MOMEN 30 Juni 2004 bakal menjadi tonggak sejarah baru bagi dunia teknologi informasi (TI) Indonesia . Mengapa? Karena pada saat itulah pemerintah mendeklarasikan “Indonesia Go Open Source” atau biasa disingkat IGOS. Mengambil tempat di lantai 3 kantor kementerian Riset dan Teknologi (Ristek), para penggagas IGOS akan mengikat komitmen. Mereka, antara lain Menristek, Menteri Negara Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Komunitas Pengguna Linux Indonesia (KPLI), Java User Group (JUG), juga komunitas kampus.

Tidak cuma itu. Bahkan, Badan Pengembangan dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI), perusahaan piranti lunak SUN Microsystem, Oracle, dan IBM, juga ikut mengikat komitmen. Termasuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara serta Departemen Kehakiman dan HAM turut mendukung proyek yang disusun sejak awal tahun 2004 ini. Menengok banyaknya lembaga yang terlibat, jelas pencanangan IGOS bukan main-main. Kali ini pemerintah nampak serius.

Tapi, mengapa IGOS sampai bisa mengumpulkan bejibun pelakon TI penting di negeri ini? IGOS itu semacam gerakan nasional. Tujuan utama IGOS adalah mendorong penggunaan dan pengembangan aplikasi dari sumber terbuka piranti lunak komputer ( open source software /OSS). “Intinya pemerintah mau mendorong pemakaian OSS dan merekomendasikan agar setiap instansi pemerintah mengutamakan pemakaian OSS ,” kata Wendy Aritenang, Deputi Bidang Pendayagunaan dan Pemasyarakatan Iptek, Kementerian Riset dan Teknologi.

Open Sources adalah piranti lunak yang dikembangkan dengan memberikan kode sumbernya ( source code ). Sistem terbuka ini mewabah sejak kelahiran Linux pada 1991. Source code Linux dilepas bebas di Internet. Sehingga para praktisi teknologi bisa men- download , mengubah, meng- copy , memperbanyak sesuka hati dengan (nyaris) gratis. Kalaupun harus merogoh kantong, lebih untuk mengganti ongkos distribusi dan penggandaan cakram padat (CD).

Penggunaan piranti terbuka dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi isu global. Alasannya, apalagi kalau bukan untuk melawan dominasi Microsoft dengan Windows-nya yang mahal karena dikenai lisensi itu. WindowsXP Home edition saja misalnya, dibanderol USD 199 (sekitar Rp. 1,8 juta). Sekadar contoh, betapa banyak duit Indonesia pergi ke kantong Bill Gates. Coba tengok program komputerisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilu 2004 ini. Untuk menjalankan sekitar 8.000 komputer dan segala kelengkapannya, menurut konsultan TI KPU, Basuki Suhardiman, sekitar Rp 9 miliar (dari total biaya Rp 150 miliar) lari ke Microsoft.

Bisa ditebak, karena mahalnya harga software itu, pilihan jatuh ke software bajakan yang harganya super murah. Berdasarkan data Business Software Alliance (BSA) tahun 2002 kerugian akibat pembajakan software di Asia Pasific mencapai USD 5 miliar. Indonesia menduduki peringkat pembajak ketiga tertinggi di dunia. Kondisi ini tentu memalukan dan tidak bisa dibiarkan terus.

Memang, dalam berbagai kesempatan dan bentuk, pihak Microsoft memberikan harga khusus bagi kalangan tertentu. Untuk lingkungan sekolah dan perguruan tinggi, ada program Campus Agreement . Di Institut Teknologi Bandung (ITB) misalnya, komputer yang menggunakan program Microsoft mencapai 3.000 komputer. “Kami cukup membayar lisensi US$ 10 tiap tahun untuk satu komputer,” kata Basuki suhardiman, Kepala Divisi Infrastruktur ITB .

Tapi, tidak semua kalangan mendapatkan kesempatan semacam itu. Akibatnya, kelompok di luar sasaran program tetap terkendala oleh harga yang mahal. Nah, penggunaan OSS dianggap sebagai solusi tepat untuk menekan biaya lisensi tadi. Apalagi The United Nation Conference on Trade Development (UNCTAD) tahun 2003 lalu juga merekomendasikan agar negara berkembang mengadopsi OSS . Pada tahun yang sama, The World Summit on The Information Society (WSIS) juga menargetkan pada 2015 separuh penduduk dunia melek TI. Padahal, pengguna Internet di Indonesia baru 4 juta dari 210 juta penduduk. Jadi, prosentasenya masih sangat kecil. “Makanya, kita coba IGOS untuk menghindari pembajakan, sekaligus menciptakan keahlian dengan biaya software murah,” kata Menristek Hatta Radjasa.

Tapi, lanjut Hatta, IGOS bukan berarti mengganti Windows yang kini jamak dipakai. Linux, baik yang dikembangkan oleh Mandrake, SuSE, atau RedHat, hanya sebagai alternatif. Hatta mengakui, pemerintah bukan pihak yang pertama melirik open source sebagai sebuah solusi. Namun, lewat IGOS pemerintah ingin menunjukkan teladannya. Makanya, lewat IGOS pemerintah mau menjadi leadership . Tapi, sadar karena bukan yang pertama, pemerintah hanya sebatas fasilitator. “Pengembangannya diserahkan pada komunitas, pengusaha, dan pengguna,” kata Hatta lagi.

Sebagai tahap awal, pemerintah akan mendorong pemakaian OSS di lingkungan kerjanya. Strategi ini digunakan pula di Jerman. Kini, tengah berjalan proyek meng-OSS-kan 14.000 PC ( personal computer ) di Muenchen dan Schwabisch. Menurut I Made Wiryana, praktisi open source yang juga kandidat doktor di Universitat Bielefeld , Jerman, 13.000 PC di kepolisian Niedersachsen juga sedang dalam proses serupa. Bahkan, setelah setahun mengganti pemakaian Microsoft dengan Linux, dewan kota Munich memutuskan penggunaan Linux atau sistem operasi dan OSS di seluruh departemennya. Jelas ini sebuah keputusan yang berani.

Sebab, menggeser Windows bukan perkara mudah. Seperti di Indonesia, Windows sudah demikian meluas pemakaianya. Tak heran bila saat ini lebih dari 90% komputer di Indonesia memakai Windows. Hatta Radjasa sadar atas realitas itu. “Orang merasa ada yang kurang jika tidak ada Windows,” kata Hatta. Kendala lain, masalah kecocokan piranti aplikasi. Misalnya, komputer satu menggunakan Microsoft Word, kolega di departemen lain memakai Open Office dari Mandrake, sedang pegawai departemen lain lagi menggunakan Star Office dari Sun Microsystem. Akibatnya, dokumen satu dengan yang lain tidak bisa dibuka persis sama seperti pembuatnya.

Meski menyambut dengan suka cita, banyak praktisi masih meragukan sikap pemerintah. “Buktinya pemerintah tak menyediakan budget khusus untuk program ini,” kata Basuki Suhardiman. Pemerintah juga dinilai kurang mendukung pengembangan program lokal. Menurut Frans Thamura, ketua Komunitas Pengguna Java (JUG), saat ini Indonesia baru punya 30-an perusahaan pengembang software lokal. Padahal, untuk mengerjakan Open Source di kalangan pemerintah saja, Frans memperkirakan butuh 300 perusahaan. “Ini harus didukung pemerintah, agar devisa tidak lari ke luar negeri,” katanya. Selain itu, kata Batara Surya dari KPLI, pemerintah juga bisa mendukung dengan kebijakan fiskal. “Misalnya dengan menerapkan pajak software luar negeri,” kata Batara.

Meski ada beberapa kritik, pemerintah jalan terus. Dari April lalu pemerintah terus menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk memasyarakatkan IGOS. Mulai dari seminar, workshop, diskusi interaktif hingga peluncuran situs www.igos.web.id dan www.igos.or.id. Pada September 2004 ini, pemerintah juga akan memutuskan beberapa instansi yang bakal menggunakan sistem terbuka. Targetnya, akan kelaur Surat Keputusan Bersama beberapa menteri tentang penggunaan OSS di lingkungan instansi pemerintah. Panduan penggunaan, pemanfaatan, pengembangan OSS serta paduan migrasi juga diharapkan segera kelar.

Terakhir adalah tahap implementasi. OSS di instansi pemerintah rencannya sudah berjalan. Begitu juga dengan pembangunan competency center yang merupakan kerja sama antara universitas dengan SUN Microsystem. Fungsinya untuk mengembangkan sumber daya manusia dan inkubator bisnis. Selain itu, dilakukan penjajakan pembuatan Pusat Pengembangan Software e-Government dan Business Technology Center BPPT untuk menjadi model pusat bisnis OSS .

erikutnya, pada akhir tahun beberapa instansi pemerintah mulai menutup Windows di komputer mereka. Jadi Lets Go IGOS? “Ya mudah-mudahan ini bukan sekadar gembar-gembor pemerintah,” kata Dr. Budi Rahardjo dosen Teknik Elektro ITB. Mudah-mudahan demikian! KI

SIDE BAR

Seribu Jalan Menuju Open Source

Pemerintah Indonesia tergolong terlambat dalam membuat kebijakan penggunan open source software ( OSS ). Di tingkat dunia, kebijakan penggunaan OSS di lingkungan pemerintahan berbagai negara sudah berlangsung sejak tiga tahun lalu. Menurut I Made Wiryana, salah satu penggagas WinBI, software bahasa Indonesia berbasis Linux, alasan dan kebijakan penggunaan software bebas ini bisa dilihat dari tingkat kemajuan negara bersangkutan. Semakin maju sebuah negara, penggunaan sistem terbuka ini biasanya berlangsung lebih awal.

Di negara maju seperti Jerman, Prancis, Swedia dan Jepang, menurut kandidat doktor di Universitat Bielefeld, Jerman, tersebut, alasan utama memilih OSS adalah karena faktor keamanan. Dan yang penting, sistem ini membuat mereka bebas dari ketergantungan dengan negara lain. Sementara di negara seperti China, Korea Selatan, India, dan Taiwan, alasan utama mereka adalah karena harga yang murah serta membantu pengembang teknologi informasi (TI) belajar dengan cepat. Di negara berkembang seperti Vietnam , Malaysia , Brazil dan juga Indonesia , pendorong utama adalah harga murah dan dukungan bahasa lokal. Berikut ini kebijakan open source di sejumlah negara. KI

Kebijakan Open Source di Beberapa Negara

Foto: dok. ebizzasia