Cina

Cina Luncurkan Jaringan Berbasis IPv6 Terbesar

Dalam beberapa tahun ke depan, persediaan alamat IP dikhawatirkan akan ludes , karena semakin banyaknya perangkat atau pihak yang goes online , khususnya di Asia , dimana pemanfaatan teknologi Internet meningkat tajam. Di beberapa negara, protokol Internet baru IPv6, yang secara eksponensial meningkatkan ketersediaan alamat IP, kini mulai banyak diujicoba dan digelar untuk mengantisipasi perkembangan jaringan Internet di masa datang.

Standar protokol Internet IPv4 yang ada sekarang hanya memiliki ruang alamat sebesar 32 bit. Dengan peningkatan ruang alamat menjadi 128 bit, IPv6 menyediakan miliaran alamat IP lebih banyak dan memungkinkan lebih banyak perangkat yang terhubung ke Internet secara simultan.

Salah satu negara yang cukup agresif dalam menggelar IPv6 adalah Cina. Bahkan, negara ini terbilang sangat berambisi menjadi yang terdepan dalam penggelaran IPv6. Hal ini dibuktikan dengan peluncuran proyek ambisius untuk menghubungkan 25 universitas di 20 kota di seluruh Cina dengan jaringan berbasis IPv6.

Jaringan bernama CERNET2, yang dikelola China Education and Research Network Information Center (CERNIC) ini dipandang sebagai jaringan IPv6 tunggal terbesar yang pernah dibuat. Uji coba jaringan baru ini sendiri sudah berjalan sejak Maret 2004, melibatkan beberapa universitas terkemuka di negeri tirai bambu itu, antara lain Universitas Beijing, Universitas Tsinghua dan Universitas Shanghai Jiaotong. Menurut klaim CERNIC, penggelaran CERNET2 ini menempatkan Cina sebagai negara terdepan dalam lomba penggelaran Internet generasi baru.

Langkah agresif Cina dalam penggelaran IPv6 tak terlepas dari dukungan pemerintah negeri itu. Seperti dilaporkan harian terbesar Cina, People's Daily, lembaga National Development Reform Commission Cina (semacam Bapenas-nya Cina) menyisihkan dana sekitar 169 juta dolar AS untuk mendukung enam jaringan Internet generasi baru. Separuh dari dana itu akan digunakan untuk jaringan-jaringan IPv6 di universitas, sementara sisanya diberikan kepada lima operator telekomunikasi.

Selain menggelar jaringan, Cina juga aktif mengembangkan perangkat-perangkat berbasis IPv6. Negeri itu telah mengembangkan dan belum lama ini mendemonstrasikan router IPv6 berkinerja tinggi buatan sendiri. Pengembangan teknologi router ini sudah berjalan selama dua tahun, sebagai bagian dari upaya negeri itu untuk mempercepat pengembangan kekayaan intelektual dalam negeri.

Router yang diberi kode BE12016 itu dikembangkan secara bersama oleh Universitas Tsinghua, Tsinghua Unisplendour Bitway Networking Technology Co., Ltd. dan PLA Information Engineering University. Perangkat ini kompatibel dengan protokol Internet IPv4 dan memiliki kapasitas transfer data 320 miliar bit per detik.

Cina memang bukan satu-satunya negara Asia yang menaruh minat kuat pada IPv6. Jepang diketahui sudah menerapkan jaringan IPv6, yang digunakan oleh setiap service provider di negeri itu. Korea Selatan pun dikabarkan bekerja sama dengan Uni Eropa untuk mengembangkan aplikasi-aplikasi dan layanan-layanan yang menggunakan IPv6.

Beberapa pengamat memperkirakan bahwa dengan mulai diterapkannya IPv6 di Cina, akan mendorong negara-negara barat yang akan melakukan bisnis dengan negara-negara Asia untuk meng upgrade jaringannya. cn/aa

Filipina

UU Cybercrime Filipina Cakup Perangkat Bergerak

Para pembuat regulasi Filipina tampaknya sudah berpikir jauh ke depan dalam mengantisipasi perkembangan teknologi infokom. Hal ini terbukti dengan rancangan undang-undang (RUU) cybercrime yang akan diajukan ke kongres tahun ini, yang tidak saja mencakup penanganan komputer dan jaringan komputer, tetapi juga perangkat bergerak (mobile).

RUU yang diberi nama “Cybercrime Prevention Act” ini sempat mengalami sepuluh kali revisi, setelah berkali-kali dilakukan dengar pendapat di hadapan kongres. Rencananya, RUU ini akan diajukan lagi ke komite ICT kongres tahun ini juga.

Para pendukung RUU ini, beberapa di antaranya adalah para pakar security dari kalangan swasta, cukup yakin RUU itu akan mendapatkan lebih banyak dukungan, seiring terbentuknya komite ICT di kongres Filipina belum lama ini. Di bawah komite ICT ini ada enam sub-komite, yang masing-masing fokus pada berbagai bidang ICT, termasuk IT security .

Versi terkini RUU cybercrime tersebut memiliki ketentuan-ketentuan hukum tambahan, misalnya tindakan anti-spam, dan memperluas cakupannya sampai perangkat komunikasi, seperti telepon bergerak.

“Kami telah memperbaiki ketentuan hukum dalam RUU untuk menangani perangkat-perangkat bergerak,” ujar Albert Dela Cruz, wakil ketua sub-komite bidang information security di Information Technology and E-Commerce Council (ITECC), yang merancang undang-undang ini sejak dua tahun lalu.

Langkah-langkah anti-spam ini juga mencakup SMS atau pesan teks untuk ponsel. “Dalam RUU ini ada ketentuan-ketentuan yang mengualifikasikan pesan-pesan apa yang termasuk spam dan bukan spam,” lanjut Dela Cruz, sambil menambahkan bahwa RUU itu juga menjangkau para operator seluler.

Ketentuan hukum lain yang ditambahkan adalah yang menyangkut “corporate liability” atau pertanggungjawaban korporat. Berdasarkan ketentuan itu, sebuah perusahaan bisa dimintai pertanggungjawaban untuk kejahatan cyber, seperti hacking atau serangan virus yang memanfaatkan jaringan komputer milik perusahaan.

“Seorang CEO, misalnya, harus bertanggung jawab jika ia secara sadar terlibat atau jika suatu kejahatan terjadi akibat kelalaiannya dalam mengawasi jaringan,” jelas Claro Parlade, seorang ahli hukum anggota sub-komite bidang security, ITECC.

Selain itu, RUU itu juga mengatur pembentukan sebuah lembaga bernama Joint Cybercrime Investigation Unit (JCIU), yang keanggotaannya meliputi perwakilan dari National Bureau of Investigation (NBI), Philippine Center for Transnational Crime (PCTC) dan Crimes Investigation and Detection Group (CIDG) dari kepolisian nasional Filipina. cw/aa

India

Alihdaya TI ke India Bantu Perekonomian AS

Dalam beberapa tahun mendatang, India tetap menjadi pilihan negara tujuan alihdaya TI utama, paling tidak bagi perusahaan-perusahaan AS. Secara tradisional, bagi India, AS memang merupakan negera tujuan ekspor TI dan jasa TI terbesar.

Menurut Cnet, dalam laporan riset terbaru yang dilansir AMR Research, selama enam tahun ke depan, 15 persen pekerjaan yang terkait dengan TI di perusahaan-perusahaan AS akan dikerjakan di India.

Sekalipun hal itu berarti peluang kerja yang berbasis di AS semakin berkurang, menurut AMR, langkah alihdaya ini bisa membantu perekonomian secara keseluruhan. Setidaknya, 60 persen dari penghematan biaya alihdaya TI atau proyek-proyek unit bisnis akan diinvestasikan kembali. Perusahaan riset yang berbasis di Boston, Massachusetts, AS ini memroyeksikan bahwa sampai tahun 2010, penghematan dari alihdaya akan memicu investasi baru sebesar 30 miliar dolar per tahun dari perusahaan-perusahaan AS.

“Alihdaya ke India ini akan membantu perekonomian AS, jika penghematan dari alihdaya ini terus diinvestasikan kembali di proyek-proyek strategis baru,” ujar laporan tersebut.

Namun, alihdaya pekerjaan yang membutuhkan skill tinggi ke negara-negara dengan upah pekerja lebih murah, seperti India, sempat menimbulkan polemik hangat di AS. Para pendukung alihdaya mengatakan bahwa langkah itu pada akhirnya akan membantu perekonomian dan para pekerja AS sendiri. Tapi, tidak sedikit pula yang mengeritik bahwa alihdaya TI ke negara lain justru akan menghilangkan peluang kerja bergaji tinggi dan dalam jangka panjang bakal mengancam kepemimpinan teknologi negeri itu.

Terlepas dari polemik tersebut, informasi komprehensif mengenai skala dan dampak dari praktik, yang juga dikenal dengan istilah offshoring , ini memang sangat kurang. Kongres AS sendiri baru-baru ini meloloskan sebuah undang-undang yang menyetujui pengeluaran sebesar 2 juta dolar AS untuk mengkaji dampak alihdaya ini.

Sementara itu, dalam laporan AMR Research dipaparkan bahwa tenaga kerja TI di India akan berjumlah lebih dari 3 juta orang pada 2010. Setengah dari jumlah itu akan melakukan pekerjaan untuk perusahaan-perusahaan AS.

Masih menurut AMR, perusahaan-perusahan yang melakukan alihdaya TI ke India bisa mengurangi biaya pengeluaran untuk pengoperasian data center, help desk support , maupun aktivitas-aktivitas non-strategis lainnya sebesar 40 sampai 50 persen.

Dengan rata-rata gaji per tahun seorang pekerja TI di AS mendekati 80.000 dolar, menurut AMR, seorang pekerja TI di India bisa memberi penghematan sebesar 36.000 dolar per tahun. “Dengan 1,5 juta pekerja, penghematannya bisa mencapai 54 miliar dolar pertahunnya,” ujar AMR. cn/aa

Korea

Di Korea, spam SMS lampaui spam email

Korea Information Security Agency , sebuah lembaga yang menangani masalah kemanan TI nasional di Korea Selatan menengarai bahwa jumlah spam SMS dan telepon ke ponsel sudah jauh melampaui jumlah spam email.

Lembaga milik pemerintah Korea Selatan itu menerima laporan kasus mobile spam sebanyak 244.151 selama sepuluh bulan pertama tahun 2004 lalu. Sementara, dalam kurun waktu yang sama, laporan kasus spam email hanya berjumlah 78.063 kasus.

“Pesan-pesan sampah yang dikirim ke ponsel mulai melampaui spam email, dan tren ini diperkirakan akan terus berlanjut dalam beberapa masa ke depan,” ujar seorang pejabat KISA.

Menurut berita yang dilansir Korea Times, laporan kasus spam mobile tahun 2002 lalu hanya sekitar 4.864 kasus. Namun, jumlah itu membengkak tujuh kali lipat menjadi sekitar 36.013 kasus pada 2003.

Sementara itu, laporan kasus pesan spam yang masuk melalui email di komputer pada 2002 tercatat 24.241 kasus, sementara pada 2003 mencapai 42.123 kasus.

Di dunia security TI, spam email selama ini dikenal sebagai musuh nomor satu. Apalagi di negara seperti Korea, dimana lonjakan spam juga didorong semakin meluasnya jaringan broadband , yang memberikan akses always-on Internet ke lebih dari 11 juta rumah tangga di negeri itu.

Untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah spam email yang semakin mengganggu, para operator broadband Korea, bekerja sama dengan pemerintah berupaya keras menangkalnya. Operator Internet terbesar kedua Korea, Hanaro Telecom misalnya, belum lama ini berhasil memberangus 130 spammer, dan langkah ini terbukti bisa memperlambat pertumbuhan spam email.

Sementara itu, untuk mengatasi ancaman baru berupa spam mobile , pemerintah Korea pun bersiap-siap mengeluarkan kebijakan baru untuk menangkalnya. “Sejalan dengan semakin luasnya kehadiran handset , spam mobile pun meningkat. Kami berencana mengeluarkan berbagai kebijakan yang dirancang khusus untuk mengendalikan spam mobile ini,” ujar seorang pejabat kementerian infokom Korea.

Di Korea, spam mobile ini menyambangi korbannya dengan dua cara, melalui short messaging service (SMS) dan panggilan telepon menggunakan automatic response system (ARS). Untuk kasus spam mobile melalui SMS, seorang pengguna ponsel masih bisa mengatasinya dengan memanfaatkan layanan khusus yang disediakan operator selulernya. Namun, untuk ARS agak susah mengatasinya, karena para spammer dibolehkan melakukan panggilan telepon semacam itu selama mereka memenuhi beberapa persyaratan tertentu. kt/aa

Malaysia

MDC Gelar Program Cetak Entrepreneur TI

Multimedia Development Corporation (MDC), badan pengelola Multimedia Supercorridor (MSC) Malaysia mulai tahun ini akan menggelar sebuah program baru untuk mendorong para lulusan teknologi infokom untuk berwiraswasta dalam bidang teknologi.

Program yang dinamakan Start Your Own Business (SYOB) itu merupakan sebuah program pelatihan lima hari, yang dikemas dalam enam modul dan mulai akan berjalan bulan Februari tahun ini juga.

Para peserta terpilih akan mengikuti suatu workshop , yang dirancang untuk memberikan pengetahuan teknologi dan bisnis secara berimbang. Dalam workshop itu pula, para peserta diajarkan bagaimana mendirikan bisnis dalam bidang teknologi.

Modul program itu juga menyediakan gambaran mengenai industri infokom Malaysia, selain perencanaan bisnis maupun persiapan lainnya untuk memulai bisnis infokom. Program tersebut akan diselenggarakan sebanyak lima kali dalam kurun waktu 2005.

“Program SYOB ini bertujuan membantu para lulusan infokom menciptakan peluang kerja sendiri, dengan meningkatkan skill atau melatih kembali dengan pengetahuan teknis, skill bisnis dan sumberdaya pendukung yang dibutuhkan untuk memulai usaha ICT baru,” ujar Wilson Tay, wakil presiden MDC, yang mengawasi MSC Technopreneur Development Flagship (MSC-TDF).

Selain itu, menurut dia, langkah pembangunan Malaysia menjadi suatu negara dengan ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge-economy) membuka peluang bagi para lulusan infokom untuk membangun usaha ICT-nya sendiri. “Jika ingin membangun suatu industri ICT yang tangguh, kami perlu memiliki lebih banyak technopreneur yang membangun bisnis ICT-nya sendiri,” tandas Tay.

Setelah mengikuti workshop , peserta yang memenuhi kualifikasi akan mengikuti program lanjutan untuk lebih memersiapkan mereka dalam pendirian usaha. Program ini meliputi program “magang industri” selama tiga bulan dengan MSC-TDF, persiapan business plan , dan pengembangan ketrampilan technopreneur lain yang dibutuhkan. jm/aa

Thailand

Solusi nirkabel untuk daerah terpencil

Pemerintah Thailand , melalui lembaga National Electronics and Computer Technology Centre (Nectec), akan menggelar proyek percontohan telepon nirkabel berbasis IP di daerah pedesaan terpencil di propinsi Lampang , Thailand .

Proyek percontohan itu akan menghabiskan dana satu juta baht, atau sekitar 240 juta rupiah. Dukungan dana itu sebagian berasal dari Asia-Pacific Telecommunity.

Sebagaimana diberitakan Bangkok Post, proyek yang dinamakan "Rural Wireless Broadband Access" itu rencananya akan berjalan selama setahun. Menurut direktur Nectec, Dr Thaweesak Koanantakool, proyek itu bertujuan untuk mengetahui biaya investasi sesungguhnya dalam implementasi infrastruktur telekomunikasi di daerah terpencil.

“Kami ingin memperlihatkan kepada komisi telekomunikasi nasional Thailand biaya sesungguhnya dari pengimplementasian layanan telekomunikasi di daerah pedesaan dan terpencil,” ujarnya.

Sesuai dengan Universal Service Obligation (USO) yang diatur dalam undang-undang telekomunikasi Thailand , para operator telekomunikasi negeri itu harus memberikan kontribusi pada dana USO, yang akan dikelola oleh NTC. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang diberikan suatu operator bagi USO, Nectec memulai program percontohan itu sejak akhir tahun lalu untuk mengetahui biaya sesungguhnya.

Thaweesak mengakui bahwa salah satu masalah yang dihadapi dalam mewujudkan USO adalah masih lebarnya kesenjangan dijital atau digital divide . “Wi-Fi dan WiMax akan menjadi jawaban untuk memperbaiki komunikasi di daerah-daerah terpencil,” ujar Thaweesak.

Desa yang menjadi lokasi proyek percontohan itu adalah desa Samkha, yang terletak 42 kilometer dari ibukota propinsi Lampang. Desa itu dipilih selain karena belum terjangkau layanan telepon, juga karena desa tersebut dikelilingi pegunungan dan hutan. Dengan kondisi geografis seperti itu, biaya untuk menggelar jalur telepon reguler menjadi sangat mahal.

Menurut Thaweesak, Nectec memilih teknologi akses broadband nirkabel karena teknologi itu akan menjadi masa depan sistem komunikasi massa . Selain itu, teknologi itu dapat mendukung akses Internet dan layanan telepon.

Pada tahap pertama, Nectec mengimplementasikan telepon IP nirkabel di lima lokasi. Sebuah link satelit melalui koneksi iPStar menyediakan akses internet ke sekolah, rumah seorang guru sekolah setempat, Srinuan Wongtrakoon, yang juga mengawasi laboratorium komputer sekolah, sebuah kuil, pusat kesehatan dan sebuah toko ritel setempat.

Saat ini, Nectec tengah dalam tahap memperbaiki kualitas layanan, setelah beberapa waktu lalu sistem komunikasinya sempat down . Namun, secara keseluruhan, sistem berjalan dengan baik dan penduduk setempat pun langsung merasakan manfaatnya.

Menurut pengakuan Srinuan, kualitas komunikasi suara sangat baik, dan yang terpenting, harganya terjangkau oleh sebagian besar penduduk. Untuk melakukan interlokal ke Bangkok misalnya, cukup dikeluarkan biaya 3 baht atau sekitar 700 rupiah per panggilan. Sementara komunikasi antar lima lokasi di desa tersebut gratis.

Srinuan mengatakan bahwa transmisi suara mengonsumsi cukup banyak bandwidth sambungan satelit milik sekolah. Hal itu juga diakui Thaweesak. Namun, lebih jauh Thaweesak mengatakan bahwa sekalipun konsumsi bandwidth untuk suara cukup tinggi, hal itu tidak akan menjadi masalah, karena ke depan harga bandwidth akan semakin turun. bp/aa