesawat telepon sudah dinstalasikan. Menurut Dr. Adi Rahman Adiwoso, Direktur Utama PSN, diperkirakan sebelum akhir Maret seluruh unit pesawat telepon pasti Data sudah dapat diinstalasikan di seluruh kecamatan penerima.
Sebuah sumber di dalam KPU menyebutkan bahwa ini pertama kalinya PSN terlibat dalam komunikasi data. Tidak heran bila kemudian banyak pihak yang meragukan kemampuannya, apalagi kecepatan transmisinya hanya 4 Kbps. Angka ini jauh lebih rendah dari angka yang disuguhkan Telkom, sekalipun dalam komunikasi data tersebut PSN didukung oleh Satelit Garuda. •EW |
