Dewasa ini, salah satu isu yang sangat penting di kalangan perbankan nasional adalah bagaimana menjaga nasabah yang telah ada (existing customers) di tengah tuntutan kebutuhan yang semakin beragam, baik dalam konteks produk maupun pelayanan, yang disiasati melalui beragam kanal pelayanan yang didukung teknologi informasi. Begitu juga, terutama, di kota-kota besar, karena diperlukan berbagai perangkat dan SDM yang berketrampilan tinggi, maka dibutuhkan biaya akuisisi nasabah-nasabah baru yang lebih tinggi. Di samping adanya masalah deregulasi, baik nasional maupun internasional, peningkatan kinerja dan efisiensi.
Mengamati perkembangan perbankan nasional, sejumlah kalangan pengamat dan praktisi menilai, bahwa perbankan Indonesia boleh dikata menganut pola konservatif, yakni lebih banyak menunggu tren, daripada membangun kebutuhannya sesuai dengan tuntutan untuk memberikan pelayanan yang efisien dan efektif, yang berujung pada kinerja perbankan yang lebih baik.
Di sisi lain, lemahnya pengelolaan perbankan kita, yang sebelumnya ditandai dengan kinerja yang rendah, terjadinya berbagai penyimpangan yang melumpuhkan bisnis perbankan nasional, ditambah dengan pengelolaan yang belum didukung tata pamong yang baik (good corporate governance), membuat perbankan nasional tak mampu menunjukkan nilai kompetitif yang tinggi.
Akhirnya, semua itu bertumpu pada mahalnya beban biaya operasional, sementara tuntutan terhadap munculnya perbankan yang moderen yang lebih fleksibel, yang berarti juga munculnya tuntutan untuk memfasilitasi perbankan dengan teknologi yang canggih dan sistem yang lebih baik, membuat perbankan menghadapi tantangan yang semakin berat.
Hingga beberapa tahun yang lalu, sebagiannya malah hingga saat ini, terlihat bahwa pemanfaatan TI di lingkungan perbankan, masih belum optimal. Bukan saja optimal dalam memberikan beragam pilihan kepada nasabah, melainkan belum optimalnya semua perangkat TI (piranti lunak maupun perangkat keras) yang dimiliki untuk dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja. Pemenuhan regulasi, sedikit dan rendahnya kapabilitas pemanfaatan TI dan lemahnya SDM, berkelindan menjadi hambatan yang tidak kecil bagi kalangan perbankan untuk membangun daya saingnya.
Di sisi lain, lemahnya SDM dalam mengoptimalkan ketersediaan TI dalam lingkungan pekerjaan, sementara pada saat yang sama bahwa TI juga menuntut ketrampilan yang lebih tinggi, tekanan yang lebih besar semakin menekan kalangan perbankan. Berbagai ancaman, dari hilangnya nasabah karena berpindah ke bank lain, rendahnya ketrampilan SDM dalam menangani perangkat yang ada tak mampu meningkatkan kinerja, rentannya sistem informasi karena lemah pengawasan dan sistem keamanan yang semestinya diterapkan, semua itu merupakan isu-isu yang dihadapi kalangan perbankan selama ini, yang mungkin masih akan berlanjut hingga beberapa tahun ke depan.
Hari ini, dengan tantangan yang semakin berat, terutama dari lingkungan luar perbankan, membuat mereka sudah tidak bisa lagi berperilaku seperti itu. Mereka tampaknya mulai memikirkan bagaimana bisa menghadapi tantangan itu secara lebih fleksibel dan bagaimana mereka kembali ke pasar untuk memperkenalkan produk-produk baru yang memenuhi tuntutan masa kini. Tanpa itu, memang akan tertinggal karena, terutama, ditinggalkan para nasabah mereka.
Tantangan Teknologi
Harus diakui, bahwa perbankan Indonesia, sebenarnya tak kalah dengan bank-bank di negara-negara lain di lingkungan ASEAN, terutama dalam adopsi teknologi informasi. Meski semakin banyak bank-bank yang bertransisi menggunakan teknologi yang lebih canggih, namun banyak juga bank yang masih masih menggunakan first generation banking , yakni mainframe .
Sebagiannya lagi, telah menggunakan second generation banking, yakni client-server , dan bahkan third generation (three-tier). Belakangan, sebagian bank telah menerapkan teknologi Web Services. Namun, tantangannya, tak cukup hanya dengan mengadop teknologi, melainkan bagaimana teknologi dapat digunakan secara optimal, karena didukung oelh SDM yang terampil dan memiliki attitude yang kondusif untuk itu, sehingga nasabah cukup merasakan suatu layanan yang bermutu tinggi.
Di sisi lain, bank-bank masih banyak yang menggunakan teknologi-teknologi yang boleh dikata, legacy , karena sebagiannya telah dimigrasi ke teknologi yang lebih maju. Menggunakan sistem legacy, bukan saja membuat bank tak mampu meningkatkan daya saingnya, tetapi pada saat yang sama, tekanan biaya operasional yang mekain meningkat juga merupakan alasan ketidakmampuan bersaing itu. Selain, kurang kondusif memunculkan produk dan layanan baru, tingginya biaya, termasuk biaya memelihara teknologi itu.
Dalam kurun dua tahun belakangan ini, kalangan vendor menilai bahwa perbankan di Indonesia lebih banyak meminta solusi untuk memperkaya middleware atau front-end -nya, sehingga mereka dia bisa tetap kompetitif dalam melayani para nasabah mereka, di depan, meskipun sistemnya masih menggunakan teknologi yang terkategori legacy.
Jurius , Enterprise Marketing Manager, Customer Solution Group , Hewlett-Packard, memberi gambaran, bahwa 38% dari worldwide spending di tahun 2006 itu akan berasal dari biaya-biaya internal ( internal cost ). Kalau kita berbicara biaya internal, sekitar 60 persen dari biaya itu berasal dari biaya maintenance atas sistem-sistem yang ada. Kalau di lingkungan perbankan, berarti biaya pemerliharaan mainframe .
Nah, justru sekarang ini, dalam siklus enam tahun ke depan, akan terjadi transformasi dari mainframe ke sistem-sistem yang terbuka ( open system ). Dalam hal itu, mereka kan tidak boleh nunggu hingga enam tahun, karena mereka harus tetap berkompetisi. Karenanya, yang akan banyak dibutuhkan adalah teknologi-teknologi yang bisa linking dengan sistem-sistem yang telah ada, yang berarti bagaimana mengaitkannya dengan mainframe mereka.
Tetapi, ada yang kontradiksi. Di satu sisi mereka semakin sulit mempertahankan penggunaan sistem yang ada karena biayanya terus meningkat, sementara di sisi lain, mereka harus menghadapi persaingan yang semakin ketat. Mempertahankan sistem yang ada begitu saja, tampaknya akan semakin sulit. Padahal, sebenarnya mereka bisa membeli sistem baru untuk menggantikan sistem lama mereka, sebagai kompensasi dari pembiayaan sistem lama mereka. Hanya saja, pengalaman tak mudahnya memigrasikan sistem yang lama ke sistem yang baru, juga tak jarang menghantui kalangan perbankan.
Tantangan ke depan, sebenarnya, adalah bagaimana kalangan perbankan dituntut untuk semakin concern dengan apa yang disebut sebagai “next generation banking”. Tuntutannya memang sudah ke sana, yakni suatu perbankan yang didukung oleh teknologi yang bersifat terbuka, fleksibel dan adaptable . Karenanya, kalangan perbankan sekarang pun, sudah mulai melihat bahwa kebutuhan mereka tidak lagi tertuju pada teknologi, hardware/sofware , melainkan bagaimana mereka mendapatkan solusi yang dibutuhkan untuk membuat mereka lebih fleksibel dalam melayani.
Bank Besar dan Kecil
Selama ini, perbincangan bagaimana kalangan perbankan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik, lebih fleksibel, lebih memenuhi kebutuhan nasabah yang beragam, terutama di lingkungan kota-kota besar, lebih banyak didominasi oleh bank-bank besar. Pertanyaannya, bagaimana dengan bank-bank menengah dan kecil, yang tak jarang sebenarnya mereka memiliki nasabah yang loyal, dikelola dengan baik dan lebih sehat. Namun, mereka belum bisa mengambil manfaat perkembangan teknologi yang lebih maju untuk meningkatkan layanan mereka?
Solusi yang diberikan, biasanya lebih tertuju pada segi ekonomi dan finansial, yakni merger antar bank-bank menengah dan kecil atau bank kecil ke bank besar, terutama kalau mereka memiliki difrensiasi yang mampu memperkaya ”khazanah” bank-bank besar. Kalau muncul anggapan bahwa ”bank-bank kecil nggak layak beroperasi” mungkin tidak juga, namun keberpihakan yang muncul adalah seperti itu.
Namun, belakangan muncul berbagai solusi yang sedikit berpihak ke bank-bank kecil, karena semakin banyaknya tersedia solusi-solusi yang ditujukan ke banak-banak kecil itu. Di samping itu, muncul juga pola penggunaan secara bersama melalui sistem penyewaan dari ASP ( application service provider ).
Sejumlah vendor, tampaknya, mulai mengambil langkah-langkah proaktif, dalam upaya mereka untuk menyediakan solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan, namun dengan tingkat pembiayaan yang lebih mungkin, bagi kalangan perbankan kelas menengah dan kecil. Dengan pola ASP, daripada mereka harus investasi dalam aplikasi, mereka justru dapat lebih berkonsentrasi dalam mengelola bisnisnya dengan peluang menjalankan aplikasi melalui penyewaan atau membayar berdasarkan traksaksi yang dilakukan.
Dengan begitu, bank-bank kecil atau menengah masih bisa menikmati ”the same capability” sebagaimana dinikmati bank-bank besar, tetapi hal itu akan sangat tergantung pada skala ekonomisnya. Jadi, daripada satu bank, melainkan beberapa bank secara bersama-sama melakukan investasi, sehingga setiap bank dapat menggunakannya untuk kebutuhan transaksi mereka.
Teknologi vs. Kualitas Layanan
Meningkatnya kebutuhan kalangan perbankan untuk menggunakan TI dalam meningkatkan kualitas layanan mereka, memang tak serta merta terjawab dengan mudah begitu mereka membeli dan menerapkan TI. Tak jarang, bank-banak yang telah memiliki TI, namun pada saat yang sama, layananya tak meningkat secara signifikan, terutama karena hal itu terkait dengan banyak hal lainnya, seperti kesiapan SDM, meningkatnya kapabilitas dan attitude yang mendukung, optimalnya penggunaan TI dan kondusifnya kebijakan yang diterapkan.
Karenanya, banyak kalangan menyertuji bahwa teknologi yang canggih saja belum cukup. Lebih dari itu, kalau hanya teknologi, semua bank bisa membelinya saat ini, terutama benak-bank besar. Padahal, yang mendukung meningkatnya daya saing, karena kemampuan memberikan produk dan pelayanan yang baik, itu lebih karena didukung oleh SDM yang handal dan terampil.
Saat ini, tuntutannya semakin meningkat, dan kalangan perbankan nasional semakin perlu menyadari bahwa mereka tak hanya berhadapan dengan lingkungan di dalam negeri, melainkan juga mancanegara. Keberhasilan suatu bank menangani implementasi dan aplikasi TI-nya, yang kemudian mampu memberikan kemudahan dan kecepatan pelayanan terhadap nasabah, pada saat yang sama, akan juga memungkinkan mereka berhubungan dengan bank manapun di dunia. Misalnya, dalam penyediaan kartu kredit dengan jaringan internasional dan transaksi perbankan lainnya di luar negeri. Itu semua menuntut mereka meningkatkan kapabilitasnya.
Karenanya, tantangan penerapan TI di lingkungan perbankan nasional, saat ini, tak hanya masalah teknologi, melainkan juga kesiapan manajemen dan personal dalam menjalankan sistem yang telah diterapkan. Pertaruhannya menjadi sangat kritikal ketika penerapannya tak dapat dengan baik menjawab kebutuhan terhadap peningkatan mutu pelayanan yang diberikan ke pada para nasabah. Artinya, besarnya nilai investasi yang ditanamkan tidak dengan sendirinya menjadi jaminan bahwa mutu pelayanan dan variasi produknya juga meningkat, yang berarti juga meningkatnya daya saing.
Pilihan-pilihan strategis, kecermatan dan kejelian manajemen dan tim implementasi TI yang dibentuk dalam memilih teknologi, prioritas dan tahapan implementasi, dan berbagai aspek lainnya yang terkait akan sangat menentukan keberhasilan penerapannya.
Governance dan Risk Management
Tantangan perbankan nasional, dewasa ini, tidak saja bagaimana menyediakan produk yang beragam dan kanal pelayanan yang didukung teknologi maju, tersedia dalam banyak pilihan, melainkan yang lebih kritikal adalah bagaimana bank dikelola dengan baik dan lebih bertanggungjawab. Terjadinya penyimpangan dalam, misalnya pemberian kredit, dan munculnya berbagai fraud, pada saat yang tidak mendukung citra positif perbankan sebagai institusi tempat masyarakat menyimpan dana mereka, kenyamanan dalam bertransaksi, baik personal maupun bisnis, dan sekaligus sebagai lembaga yang dipercaya karena memiliki akuntabilitas yang tinggi.
Karenanya, tekanan terhadap cara-cara pengelolan bank dengan baik ( Good Governance ), juga menjadi tuntutan yang lebih sering muncul belakangan ini. Sebaliknya, Bank Indonesia juga semakin meningkatkan perhatiannya melalui upaya peningkatan kompetensi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), terutama karena maraknya penyimpangan yang terjadi di lingkungan perbankan nasional akhir-akhir ini.
Dewasa ini, semakin banyak pihak-pihak, baik pemerintah maupun swasta, internasional maupun domestik, termasuk lembaga kerja sama multilateral seperti OECD, World Bank dan ADB, yang bukan saja meyakini, melainkan sangat menekankan perlunya komitmen dalam menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip governance dan risk management dalam pengelolaan suatu bank.
Sebagaimana dinyatakan Deputi Gubernur BI, Aslim Tadjuddin, ketika membuka seminar ”Interaksi Good Governance, Risk Management, dan Audit Intern Dalam Konsepsi dan Best Practice” di Jakarta, Februari lalu, bahwa kuatnya komitmen penegakan prinsip tersebut, ditandai dengan dikeluarkannya berbagai regulasi dan konsepsi menyangkut kedua bidang tersebut, misalnya, Combined Code dan Sarbanne-Oxley Act, dan Enterprise Wide Risk Management (ERM) Framework . Tuntutan berikutnya adalah bagaimana kalangan perbankan nasional dapat meningkatkan pemahaman dan sekaligus penerapannya di setiap level dalam organisasi mereka.
Tak pelak, Bank Indonesia pun terus mendorong dan mengharapkan bahwa seluruh bank umum di Indonesia sudah bisa menerapkan, salah satunya Basel II pada 2008 mendatang. Dimana, Basel II, yang sangat terkait dengan rencana Arsitektur Perbankan Indonesia (API), ini merupakan cara dalam penghitungan rasio kecukupan modal (CAR) bank dengan mempertimbangkan risiko pasar. Selain itu, diharapkan bahwa pada tahun 2010 Indonesia akan memiliki industri perbankan yang telah mampu sepenuhnya menerapkan Basel II.
asalah, kebutuhan untuk menerapkan TI guna meningkatkan pelayanan kepada nasabah, pada saat yang sama, juga semakin dituntut untuk mengelola bisnis bank secara baik dengan tingkat risiko yang terkendali, sehingga akan lebih dapat dipercaya oleh nasabah. Karenanya, teknologi di satu sisi, tapi manajemen di sisi lain. Insa |
