Menjalankan kehidupan tanpa pilihan adalah sesuatu yang menjemukan, bahkan mungkin mirip orang dipenjara. Setuju atau tidak, kondisi ini pun sebenarnya pernah dirasakan para pengguna komputer di seluruh dunia selama bertahun-tahun.
Dulu, ketika orang menggelar komputer, baik desktop maupun server, mereka hanya dihadapkan pada sistem operasi maupun aplikasi proprietary , yang harganya, bagi sebagian pihak, mencekik leher. Belum lagi bicara lisensinya, jika sistem operasi atau aplikasi itu digunakan di lebih dari satu perangkat.
Tapi, kondisi itu tidak berlangsung berlarut-larut. Beberapa tahun belakangan ini, muncul “pilihan” yang sudah lama diidam-idamkan. Hadirnya sistem operasi Linux, yang kemudian diikuti free and open-source software atau FOSS (meminjam istilah dari Linux guru, Jon “Maddog” Hall) lainnya seakan membawa warna baru di dunia teknologi informasi. Bagi pengguna pribadi, Linux dan FOSS memberi alternatif untuk menikmati TI secara murah tanpa harus melanggar hukum. Bagi kalangan bisnis, mereka pun dapat memiliki kontrol penuh terhadap aplikasi yang digelarnya, tanpa tergantung vendor.
Memang, tak ayal, gebrakan FOSS ini tak membuat para vendor proprietary tinggal diam. Kampanye melawan open source pun digelar. Mulai dari yang sifatnya “intelektual” seperti menggugat total cost of ownership (TCO) Linux, sampai merambah ranah hukum, misalnya kasus tuntutan hukum SCO beberapa waktu silam.
Digebuk sana-sini, toh Linux dan FOSS tetap melenggang mulus, bahkan daya tariknya di kalangan perusahaan maupun pemerintah secara global meningkat. Di sejumlah negara Asia misalnya, FOSS mendapat dukungan penuh dan resmi dari pemerintah dan diimplementasikan secara nyata.
Tengok saja Thailand. Badan pengembangan TI negeri gajah putih ini, National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC) misalnya, telah mengganti jajaran aplikasi piranti lunak proprietary yang digunakannya dengan aplikasi FOSS, mulai dari OpenOffice sampai GIMP.
Di Singapura, kementrian pertahanannya (Mindef) melakukan gebrakan dengan memutuskan untuk tidak meng- upgrade piranti lunak produktivitasnya dari Microsoft Office 97 ke Office 2003. Alih-alih, Mindef memilih bermigrasi ke OpenOffice. Kurang lebih 5.000 desktop yang sudah terpasang OpenOffice, dan sampai Maret 2006 diperkirakan akan mencapai 20.000 desktop.
Mencari Keseimbangan
Di Thailand, inisiatif penggunaan piranti lunak open source sebenarnya dipicu dari arahan nasional bagi seluruh badan milik pemerintah untuk menggunakan piranti lunak legitimate . Tapi, seperti diberitakan CNETAsia, menurut Dr. Thaweesak Koanantakool, direktur NECTEC, pemerintah Thailand tidak memiliki anggaran yang cukup untuk memenuhi arahan itu.
“Tapi, ada peluang untuk menggunakan piranti lunak legal berharga murah. Daripada mengeluarkan katakanlah 1 dolar untuk lisensi piranti lunak, lebih baik membayar 20 sen untuk menggunakan piranti lunak, sementara sisanya dapat digunakan untuk kepentingan lain, misalnya pelatihan atau membangun IT help-desk,” ujar Thaweesak, sebagaimana dikutip dari CNETAsia.
Lebih jauh, Thaweesak juga mengungkapkan bahwa secara fakta, sebagian besar pegawai front-office di kalangan pemerintahan Thailand hanya membutuhkan piranti dengan fungsionalitas dasar saja. Fitur-fitur ekstra boleh dibilang tidak pernah digunakan.
Melihat kenyataan itu, Thaweesak mengatakan piranti lunak open-source seperti OpenOffice dan Mozilla sebenarnya sudah memadai, dan biayanya pun rendah. Saat ini, menurut dia, berbagai badan pemerintah di seluruh Thailand menggunakan kombinasi piranti lunak open source maupun freeware . Misalnya, Adobe Photoshop disubstitusikan dengan GIMP ( GNU Image Manipulation Program ), atau program image viewing populer seperti ACDSee ditukar dengan freeware Irfanview. Dalam waktu dekat, NECTEC dikabarkan akan mulai memromosikan piranti lunak email client Thunderbird dan browser internet FireFox
Yang jelas, dari menggelar piranti lunak open source saja, tahun 2003 lalu pemerintah Thailand bisa menghemat sekitar 45 juta dolar, klaim Thaweesak.
Namun, diluar manfaat besar yang bisa diberikan FOSS, Thaweesak menekankan bahwa pemerintah Thailand tidak akan mengganti seluruh piranti lunak proprietary yang digunakannya. Menurutnya, tingkat penetrasi 50 persen dalam penggelaran open source di kalangan pemerintahan sudah memadai.
Pada dasarnya, menurut Thaweesak, pihaknya tidak ingin menabuh genderang perang dengan para vendor piranti lunak proprietary . Alih-alih, pihaknya justru mencari cara agar semua pihak bisa koeksis, dan tidak memaksa pihak-pihak lain untuk menggunakan piranti lunak open-source. “Kami mencari jalan tengah, dengan menggabungkan hal-hal terbaik dari kedua belah kubu ( open-source dan proprietary ),” ujarnya.
Di sisi lain, pihak NECTEC juga menyadari bahwa berbagai piranti lunak open source di Thailand masih memiliki kekurangan, khususnya fitur-fitur lokal, misalnya dukungan bahasa dan aksara Thailand . Selain itu, komunitas pengembang open-source di Thailand sendiri masih terbilang kecil.
Namun, Thaweesak menegaskan, pihaknya akan terus maju menggalakkan pelatihan dan kampanye awareness agar para pengguna open source di kalangan pemerintahan
Langkah “kompromi” ini juga diterapkan oleh kementrian pertahanan Singapura (Mindef). Seperti diakui Cheok Beng Teck, direktur kantor CIO Mindef, dengan jumlah desktop mencapai 20.000 lebih, dan melayani sekitar 65.000 ribu personil, migrasi ke open-source memang bukan pekerjaan ringan.
Ketika Mindef memutuskan bermigrasi dari Microsoft Office 97 ke OpenOffice, polanya bertahap, dimana sistem operasinya tetap menggunakan Windows. Namun, seperti dilaporkan CNETAsia, dari inisiatif itu Cheok mengakui terjadinya penghematan sekitar 9,3 juta dolar AS.
Adopsi dan Change management
Untuk mendorong pengadopsian piranti lunak open-source di masing-masing institusi, baik NECTEC maupun Mindef, strategi yang ditempuh agak berbeda.
Di NECTEC, tukar menukar dokumen dalam bentuk format dokumen open-source (misalnya .sxw) dijadikan sebagai standar praktik resmi. Saat ini, menurut dia, sekitar 40 persen staf NECTEC saling tukar menukar dokumen menggunakan format dokumen piranti lunak open-source . Thaweesak berharap, prosentase itu akan meningkat menjadi 80 persen akhir tahun ini.
Gelaran Penguin Skala Besar
Open-source di Asia tak cuma menarik sektor layanan publik atau pemerintahan. Sektor komersial pun gencar mengadopsinya. Bahkan, skalanya terbilang masif. Contohnya apa yang dilakukan bank terbesar negeri tirai bambu Cina, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC).
Seperti diberitakan majalah CIO-Asia, bank ini meneken kontrak dengan Turbolinux untuk menggelar sistem operasi Turbolinux 7 DataServer di seluruh server miliknya, yang melayani pengoperasian front-end bank tersebut.
Pilihan ICBC ini dilatarbelakangi aplikasi front-end nya, yang rata-rata dikembangkan secara in-house , berjalan di atas SCO Unix. Bagi ICBC, bermigrasi ke Linux merupakan jalur upgrade yang lebih mudah ketimbang menukar aplikasinya ke sistem operasi Microsoft Windows.
Inisiatif itu menjadi istimewa jika melihat skala ICBC. Bayangkan saja, ICBC memiliki total aset 640 miliar dolar AS, melayani 100 juta akun pribadi dan 8,1 juta akun korporat melalui 20.000 kantor cabangnya di seluruh daratan Cina. Jika proyek ini selesai, tak kurang dari 390.000 karyawan ICBC sehari-harinya akan mengakses aplikasi yang dijalankan di atas server Linux. Rencananya, implementasi Linux terbesar di Cina ini akan di-roll out secara bertahap selama tiga tahun. arief |
Harian Bangkok Post ( 30/3/2005 ), mengungkapkan bahwa badan promosi industri piranti lunak Thailand atau Software Industry Promotion Agency (SIPA) mengusulkan agar pemerintah menstandarkan format dokumen aplikasi office dengan format file open document text (.odt). Untuk mengatasi masalah kompatibilitas, SIPA bersama NECTEC tengah berupaya menjadikan OpenOffice 2.0 sebagai program standar office di kalangan pemerintahan. Diharapkan hal itu akan mendorong pengadopsian open-source di kalangan pemerintah.
Sementara itu, untuk memuluskan pengadopsiannya di kementerian pertahanan Singapura, Cheok melakukan pendekatan cukup unik. Pihaknya menerapkan model ko-eksistensi, yakni piranti lunak Microsoft Office tidak serta merta dicabut dari masing-masing desktop, melainkan memberikan pilihan penggunaan piranti lunak proprietary maupun open-source secara bersamaan.
Untuk mempercepat pengadopsian OpenOffice di kalangan staf Mindef, Cheok menerapkan kebijakan change management . Yang bisa bertahan menggunakan OpenOffice hanya akan mendapatkan aplikasi itu di dalam desktopnya. Menurut Cheok, kelompok pengguna ini akan terus bertambah, karena pihaknya pelan-pelan memensiunkan aplikasi yang membutuhkan Microsoft Office, sehingga mengurangi ketergantungan terhadapnya.
Diakui Cheok, strategi ko-eksistensi yang ditempuhnya tidak membutuhkan biaya besar. Menurut dia, dua persen biaya yang dialokasikan untuk change management jika bermigrasi ke Office 2003, kini dialihkan untuk mengedukasi pengguna open-source. Itu pun hanya sebagian kecil saja.
Penerapan piranti lunak open-source , juga menghadapi budaya enggan berubah dari kalangan pengguna, yang menurut Cheok wajar dalam implementasi TI di manapun. Namun ia yakin kendala itu dapat diatasi, apalagi secara intuitif, antarmuka OpenOffice mirip Microsoft Office, sehingga lebib memudahkan.
Ke depan, inisiatif open source Mindef tak hanya berhenti sampai menggelar OpenOffice saja. Cheok dan kantor CIO Mindef kini tengah merencanakan untuk menggelar sistem operasi Linux di komputer-komputer desktop di kementerian pertahanan negara pulau itu. Meski belum ada rencana jelas, Cheok memperkirakan cara pengadopsiannya mungkin mirip dengan penggelaran OpenOffice. Go open source? Siapa takut! arief
grafis: gunawan
|
