CINA

Cina Incar Pasar Games Asia Tenggara

Tak ingin kalah langkah dari Korea Selatan, Cina kini mengincar pasar games online Asia Tenggara. Momentum pertumbuhan akses internet juga menjadi alasan negeri tirai bambu itu mulai merambah pasar games online di wilayah ini.

Perusahaan pengembang game terkemuka Cina, NetDragon Websoft mulai membangun basis di pasar Asia Tenggara melalui kolaborasinya dengan perusahaan game online Singapura, Sing-Gium International. Seperti dilaporkan ZDNetAsia, NetDragon memberikan hak distribusi senilai 440.000 dolar AS untuk game online multiplayer terbarunya, Zero Online kepada Sing-Gium

Menurut pihak NetDragon, pihaknya menilai bahwa di luar pasar-pasar terpenting seperti Korea, Cina, Taiwan, Jepang dan AS, Asia Tenggara mulai tumbuh sebagai pasar game online baru, sejalan dengan meluasnya akses Internet di wilayah ini.

“Kami melihat pesatnya perkembangan bidang Internet di wilayah ini dalam beberapa tahun belakangan. Dengan pertumbuhan sekitar dua digit, kami melihat adanya momentum di sini,” ujar Liu Dejian, chairman NetDragon, sebagaimana dikutip dari ZDNetAsia.

Langkah memasuki pasar Asia Tenggara mendahului pesaingnya dari Korea , menurut Liu juga akan menguntungkan NetDragon dalam jangka panjang dan memberikan keunggulan sebagai first-mover di wilayah ini. Keoptimisan NetDragon untuk bisa menuai kesuksesan di pasar Asia Tenggara juga dicerminkan dari keputusannya untuk merilis secara simultan versi beta game Zero Online -nya di Cina maupun di Asia Tenggara.

Sementara itu, Jeffrey Tan, manajer eksekutif Sing-Gium menegaskan pihaknya mengincar sekitar 2,5 juta pelanggan dalam waktu setahun sejak versi beta Zero Online dirilis bulan Agustus mendatang.

Selain itu, Tan pun mengatakan bahwa Sing-Gium juga akan memindahkan server hosting game -nya dari Taiwan ke Singapura dalam waktu enam bulan. Sekalipun layanan hosting di AS dan Taiwan relatif lebih murah ketimbang Singapura, adanya inisiatif dari otoritas pengembangan infokom Singapura, IDA, untuk menarik para pengembang dan distributor ke negeri ini diyakini Tan akan mendorong perkembangan industri game di Singapura. zda/aa

INDIA

India Distribusikan Jutaan CD Open Source

Menjembatani kesenjangan digital merupakan tantangan bagi negara-negara berkembang, termasuk India sekalipun, yang selama ini dikenal sebagai salah satu super power TI dunia. Untuk mendorong penggunaan komputer yang terbilang masih rendah di kalangan masyarakat, pemerintah India belum lama ini menggelar inisiatif menyebarkan jutaan CD berisi aplikasi open-source berbahasa Tamil dan Hindi, dua bahasa lokal terbesar di India .

Sebagaimana dilaporkan ZDNet UK , sejak bulan lalu pemerintah India mulai mendistribusikan sekitar 3,5 juta keping CD gratis berisi aplikasi-aplikasi open-source versi bahasa Tamil, antara lain browser Firefox dan aplikasi OpenOffice.org. Dalam waktu sebulan, pemerintah India menerima permintaan sekitar 85.000 CD, belum termasuk ribuan download melalui situs web yang khusus disediakan untuk melayani kebutuhan itu.

Menyusul popularitas CD aplikasi berbahasa Tamil ini, pemerintah India pun mulai menyebarkan versi bahasa Hindi-nya. Sejak akhir Juni lalu, pemerintah India memulai distribusi CD itu, menurut pihak Centre for Development of Advanced Computing (CDAC) India, sebuah institusi yang bertanggung jawab dalam pemroduksian CD. Inisiatif ini dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah India , dengan harapan dapat mendorong penggunaan komputer di negeri itu. Seperti halnya CD aplikasi open-source berbahasa Tamil, versi bahasa Hindi-nya akan didistribusikan sebanyak 3,5 juta kopi.

Menurut CDAC, CD ini tersedia untuk sistem operasi Windows maupun Linux. Ketersediaan untuk kedua jenis sistem operasi ini penting mengingat Windows sejauh ini masih merupakan sistem operasi desktop terpopuler di India. Sasaran inisiatif ini diantaranya juga mulai membiasakan orang untuk menggunakan piranti lunak open source , sehingga memudahkan mereka untuk bermigrasi ke sistem operasi Linux di masa depan.

Aplikasi-aplikasi yang ada dalam CD dirilis di bawah lisensi GNU General Public License (GPL), kecuali font-font yang digunakan dalam aplikasi ini. Menurut pihak CDAC, hal ini untuk melindungi hak milik intelektual perusahaan-perusahaan yang mendonasikan font-font buatannya. CD ini dapat digandakan dan didistribusikan kembali dengan bebas, namun, font-font ini tidak dapat dikemas dengan piranti lunak lainnya, kata CDAC.

Inisiatif pemerintah India tidak hanya berhenti sampai disini. Tahap selanjutnya, pemerintah India akan mendistribusikan CD versi bahasa Punjabi, salah satu bahasa yang tidak hanya populer di India , namun juga Pakistan . Rencananya, CD versi bahasa Punjabi akan dirilis bulan ini. zduk/aa

MALAYSIA

Industri ICT Malaysia Tahun Ini Lesu

Pasar ICT Malaysia tahun ini diperkirakan lesu. Sikap berbagai perusahaan lokal yang cenderung berhati-hati dalam belanja TI, ketidaksiapan SDM dan kurangnya dukungan berupa proyek-proyek TI pemerintah dipandang sebagai penyebab kelesuan industri ICT Malaysia tahun ini, demikian laporan yang dikeluarkan asosiasi industri komputer dan multimedia Malaysia, Pikom belum lama ini.

Dalam laporannya Pikom mengungkapkan bahwa secara keseluruhan industri ICT Malaysia akan tumbuh kurang dari 10 persen tahun ini, atau turun dari pertumbuhan sebesar 15 persen yang dicapai tahun lalu.

Lee Boon Kok, deputi kepala Pikom , mengungkapkan bahwa total belanja ICT Malaysia, yang meliputi perangkat keras komputer, piranti lunak, jasa dan komunikasi tahun ini diproyeksikan sebesar 8,5 miliar dolar AS, atau naik dari 7,89 miliar dolar AS tahun 2004 lalu. Menurut dia, tahun ini akan lebih banyak pembeli yang bersikap hati-hati dalam berbelanja produk-produk maupun jasa TI. “Banyak yang mengkhawatirkan inflasi,” imbuh Lee.

Di segmen piranti lunak dan jasa TI, Lee mengatakan tahun ini akan menghadapi masa-masa sulit meski diperkirakan akan tetap tumbuh sebesar 5 sampai 10 persen. Pertumbuhan lebih banyak didorong oleh online game dan pengembangan game , selain juga aplikasi-aplikasi bisnis seperti business intelligence, security, business continuity dan storage management .

Di sisi perangkat keras, harga sistem dan perangkat periferal diperkirakan akan turun, dan hal ini akan mendorong permintaan. Di segmen itu, menurut Lee, persaingan terkeras akan dijumpai di pasar notebook, dimana secara keseluruhan pertumbuhannya berkisar antara 40 sampai 60 persen. Sementara itu, pasar desktop tumbuh sekitar 8 persen.

Di sisi lain, Lee juga mengatakan bahwa kurangnya sumberdaya manusia dan lulusan TI tetap menjadi permasalahan utama industri ICT Malaysia. Menurut dia, banyak pihak perusahaan yang mengeluhkan kurangnya lulusan TI dengan skill yang relevan dengan kebutuhan. “Pendidikan TI harus diperkuat dengan pelatihan dan pengalaman lapangan,” ujarnya.

Kekurangan ini, menurut Lee, dijumpai pada sektor-sektor khusus namun penting, seperti rekayasa piranti lunak dan manajemen bisnis, yang rata-rata membutuhkan skill software quality assurance, object-oriented analysis dan project management.

Selain itu, Lee juga mengungkapkan sejumlah kalangan industri TI Malaysia mengeluhkan kurangnya stimulus dari pemerintah Malaysia, dilihat dari berkurangnya belanja TI dari sektor pemerintahan.

Lee membandingkan dengan negara tetangga Singapura, dimana belanja TI untuk sektor publiknya tahun ini meningkat secara signifikan. Tahun ini, pemerintah Singapura menenderkan proyek-proyek TI senilai 1,3 miliar dolar AS dalam 12 bulan mendatang. Nilai tender ini meningkat tiga kali lipat dibandingkan tahun lalu.

Sebaliknya, belanja TI dari sektor pemerintahan di Malaysia terus mengalami penurunan sejak tahun 2002. Di tahun 2002, pemerintah Malaysia membelanjakan sekitar 207,9 juta dolar AS untuk TI, dan tahun 2003 turun lagi menjadi 204,3 juta dolar AS. Tahun lalu, penurunannya bahkan lebih tajam lagi menjadi 175,7 juta dolar AS.

Lesunya permintaan domestik, memaksa perusahaan-perusahaan TI Malaysia mencari peluang pasar baru di pasar internasional. Menurut Lee, Cina tetap menjadi tujuan ekspor favorit perusahaan-perusahaan TI Malaysia, diikuti Indonesia, Filipina dan Vietnam.

SINGAPURA

Perpustakaan Nasional Singapura Gelar Linux

Open source semakin mendapatkan tempat di kalangan institusi publik di Singapura. Setelah departemen pertahanan Singapura (Mindef), kini giliran perpustakaan nasional Singapura, National Library Board , yang akan menerapkan piranti lunak berbasis open-source , yakni sistem operasi Linux di komputer-komputer desktop miliknya.

Belum lama ini, NLB membeli sekitar 200 lisensi untuk Novell Linux Desktop 9, dan mulai bulan lalu memulai ujicoba penerapan sistem operasi Linux di komputer-komputer desktopnya selama tiga bulan.

Uji coba ini memang tidak digelar di seluruh komputer NLB. Pada cabang perpustakaan NLB di kawasan elit Esplanade misalnya, hanya sekitar 20 dekstop yang dimuati sistem operasi Linux.

Menurut Kuan Sung, senior manager di divisi infokom NLB, sebagaimana dilaporkan ZDNetAsia, pihaknya ingin mendapatkan feedback dari para karyawannya mengenai sistem operasi ini sebelum menggelarnya lebih luas di cabang-cabang perpusatakaan NLB lainnya.

Sejak Juli lalu, para karyawan di perpustakaan Esplanade menjalani pelatihan untuk membiasakan diri mereka dengan sistem operasi Linux, selain juga piranti lunak penunjang produktifitas seperti OpenOffice dan piranti lunak pengedit gambar GIMP.

Digelarnya piranti-piranti lunak berbasis open source ini menurut Kuan merupakan tanggapan NLB atas sejumlah keluhan-keluhan para karyawan NLB mengenai platform proprietary yang selama ini mereka gunakan, antara lain sistem yang down maupun membanjirnya spyware di desktop mereka.

Kuan mengaku, ketika pihaknya memperlihatkan demo desktop Linux, para karyawan memberikan tanggapan cukup positif dan mereka pun bersedia mencoba piranti-piranti lunak baru. “Jaminan kami, mereka tetap dapat melanjutkan tugas sehari-harinya dengan sistem desktop baru,” ujar Kuan.

Dia juga menjelaskan bahwa Linux Desktop buatan Novell ini akan disesuaikan dengan kebutuhan karyawan NLB agar lebih mudah digunakan, berjalan lebih cepat dan mengurangi kerumitan. Penyesuaian ini antara lain dengan memasang piranti office open source versi terbaru OpenOffice 1.9 beta dan menghapus pre-loaded games.

Menurut Kuan, jika uji coba ini berhasil, NLB berencana untuk menghentikan penggunaan pirant lunak Microsoft Office 2000 dan bermigrasi secara penuh ke OpenOffice. Kuan beralasan biaya untuk upgrade ke Office versi terkini terlalu mahal untuk institusi seperti NLB, yang memiliki sekitar 900 user.

NLB sendiri sebenarnya tidak begitu asing dengan aplikasi-aplikasi berbasis open source. Selama ini, server-server NLB yang berfungsi sebagai domain controller , sebuah piranti lunak yang mengotentikasi karyawan ketika log-in ke dalam jaringan korporat perpustakaan, menggunakan Fedora Core. Kuan mengungkapkan NLB telah membeli 21 lisensi untuk SuSE Enterprise Linux untuk menggantikan peran Fedora.

“Meski selama ini kami mendapatkan dukungan dari komunitas open-source untuk Fedora Core, kami ingin memiliki service level yang bersifat formal untuk menjaga akuntabilitas kami terhadap publik,” ujar Kuan memberi alasan.

THAILAND

Bentuk Badan Khusus Dorong Implementasi e-Gov

Tidak puas karena lambannya penerapan e-government di Thailand, kementerian teknologi informasi dan komunikasi negeri itu memutuskan untuk mendirikan lembaga baru yang khusus mengawasi bidang e-services dan infrastruktur, serta menggariskan standar dan framework informasi.

Gagasan mendirikan lembaga, yang dinamakan e-Government Agency (EGA) itu, merupakan bagian dari rencana pemerintah Thailand untuk merevisi perencanaan e-government , yang berada di bawah payung master plan pembangunan ICT Thailand.

Seperti diberitakan harian Bangkok Post (20/7/2005), untuk mengeksekusi rencana aksi itu, pemerintah Thailand menganggarkan dana satu juta baht atau sekitar 236 juta rupiah. Menteri infokom Thailand, Suvit Khunkitti mengatakan bahwa keberadaan sebuah lembaga yang netral sangat dibutuhkan untuk menetapkan standar dan mendorong proyek e-government di Thailand.

Menurut dia, dalam tiga tahun ke depan, setiap badan milik pemerintah diharapkan akan memanfaatkan ICT untuk meningkatkan proses kerjanya. “Kami harap skema e-government ini bisa membantu mempercepat dan menyediakan layanan yang lebih baik bagi warga Thailand ,” ujar Suvit.

Lebih lanjut, Suvit mengatakan bahwa kementerian yang dipimpinnya akan dijadikan role model bagi penerapan e-government di Thailand, dengan mendigitasikan seluruh proses kerja di lingkungan kementeriannya.

Sementara itu, menurut Dr Supachai Tangwongsan, ketua panitia yang ditunjuk pemerintah Thailand untuk merevisi pembangunan e-government , ada empat bidang inisiatif yang akan digarap lembaga baru ini dalam tiga tahun ke depan.

Pertama , membangun e-services satu atap melalui situs portal baru yakni www.egov.th. Nantinya, situs-situs e-gov yang sudah ada, seperti Thaigov.net, Ecitizen.go.th dan Thaigov.go.th akan diintegrasikan ke dalam portal baru ini.

Kedua, meningkatkan performa infrastruktur e-government di seluruh negeri dengan membangun link-link berkapasitas 2Mbps ke seluruh departemen pemerintah. Sejalan dengan rencana itu, EGA juga akan membangun layanan IP dan suatu network directory yang akan membuka jalan bagi implementasi teknologi IPv6 di masa mendatang.

Selanjutnya, Supachai menambahkan, sebagai inisiatif ketiga, EGA akan mengadopsi standar pertukaran informasi untuk teknologi berbasis web services . Untuk standar itu, dia mengatakan pihaknya tidak hanya akan menggunakan piranti lunak komersial. “Kami mempercayai prinsip koeksistensi. Jika kami menggunakan platform .Net, kami juga akan menggunakan J2EE (Java 2, Enterprise Edition),” tegasnya.

Selain itu, EGA pun nantinya juga akan memokuskan pada masalah security serta hukum dan regulasi. Namun Supachai menegaskan, EGA tidak diposisikan sebagai sebuah lembaga regulator, namun lebih sebagai promotor, fasilitator, konsultan teknis dan koordinator implementasi e-government .

Langkah pemerintah Thailand ini disambut baik para pelaku industri TI negeri itu. Natasak Rodjanapiches, managing director Oracle Thailand , menyambut baik pembentukan lembaga khusus untuk mendorong e-government . Selain itu, ia pun mendorong penggunaan open standard .

Menurut dia, sektor pemerintahan merupakan pasar yang cukup besar, sehingga jika ada sebuah lembaga netral yang bisa menetapkan standar untuk web services akan mendorong interoperabilitas antara layanan itu. “Dukungan terhadap open standard sangat penting untuk menciptakan keseimbangan dalam menggelar web services di pemerintahan,” ujarnya. bp/aa