CINA

Cina Gelar Layanan Supply Chain

Untuk mendukung kolaborasi antara perusahaan multinasional dengan mitra lokalnya, belum lama ini Cina mulai menggelar layanan supply chain management pertama yang didukung penuh pemerintah.

Larry Li, wakil presiden eksekutif CLTC ( China Logistics Technology Company ), mengatakan bahwa layanan SCM yang dinamakan China B2B Hub ini berbeda dengan portal supply chain atau e-marketplace lainnya, seperti alibaba.com, suatu tempat dimana perusahaan-perusahaan mencari pemasok dan rekanan. Ia mengklaim bahwa layanan itu menawarkan sinkronisasi rantai pasok yang lebih baik, dengan respon untuk memenuhi permintaan lebih cepat dan tepat waktu.

“Kami menyediakan platform supply chain bagi perusahaan-perusahaan dan para pemasok dan rekanannya dengan fitur-fitur seperti inventory forecast , purchase order , OEM management serta manajemen logistik pihak ketiga,” jelas Li, sebagaimana dikutip dari cmpnetasia.

Layanan ini dibangun CLTC, bekerjasama dengan RosettaNet China , suatu lembaga patungan antara kementerian sains dan teknologi Cina dengan RosettaNet Global. Proyek ini pun didukung oleh sejumlah kementrian lainnya.

China B2B Hub mengincar perusahaan-perusahaan manufaktur, seperti elektronika, telekomunikasi, otomotif, pakaian jadi dan produk-produk medis.

Perangkat lunak B2B yang digunakan China B2B Hub disediakan oleh E2open. Menurut Lorenzo Martinelli, wakil presiden eksekutif E2open, perusahaannya menyediakan download gratis piranti lunak B2B bagi para pengguna.

“Para pengguna hanya membutuhkan piranti lunak gratis tersebut dan sambungan Internet, baik broadband maupun dial-up , untuk menikmati layanan ini,” ujar Martinelli.

Namun, baik perusahaan multinasional maupun para mitra lokalnya, tetap harus membayar biaya langganan tahunan berdasarkan jumlah proses yang dilakukan, bukan volume transaksi antar perusahaan, jelasnya lebih lanjut.

INDIA

Embedded systems akan jadi andalan India

India berpeluang menjadi produsen embedded system utama dunia. Dengan pengalamannya dalam bidang perancangan VLSI ( very large scale array ), India berpotensi meraup porsi pesar dari pangsa pasar pengembangan embedded system dunia sebesar 25 miliar dolar AS, dengan tingkat pertumbuhan tahunan mencapai 16 persen.

Embedded system adalah suatu sistem kombinasi perangkat keras dan piranti lunak yang menyediakan fungsionalitas tertentu dalam suatu sistem non-komputer seperti mobil, lemari es atau peralatan kedokteran.

Sementara menurut Harish M., general manager business development Texas Instrument, kapabilitas VLSI hanya menyangkut perancangan chip dan perangkat keras saja. Karena itu, embedded system membutuhkan disiplin ilmu yang lebih banyak, mulai dari otomotif, telekomunikasi atau medis, tergantung untuk apa sistem ini dibuat.

Menurut dia, India sangat potensial untuk hal itu. “Teknologi dan skill tingkat tinggi yang dibutuhkan untuk pengembangan embedded system sudah ada di negeri ini,” ujarnya.

Selain itu, embedded system tidak lagi menjadi monopoli perusahaan-perusahaan multinasional seperti Texas Instrument saja. Perusahaan-perusahaan lokal India pun mulai memosisikan diri untuk menjadi produsen embedded system , tidak lagi sekedar mengerjakan order rancangan dari pihak lain.

Salah satu perusahaan TI India terkemuka, TCS misalnya, menurut kepala divisi embedded system , Sunil Sherlekar, merencanakan untuk merancang embedded system -nya sendiri, dimanufaktur oleh unit fabrikasi di tempat lain, dan memasarkannya di dalam maupun luar negeri.

Sementara itu, pemain TI India lainnya, Wipro, juga mengikuti langkah TCS. Bahkan, perusahaan ini memiliki kekuatan SDM cukup besar, sekitar 4.000 orang untuk menjalankan divisi embedded system , jelas Ramesh Emami, presiden Wipro untuk embedded system .

Potensi ekspor embedded system buatan India juga terbilang besar. Menurut estimasi Ajay Chamania, vice president Patni Computer Systems, ekspor embedded system India saat ini bisa mencapai 1 miliar dolar, dan bisa tumbuh menjadi sekitar 5 miliar dolar dalam dua sampai tiga tahun ke depan.

Bagi perusahaan lokal, upaya untuk tidak lagi sekedar menjadi tukang jahit di industri rancang bangun chip juga memberikan nilai tambah yang signifikan, khususnya dari sisi pendapatan perusahaan.

Di Wipro misalnya, menurut Ramesh, 32 persen dari seluruh pendapatan Wipro berasal dari bisnis embedded system . Sementara di HCL Technologies, sekalipun jumlah SDM-nya hanya sekitar 15 persen, pendapatan dari bisnis ini menyumbang 30 persen dari seluruh pendapatan perusahaan, kata Anup Dutta, GM wireless & embedded systems HCL.

Menurut Dutta, billing rate untuk embedded system memang lebih tinggi dibandingkan jasa TI konvensional. Namun, menurut dia, embedded system membutuhkan SDM yang handal. “ Embedded system membutuhkan insinyur listrik dan elektronika, dan pelatihan selama enam sampai setahun,” katanya.

MALAYSIA

Malaysia Incar Peluang ICT Timur Tengah

Pemerintah Malaysia kini tengah mendorong perusahaan-perusahaan TI negeri itu untuk melakukan ekspansi usaha ke kawasan Timur Tengah. Malaysia memiliki peluang besar di kawasan ini, mengingat kesamaan latarbelakang agama, serta imbas peristiwa 11 September, yang menyebabkan negara-negara Arab mulai berpaling dari negara Barat dan mendekati negara-negara yang lebih bersahabat.

Menurut Multimedia Development Corporation (MDC) Malaysia, pihaknya akhir tahun lalu bekerjasama dengan kamar dagang dan industri Jeddah (JCCI) untuk mendirikan kantor perwakilan di kota Jeddah guna membantu perusahaan-perusahaan TI Malaysia menggarap pasar ICT setempat.

Sebenarnya, menurut Datuk Mohamed Arif Nun, CEO MDC, pihaknya sudah sekitar 10 tahun mengekplorasi peluang pasar ICT di Timur Tengah.

“Sebagai salah satu gerbang utama Kerajaan Arab Saudi, Jeddah merupakan tempat yang ideal bagi MDC untuk memperoleh perhatian dan peluang yang kuat untuk memromosikan solusi dan jasa ICT MSC ke negara-negara Islam yang tergabung dalam Organisasi Konperensi Islam (OKI),” ujarnya.

Dalam perjanjian yang ditandatangani antara JCCI dan MDC, bidang-bidang yang berpotensi untuk joint development antara lain pengembangan UKM dan entreprenuer ICT, inkubasi, pengembangan pelatihan dan SDM, e-learning , alih teknologi dan program IT awareness .

MDC mengklaim produk-produk unggulannya, khususnya yang terkait dengan e-government memperoleh minat tinggi. Pasalnya, pemerintah negara-negara Timur Tengah kini menyadari perlunya untuk membangun platform B2B ( business-to-business ) dan B2G ( business-to-government ) untuk meningkatkan kualitas informasi dan layanan dengan menggunakan TI.

Saat ini, MDC bersama-sama perusahaan TI Arab Saudi, Baharoon Development Corporation's Integrated Vision (BDC/IV) tengah menggarap proyek e-government Madinah (E-Medina), yang saat ini sudah memasuki fasa kedua. Baharoon sendiri ditunjuk pemerintah propinsi Madinah untuk mengkaji sekitar 53 lembaga milik pemerintah, selain juga sektor perbankan dan perdagangan di kota Madinah dan Riyadh.

“E-Medina merupakan program berjangka panjang untuk menilai, merencanakan dan mentransformasi seluruh propinsi Madina untuk menggunakan ICT dan layanan online untuk mendapatkan produktivitas dan tingkat kompetitif yang lebih besar,” papar Mohamad Suhaimi Mohd Tahir, general manager MSC Technology Centre (MSCTC).

Menurut dia, pengembangan rencana strategis ICT untuk E-Medina diharapkan akan selesai akhir Maret tahun ini. “Setelah ini selesai, akan ada banyak peluang bagi MSCTC dan perusahaan-perusahaan MSC untuk menyediakan solusi, jasa profesional dan teknologi kepada para klien yang tergabung dalam program ini,” ujar Tahir lebih lanjut.

Selain Arab Saudi, MDC juga tengah menjalin kolaborasi dengan pemerintah Iran untuk mengerjakan proyek Tehran Information Technology Park dan pembangunan kerangka kerja dan implementasi eHealth. Saat ini, menurut MDC, kedua proyek tersebut berada dalam tahap akhir penyelesaian.

Perusahaan-perusahaan MSC lainnya kini juga tengah menjalin kerjasama dengan pemerintah negara Uni Emirat Arab, Maroko dan Sudan untuk pembangunan sektor telekomunikasi.

2015: 12 Juta Penduduk Malaysia Miliki Akses Komputer

Pemerintah Malaysia menargetkan lebih dari 12 juta penduduk negeri itu harus sudah memiliki akses ke komputer pada tahun 2015. Ini merupakan target jangka panjang pemerintah negeri jiran itu untuk membawa teknologi informasi dan komunikasi ke khalayak umum.

Menurut deputi perdana menteri Malaysia, Datuk Seri Najib Tun Razak, saat ini hanya sekitar 5,5 juta penduduk yang memiliki akses ke komputer. Menurut dia, pemerintah negeri itu, bersama-sama dengan perusahaan-perusahaan dibawah naungan MDC ( Multimedia Development Corporation ) tengah berupaya untuk memperkecil kesenjangan dijital dengan menyediakan fasilitas ICT kepada masyarakat marjinal.

Sampai tahun 2008 mendatang, pemerintah Malaysia berharap menyediakan pelatihan dan akses ICT kepada 2,8 juta penduduk wilayah pedesaan melalui program Pusat Internet Desa. Tahun ini, program tersebut diharapkan sudah bisa menjangkau sekitar 30.000 penduduk.

Sementara itu, MDC juga melakukan upaya memperkecil kesenjangan dijital ini dengan memperluas Multimedia Super Corridor ke Bayan Lepas di Penang, serta Kulim High Tech Park di Kedah.

“Hal ini akan memperkuat upaya kami dalam menyebarkan penggunaan ICT ke seluruh aspek kehidupan sehari-hari,” ujar Najib. Selain itu, Najib menambahkan bahwa pemerintah Malaysia juga memiliki strategi nasional lainnya untuk mempersempit kesenjangan dijital dengan mendorong perluasan ketersediaan akses broadband.

FILIPINA

Kolaborasi Penelitian Ilmiah via Internet

Berbagai institusi riset ilmiah di Filipina kini sudah bisa menikmati kolaborasi riset dengan koleganya di negara lain via Internet. Belum lama ini, kementerian sains dan teknologi Filipina meluncurkan simpul ( node ) “access grid” yang pertama di negara itu.

Access grid yang ditempatkan di Advanced Science Technology Institute (ASTI) di Diliman, Quezon City itu memanfaatkan teknologi videoconference high-end guna memfasilitasi tatap muka antar pihak di lokasi geografis terpisah. Dengan fasilitas ini, lembaga riset Filipina bisa terhubung dengan berbagai institusi riset di AS, Australia dan Jepang.

Access grid ini menggunakan sambungan berkapasitas 6 Mbps antara Asia Pacific Advanced Network (APAN), sebuah jaringan riset dan pengembangan berbasis di Jepang, dengan Philippine Research, Education and Government Information Network (PREGINET). PREGINET sendiri merupakan jaringan broadband yang menghubungkan berbagai lembaga akademik, riset dan pemerintahan lokal, dengan memanfaatkan fasilitas teleponi di Visayas dan Mindanao.

Untuk membangun access grid ini, menurut deputi direktur ASTI, Dennis Villorente, DOST mengeluarkan dana sekitar 1,8 juta peso (atau sekitar 300 juta rupiah). Dia menambahkan bahwa DOST tengah merencanakan untuk membangun access grid node kedua di International Rice Research Institute (IRRI) in Los Baños, Laguna. Namun, rencana ini masih terkendala masalah biaya.

Ke depan, ASTI berencana untuk menambah kapasitas bandwidth jaringannya dari 6 Mbps menjadi 45 Mbps dengan dana bantuan dari pemerintah Jepang. Lembaga ini juga mendapatkan dana bantuan sebesar 13 juta dolar AS dari Komisi Eropa untuk membangun sambungan berkapasitas 45Mbps ke jaringan R&D regional yang akan mencakup Thailand , Vietnam , Malaysia dan Indonesia .

“Rencananya adalah menghubungkan jaringan ASEAN ke jaringan milik Cina, dan kemudian ke jaringan milik Eropa pada akhir tahun ini,” tandas Villorente, sebagaimana dikutip dari Computerworld.

Dengan hadirnya access grid semacam ini, Filipina saat ini masuk ke jajaran 30 negara yang memiliki akses serupa, antara lain AS, Inggris serta negara-negara Asia seperti Jepang, Cina , Taiwan dan Thailand .

Filipina Berambisi Jadi Hub Gaming ASEAN

Kesuksesan perusahaan-perusahaan online gaming di Filipina berpotensi menjadi modal negeri itu untuk menjadi pusat gaming utama di Asia Tenggara, mengikuti jejak Korsel yang menjadi kiblat online gaming dunia.

Seperti yang diutarakan Virgilio Pena, ketua Commission on Information and Communications Technology (CICT), online gaming berpotensi menjadi industri masal, mirip dengan fenomena industri call center Filipina yang tumbuh pesat belakangan ini.

Dia mengatakan bahwa pemerintah Filipina bisa meniru upaya yang telah dilakukan sebelumnya ketika memromosikan negeri itu sebagai hub regional untuk IT-enabled services (ITES) seperti call center dan business process outsourcing (BPO).

“Kami bisa mengeksplorasi kemungkinan menjadikan Filipina sebagai hub regional untuk online gaming dengan mengundang para gaming publisher ke negeri ini,” ujarnya, seperti dikutip dari Computerworld. Sebagian besar game online yang di- hosting oleh perusahaan gaming lokal berasal dan dikembangkan para publisher dari Korea Selatan dan Korea .

Menurut IDC, tahun 2003 lalu, perusahaan-perusahaan online gaming lokal membukukan pendapatan sekitar 2,8 juta dolar hanya dari biaya berlangganan game online saja.

Pena menambahkan bahwa para game publisher asing bisa memanfaatkan keterampilan animator lokal, mirip dengan apa yang telah dilakukan industri studio animasi Filipina. Menurutnya, perusahaan-perusahaan animasi AS dan Eropa sudah cukup lama mengalihdayakan pekerjaannya ke berbagai bengkel animasi yang berbasis di Filipina.

Untuk kepentingan jangka panjang, Pena mengatakan bahwa pemerintah Filipina bisa membantu membina industri gaming lokal dengan mengembangkan kompetensi dan standar sertifikasi bagi para profesional di industri game.

Ia juga mengatakan bahwa industri ini memiliki peran penting dalam memromosikan akses Internet broadband terjangkau ke seluruh negeri, karena keberhasilan industri online gaming ini akan menciptakan pasar pengguna yang lebih besar. Belum lagi dampaknya terhadap industri lain yang terkait seperti para vendor perangkat keras dan piranti lunak, Internet data center yang menyediakan jasa hosting bagi para operator online gaming , serta para pengembang piranti lunak independen.

SINGAPURA

Promosikan Standar Disaster Recovery ke Tingkat Global

Setelah memromosikan dan menerapkan standar business continuity (BC) dan disaster recovery (DR) di tingkat lokal, otorita pengembangan infokom Singapura, IDA kini tengah berupaya agar standar ini bisa diterima secara internasional.

Standar bernama SS507 yang diluncurkan akhir tahun lalu ini berfungsi untuk mendiferensiasikan penyedia layanan BC/DR dan memberikan panduan bagi perusahaan-perusahaan dalam memilih provider yang paling cocok dengan kondisi perusahaannya.

Standar ini dikembangkan IDA bekerjasama dengan Business Continuity/Disaster Recovery Working Group, yang berada di bawah komite standar teknologi informasi Singapura.

Menurut IDA, pihaknya akan memromosikan standar ini secara internasional, khususnya ke para penyedia layanan BC/DR regional dan asosiasi standar internasional.

Pihak IDA sendiri optimis bahwa standar ini akan diakui secara internasional karena semakin banyak perusahaan yang memasukkan BC/DR ke dalam strategi perusahaannya. IDA mengklaim bahwa standar ini mendapatkan respon positif dari komunitas internasional mengingat saat ini belum ada standar BC/DR komprehensif yang berlaku di dunia.

Selain memuat elemen-elemen persyaratan lokal yang ketat, guna memastikan bahwa para service provider berbasis di Singapura memberikan jasa BC/DR berkualitas tinggi, standar SS507 ini mengacu pada top practises yang ada di wilayah ini. Standar ini juga mencakup bidang-bidang seperti infrastruktur, teknologi, proses, manusia, kontrak, serta aspek legal dalam penyediaan layanan BC/DR.

Sejauh ini, tujuh dari 15 sampai 20 penyedia jasa BC/DR di Singapura sudah memperoleh sertifikasi BC/DR berdasarkan standar SS507. Perusahaan-perusahaan itu antara lain HP, IBM, NCS, Singapore Computer Systems, Equinix, SingTel Expan dan StarHub. aa