Cahyana Ahmadjayadi, Direktur Jenderal Aplikasi Telematika, Depkominfo RI

Berubahnya “Kantor Menteri Negara Komunikasi dan Informasi” menjadi “Departemen Komunikasi dan Informasi”, memunculkan harapan baru masyarakat terhadap pembangunan ICT di negeri ini. Meski diakui, di tengah kondisi dimana banyak negara di dunia, terutama negara-negara tetangga di Asia, yang telah berlari kencang dalam pengembangan ICT, Indonesia tampaknya baru akan menata langkah menuju ke arah itu.

Untuk mengetahui lebih lanjut apa yang akan dikembangkan oleh Depkominfo, berikut ini petikan wawancara Tim eBizzAsia dengan Direktur Jenderal Aplikasi Telematika, Depkominfo RI, Cahyana Ahmadjayadi , di kantornya di bilangan Medan Merdeka Barat, pertengahan Juli 2005 lalu.

Dalam konteks kemajuan dunia dewasa ini, peran apa yang bisa diambil Indonesia dalam pengembangan ICT?

Saat ini, infrastruktur informasi yang ada di Indonesia , khususnya yang di tangani oleh operator, itu sudah cukup baik. Kita memiliki jaringan fiber optic dan Satelit. Tak lama lagi kita akan memiliki layanan 3G, yang memungkinkan pengguna ponsel bisa menonton siaran TV, melakukan video call dan lain sebagainya.

Kalau kita melihat infrastruktur informasi, maka kita dapat melihatnya dari komponen-komponen yang membangunnya. Istilahnya DNA – Devices, Networks dan Applications . Namun, dalam konteks perkembangan dunia dewasa ini, Indonesia boleh dibilang sulit bisa berkompetisi dalam teknologi perangkat keras ( devices ), seperti terminal komputer , telepon, ponsel, modem dan lainnya. Di teknologi jaringan, baik itu jaringan 3G, fiber optic , microwave , hingga Satelit itu semua sudah dikuasai oleh banyak negara maju. Dan, kita lebih banyak impor.

Aplikasi, yang boleh dikata masih menyisakan kemungkinan kita berkontribusi dalam kemajuan industri ICT dunia. Hanya di aplikasi inilah yang tampaknya kita masih memiliki peluang besar. Kita memiliki banyak orang–orang kreatif.

Di mana posisi Indonesia dalam penerapan ICT dewasa ini?

Kalau dilihat dari peta kondisi pengembangan teknologi informasi negara-negara di dunia, utamanya jika dilihat dari kebutuhan (penggunaan dan pemanfaatan) dan ketersediaan (pengembangan) ICT, Indonesia sebenarnya masih berada dalam Stage 1 bersama Saudi Arabia, Filipina dan Vietnam. Thailand berada di Stage 2, Malaysia di Stage 3 dan Singapura di akhir Stage 4. Sedang yang berada di Stage 7, yang tertinggi adalah Amerika, Inggris, Jepang dan Swedia. Kita harus menyadari posisi itu.

Lantas upaya apa yang akan dilakukan?

Dengan kondisi seperti itu, aplikasi ini yang harus menjadi perhatian kita ke depan. Ada dua komponen utama yang harus menjadi perhatian. Pertama, software house - software house dan kedua, software developer yang ada di software house tersebut . Agar berbagai macam piranti lunak dan aplikasinya bisa dikembangkan.

Kita mendorong tumbuhnya berbagai software house dan para pengembang software lokal. Juga, mendukung supaya software developer berkesempatan mengembangkan kreativitasnya dengan menggunakan berbagai macam development tools, yang saat ini harganya masih relatif mahal.

Peran kunci Depkominfo dalam konteks aplikasi atau pengembangan piranti lunak ini, setidaknya dalam dua hal pokok. Pertama , bagaimana mendorong pemanfaatan aplikasi semaksimal mungkin. Artinya, bisa tersedia dan digunakan di berbagai sektor. Kedua , pengembangannya, yakni bagaimana berbagai piranti lunak itu dihasilkan oleh bangsa sendiri. Ini khususnya dalam upaya mewujudkan kemandirian sebagai sebuah bangsa.

Keunggulan apa saja yang diharapkan?

Kita juga harus melihat hal–hal spesifik yang dimiliki Indonesia. Kemampuan kita sebenarnya ada di mana? Misalnya, kita dapat mengembangkan model e-government khas Indonesia, yang dapat juga digunakan negara-negara berkembang. Nantinya, jika memungkinkan produknya bisa diekspor ke negara lain, kita menjadi net exporter , bukan net importer . Pertanyaannya, bagaimana berbagai kebutuhan itu dapat dipenuhi oleh hasil-hasil karya bangsa sendiri dan semakin mendorong berkembangnya industri software di Indonesia.

Untuk itu, Depkominfo, mengembangkan berbagai sasaran program aksi Aplikasi Telematika 2005-2010, antara lain: Bagaimana dari hanya memiliki 200 software house saat ini, bisa menjadi 500 software house pada 2010. Begitu juga, bagaimana mengembangkan berbagai aplikasi yang dibutuhkan. Saat ini sejumlah software house telah mengembangkan games , aplikasi government resource planning , digital art dan juga yang bersifat transaksional, seperti pajak online berikut berbagai aplikasinya.

Kemudian, mengembangkan software developer . Yakni, bagaimana menggeser dari posisi saat ini, yakni dari 0,1-0,4 per 1000 penduduk menjadi 0,5-1,5 per 1000 penduduk dalam lima tahun ke depan. Dengan kata lain, bagaimana meningkatkan para pengembang software lokal dari sekitar 2000 orang, saat ini, menjadi 20.000 orang, yang memahami bahasa pemrograman, sehingga mereka bisa mengembangkan software . Begitu juga, para animator, yang mungkin sekarang ini baru ada sekitar 200 orang bisa meningkat menjadi 2000 orang.

Untuk itu, harus ada program–program pelatihan, berbagai kesempatan bagi mereka untuk menggunakan, memanfaatkan dan mengembangkan hasil karyanya, sehingga mampu menciptakan pasar. Depkominfo berperan dalam menfasilitasi hal itu, supaya muncul para software developer yang produk-produknya juga bisa kita gunakan. Kalau sudah banyak digunakan di dalam negeri, maka hal itu potensial diekspor ke negara-negara lain.

Bukankah pengguna Internet kita masih sedikit jumlahnya?

Dalam hal penetrasi PC, kita berupaya bagaimana menggeser dari yang hanya 0-11% menjadi 10-30%, dan itu berarti bagaimana meningkatkan pengguna komputer dari sekitar 5 juta menjadi 50 juta dalam lima tahun ke depan. Sebab itu merupakan perangkat, yang mau tidak mau, harus dimiliki, baik sebagai pengguna maupun pengembang software .

Depkominfo juga memiliki program bagaimana di setiap sekolah ada laboratorium komputer, yang minimal memiliki 20 PC. Bayangkan 50 juta anak sekolah dengan kurang lebih 200 ribuan sekolah, itu berarti perlu disiapkan setidaknya 4-5 juta komputer. Nah, itu kita dorong dan kita ajak APKOMINDO serta beberapa perusahaan lainnya untuk ikut berperan. Yang disediakan tentu tak hanya perangkat kerasnya saja, tetapi juga aplikasinya, software -nya.

Dalam pengembangan IGOS, kita mengembangkan aplikasi khusus untuk desktop, sehingga piranti lunak open source dapat digunakan di sekolah-sekolah. Kita juga membicarakan yang terkait dengan software-software bajakan. Sekarang ini, sekitar 87% dari komputer yang ada, katanya, menggunakan software bajakan, mungkin berdasarkan survei.

Tetapi, kita harus melihatnya seperti ini. Negara-negara yang telah berada pada Stage 7, misalnya Amerika, Jepang dan lainya. Di negara-negara itu juga masih ada penggunaan software bajakan, mungkin 20–30%. Jika mereka sudah memiliki 100 juta komputer dan bicara 20%, itu kan sama saja 20 juta komputer yang menggunakan software bajakan. Sementara, kita di Indonesia, komputernya kan hanya 5 juta. Jadi, walaupun 80% yang menggunakan software bajakan, itu baru sekitar 4 juta komputer.

Mestinya, hal itu bisa dilihat secara lebih obyektif. Kalau kita menghendaki software bajakan berkurang, kita juga harus mendorong pilihan-pilihan software yang akan digunakan. Apakah akan menggunakan proprietary software atau open source software . Harapkan kita hal itu akan menurunkan tingkat penggunaan software bajakan.

Bagaimana dengan penerapan e-government?

Sekarang ini, e-government yang sudah ada kurang lebih 67%. Kebanyakan masih bersifat informatif, berupa web site informasi potensi daerah dan sebagainya. Sedang yang transaksional, masih minim. Nah, itu yang akan kita dorong. Mengembangkan web site transaksional yang menjalankan fungsi layanan publik. Juga, bagaimana antar berbagai traksaksi layanan publik itu bisa dikembangkan interoperabilitasnya. Kita juga mendorong hal itu dikembangkan dengan menggunakan software-software yang dibuat oleh para pengembang lokal.

Apa saja yang akan segera dilakukan?

Ditjen Aplikasi Telematika memiliki lima kategori program, yang merupakan program-program strategis Depkominfo ke depan. Dengan program itu diharapkan akan mampu meningkatkan penggunaan, pemanfaatan dan pengembangan berbagai macam aplikasi telematika.

Pertama , meningkatkan kecerdasan masyarakat melalui ”Gerakan Masyarakat Cerdas”, yang ber-etika dan ber-etos kerja. Salah satunya program one school, one computer lab . Sasarannya, dalam 5 tahun ke depan bagaimana 50 juta siswa akan memiliki akses Internet dan sekolah-sekolah harus memiliki laboratorium komputer. Ini perkerjaan besar, yang tidak bisa dilaksanakan sendiri, dan kita bekerjasama dengan Diknas dan Ristek

Jaga, pembangunan Community Access Point (CAP). Membangun warnet–warnet, kios Internet dan balai informasi masyarakat. Sejalan dengan program Ditjen PosTel untuk mengembangkan USO ( universal service obligation ), hal itu kita kembangkan lagi menjadi USO Plus. Artinya, di setiap desa tidak hanya tersedia fasilitas komunikasi dasar, seperti telepon, tetapi juga akses Internet dan akses informasi. Nantinya, desa-desa juga akan memiliki komputer . Bagaimana 73,000 desa, dimana masih lebih 43,000 desa di antaranya belum terjangkau layanan telekomunikasi, sudah memiliki pusat layanan informasi.

Kedua , kampanye software legal, khususnya software–software terbuka hasil karya bangsa sendiri. Sasarannya adalah instansi pemerintah, sekolah–sekolah dan pemerintah daerah. Kita memberikan pilihan. Kalau sekarang mereka sudah menggunakan proprietary software dan mereka membayar, ya jalan terus. Menggunakan open source , juga silahkan. Ini akan dimulai Agustus 2005.

Kita juga akan mengembangkan kegiatan training for the trainer , supaya banyak orang memahami instalasi open source software . Nah, dalam konteks Indonesia Goes Open Source (IGOS), beberapa waktu lalu kita telah meluncurkan software untuk warnet, aplikasi desktop yang dapat diakses dan dimanfaatkan secara bebas. Ini bagian dari program kampanye software legal.

Ketiga , meningkatnya instansi pemerintah yang menerapkan software aplikasi untuk e-government - layanan publik berbasis TI. Tantangannya adalah bagaimana menciptakan interoperabilitas di antara berbagai macam aplikasi e-government yang sudah ada.

Derivasi programnya sangat banyak. Salah satunya adalah pembakuan nama-nama pulau, propinsi, kecamatan, kota, dan kabupaten. Ambil contoh, pembuatan nama domain yang berbasis go.id. Pemerintah propinsi Gorontalo, misalnya, ingin menggunakan www.gorontalo.go.id . Tetapi, pemerintah kota atau kabupaten Gorontalo, juga ingin memiliki nama domain gorontalo.go.id. Untuk itulah, kemudian kita membakukan nama-nama itu, misalnya www.provgorontalo.go.id atau www.kabupatengorontalo.go.id . Itu merupakan bagian dari interoperabilitas sistem informasi.

Keempat , mengembangkan aplikasi-aplikasi dasar, seperti e-education, e-health, atau e-payment . Bagaimana software aplikasi dasar itu dikembangkan dan para software developer berperan penting di sana . Sasarannya adalah mendorong dari sekitar 500 orang software developer menjadi sekian belas ribu. Hal itu dikembangkan melalui program ”Fasilitasi dan Pengembangkan Aplikasi Dasar atau Piranti Lunak Unggulan”.

Kelima , mendorong tumbuhnya cyberpark . Kalangan Pemda justru berkeinginan agar software developer dan software house berada dalam satu lingkungan yang sama, sehing ga lebih mudah memfasilitasinya. Mereka jelas membutuhkan bandwidth yang besar untuk akses Internet, mempunyai development tools yang bisa digunakan bersama-sama. Kalau masing–masing mengembangkan sendiri, biayanya kan mahal. Peran kita menfasilitasi dan mengajak misalnya, perusahaan-perusahaan publik seperti Telkom, Indosat, untuk sama-sama di situ. Kalangan software house juga bisa bergabung.

e-government ini kan sangat strategis, bagaimana aplikasinya?

Mengenai e-government , core apalication -nya sudah banyak dikuasai, begitu juga dukungan lainnya. Saat ini, banyak pengembang software lokal yang sebenarnya sudah masuk ke Pemda-pemda. Tahun 2005 ini, kita akan membangun aplikasi e-government di delapan kota, pastinya yang membutuhkan lebih dari itu. Sebagai layanan e-government, layanan publik di lingkungan pemerintahan, mestinya betul–betul sudah bisa dinikmati oleh masyarakat di berbagai kota dan kabupaten. Itulah kenapa kita ingin dan mendorong untuk mereplikasikan berbagai aplikasi yang sudah ada ke tempat lainnya, karena hal itu juga terkait dengan interoperabilitas. Juga, sekaligus mendorong para pengembang software untuk membangun berbagai aplikasi.

Kita juga mendorong, Pemda yang telah mengaplikasi layanan e-government , nantinya melakukan survei kepuasan layanan publik. Apakah masyarakat puas setelah diberi layanan semacam itu? Apakah layanannya lebih cepat dan lebih mudah? Dalam hal pembuatan KTP misalnya, apa saja syaratnya, berapa biayanya dan berapa lama? Apakah dengan e-government layanannya jadi lebih cepat atau lebih lama? Bagaimana dampaknya terhadap tingkat pengetahuan para aparatur atau pemberi layanannya? Hal itu terutama dilakukan bagi layanan e-government yang sudah lama diterapkan.

Sebelumnya ada Sisfonas, dimana perannya saat ini?

Sisfonas itu merupakan suatu konsep besar - hight level blueprint – yang menjadi payung. Selain itu, sistem informasi juga harus memiliki connectivity dan interoperability . Indonesia ini, terbukti tidak hanya memiliki ribuan pulau, melainkan juga ribuan pulau informasi dengan sistem informasinya sendiri-sendiri. Kuncinya adalah interoperabilitas sistem informasi. Itulah mengapa kita mendorong berbagai macam software e-government yang diaplikasikan di berbagai kota juga bisa direplikasikan di tempat lain.

e depan, kita juga akan mendorong berbagai bentuk kerjasama dengan pihak-pihak luar dan para pebisnis. Jadi, model-model public private partnership akan terus diorong. Misalnya, ada sekolah yang bisa bekerjasama dengan pihak swasta untuk membangun lab. komputer, kemudian ada sisa waktu yang bisa digunakan untuk warnet dan sebagainya. Itu juga harus difasilitasi. Insa/Putri