
Open Source Software (OSS) itu bagaikan cuaca. Semua orang membicarakannya, tapi hanya sedikit yang tahu apa yang harus dilakukan. Implementasi OSS, baik di sektor privat maupun pemerintahan, tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Perbedaannya justru lebih disebabkan oleh meluasnya 'hype ' di sektor publik, seperti penerapan Linux dan aplikasi Open Source di desktop, sebagaimana dengan dideklarasikannya IGOS ( Indonesia Goes Open Source ) untuk aplikasi Desktop oleh pemerintah melalui Menristek dan Menkominfo bersama komunitas OSS.
Elemen perbedaan lainnya adalah aplikasi. Sektor publik adalah satu-satunya sektor di mana kita dapat secara serius mempertimbangkan adopsi yang luas dari aplikasi Open Source . Minat terhadap OSS ini terus meningkat diiringi keyakinan bahwa hal itu merupakan cara cepat dan murah untuk menggelar aplikasi yang dapat dijahit sesuai kebutuhan. Ada juga yang melihat hal itu sebagai cara pintas untuk meraih kemandirian teknologi dan menjadikannya sebagai basis pengembangan kapabilitas TI ke depan.
Di sisi lain, ada sejumlah faktor yang berkontribusi terhadap keyakinan itu. Pertama , adanya reaksi terhadap skema baru biaya lisensi software yang diperkenalkan oleh vendor dominan seperti Microsoft. Kedua , intensifnya lobi yang dilakukan oleh vendor besar seperti IBM dan SUN yang mendukung inisiatif OSS. Ketiga , kasus-kasus antitrust telah memunculkan profil Microsoft sebagai vendor dominan yang rawan terhadap kasus ini. Keempat , kesadaran dari pemerintah bahwa biaya belanja teknologi asing tidak memberikan manfaat bagi pelaku lokal. Kelima , investasi besar yang dilakukan di beberapa inisiatif e-government di banyak negara mengambil solusi OSS dengan harapan penghematan dan kemudahan dalam implementasinya, serta fleksibilitas pengembangannya. Terakhir adalah adanya kesadaran bahwa pemanfaatan aplikasi desktop atau paket tidak pernah maksimal, umumnya hanya sekitar 20 sampai 30 persen dari keseluruhan fungsinya, sehingga produk-produk OSS dengan fitur 'cukup baik' akan mendapat dukungan yang luas.
Open Source-Software (OSS)
Pada tahun 1997, beberapa anggota utama komunitas OSS membentuk inisiatif Open Source dalam upaya umenetapkan sebuah definisi yang konsisten dan luwes bagi lisensi-lisensi yang memenuhi kriteria Open Source . Sebuah lisensi Open Source harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, yaitu: Pertama , dimungkinkan redistribusinya secara gratis kepada siapapun; Kedua , tersedianya akses ke source code ; Ketiga , diperbolehkannya modifikasi dan kreasi lebih lanjut. Keempat , dilindunginya keutuhan dari source code penciptanya. Kelima , tidak dibolehkan adanya diskriminasi terhadap individu, kelompok atau bidang usaha. Keenam , berlaku secara otomatis tanpa perlu adanya tandatangan. Hal itu untuk memastikan bahwa status lisensi terpelihara sementara software berpindah dari satu user ke user lainnya. Terakhir, tidak boleh mengganggu software lain yang bekerja bersama OSS. Juga tidak boleh dibatasi software lain untuk didistribusikan bersama-sama.
Faktor pendorong pengembangan dan adopsi OSS
Tingkat prediktabilitas Linux merupakan sebuah nilai positif, dimana kapabilitasnya yang memiliki banyak variabel disempurnakan oleh komunitas. Linux akan mendapat manfaat dari kelanjutan alih teknologi di pasar Unix. Oleh karenanya, fitur mutakhir seperti partitioning dan virtualization dijamin oleh vendor platform besar seperti IBM, HP, dan SUN yang memberikan kontribusi kapabilitas sistem operasi Unix mereka kepada pengembangan Linux. Yang justru sulit diprediksi adalah respon dan ancaman kompetisi seperti terjadinya perkara hukum dengan SCO dan aksi pembalasan Microsoft. Aksi semacam itu dapat menjadi bagian dari aplikasi Open Source di Windows, karena banyaknya kemiripan proyek sejenis.
Faktor ketidakpastian lainnya adalah kemandirian dan kelangsungan hidup dari pemimpin produk Linux, Red Hat, yang telah memiliki produk-produk pada versi awal pengembangan OSS. Kerasnya kompetisi di pasar yang didominasi oleh vendor besar, ditambah potensi ketidakmampuan untuk memenuhi target pendapatan dan pertumbuhan dari model bisnis Open Source, dapat menekan manajemen dan pemilik perusahaan yang dapat berujung pada tindakan menjual Red Hat, seperti halnya Linux SUSE dibeli oleh Novell.
Bergantung pada siapa yang akan melakukan akusisi, sebuah tatanan kompetisi yang sama sekali berbeda dapat terjadi. OSS terbaik tetap akan tumbuh dan memperkaya fungsionalitasnya, lebih baik dari platform software berbasis proprietary . Adopsi OSS yang meluas akan memberi tekanan penyeimbangan harga pada sebagian dari industri software, seperti yang terjadi di perangkat keras dalam menurunkan harga CPU, memory , dan I/O pada arsitektur RISC untuk sistem operasi Unix. Fenomena tersebut memperjelas bahwa antusiasme terhadap Linux bukan sebagai revolusi teknologi, melainkan revolusi bisnis.
Upaya Migrasi ke Open Source
Sebuah contoh dari kegairahan OSS di sektor publik adalah migrasi dari Microsoft Windows ke Linux di desktop. Hal itu tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang, melainkan juga di negara-negara maju yang lebih disiplin dalam anti pembajakan. Di negara maju, upaya migrasi terjadi di beberapa pemerintahan lokal di Amerika, seperti di Texas, Austin.
Namun, kajian dan aktivitas migrasi besar pada tingkat pemerintah kota terjadi meluas di Eropa. Profil contoh paling menarik adalah kasus yang terjadi di Munich, Jerman, yang pemerintahnya telah menetapkan transisi dalam beberapa tahap dalam lima tahun menuju platform Linux SUSE, OpenOffice, dan Mozilla. Meskipun Steve Ballmer, CEO Microsoft , telah menawarkan paket dengan biaya lisensi yang sangat menarik kepada pemerintah Jerman itu, namun mereka lebih memilih solusi OSS dengan alasan memberi pekerjaan kepada masyarakat lokal di Jerman. Kota-kota besar lainnya, seperti Paris dan Roma, sedang melakukan studi serupa, yang sudah tentu sangat mengancam Microsoft yang sedang menawarkan pembaruan kontrak lisensi.
Dari beberapa kota besar yang telah melakukan kajian itu belum dapat disimpulkan berapa besar keuntungan TCO ( Total Cost of Ownership ) dari langkah migrasi ke Linux itu. Beberapa kota lainnya akan mengadop Linux karena desakan politis. Di sektor yang telah mengadop aplikasi proprietary secara luas, maka kajian tentang TCO migrasi ke OSS hanya akan memiliki dampak yang terbatas, karena sulitnya untuk menunjukkan penghematan atas desktop yang dikelola secara baik. Bisa jadi, biaya migrasi lebih besar dari penghematan yang diharapkan.
Di sisi lain, keputusan migrasi lebih banyak bukan didasarkan atas pengaruh faktor TCO, namun adanya keinginan untuk mendobrak dominasi dan monopoli de-facto atau kebutuhan untuk mendukung perkembangan industri lokal. Kemampuan Microsoft merespon dalam kaitan harga dan keluwesan lisensi, serta membalas lobi Linux, akan memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan di masa depan.
Organisasi yang percaya bahwa aplikasi perkantoran merupakan area terbesar untuk penghematan, masih perlu menghitung TCO dalam mengoperasikan StarOffice atau OpenOffice di atas Windows. Migrasi ke StarOffice atau OpenOffice atau Linux dapat menghemat biaya software dan hardware . Namun, ketika hal intu dihadapkan pada biaya pengelolaan dan dukungan teknisnya, tidak ada penghematan yang signifikan dari migrasi ke Linux jika dikelola dengan cara yang sama dengan syarat-syarat Windows.
Isu kompatibilitas merupakan isu lain yang dapat menaikkan biaya Linux. Karenanya, penurunan ketergantungan dan kemampukelolaan sangat penting, selain TCO. User yang beroperasi pada versi Windows lama akan menikmati peluang penghematan TCO terbesar. Penghematan TCO relatif rendah, kecuali jika migrasi dilakukan dari versi lama Windows, atau bahkan 'zero ground' seperti di Indonesia, yang umumnya masih banyak menggunakan software bajakan.
Aplikasi sederhana seperti data-entry atau tugas-tugas yang rutin dengan menggunakan aplikasi terbatas akan menjadi kandidat terbaik untuk pindah ke Linux. Semakin sedikit aplikasinya, berarti semakin sedikit aplikasi yang ditulis ulang, sehingga biaya migrasi menjadi rendah. Karyawan dengan pengetahuan dan ketrampilan lebih yang menggunakan aplikasi yang lebih canggih dan beragam akan lebih problematik, karena biaya migrasinya akan sangat tinggi.
Ekpektasi Nilai Manfaat dari OSS
Dampak dari pengadopsian OSS sebagai 'disruptive innovation' menjadi perhatian bagi pengguna dan pengembang TI, serta pembuat keputusan, seperti terlihat pada Tabel berikut:
Pengguna |
Pengambil keputusan |
Fleksibilitas/ekstensibilitas
Netralitas vendor ( No Lock-in )
Stabilitas dan Kualitas
Price/performance
Peningkatan daya tawar
Fungsionalitas
Sederhana dalam manajemen dan kebijakan lisensi
Akusisi ketrampilan
Penghematan perangkat
|
Mendorong penguatan ketrampilan lokal
Mengurangi ketergantungan pada vendor asing
Melindungi cadangan devisa
Menjembatani kesenjangan digital
Kepatuhan pada anti-pembajakan
R&D sektor publik yang pro-pasar
Keamanan nasional
Aset politik |
Untuk setiap area kepedulian, perlu diuji realisasinya. Pengguna tampaknya akan meraih manfaat terbesar dengan adanya tekanan daya tawar kepada vendor dominan sejalan meningkatnya fleksibilitas dan adaptabilitas platform OSS dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Para pengambil keputusan, pada awalnya, akan melihat OSS sebagai jalan pintas untuk meraih kemandirian teknologi dengan memacu kemampuan sumber daya lokal sambil membangun basis ekspor produk dan jasa di masa depan.
Bagi negara berkembang, sikap yang dipilih adalah menjembatani kesenjangan digital. Sementara, di ekonomi yang sudah maju adopsi teknologinya, tapi lemah dalam perlindungan hak cipta, maka pengalihan semua software bajakan ke software berlisensi akan sangat mahal dan mengambil cadangan devisa, sehingga migrasi ke Open Source menjadi lebih masuk akal.
Dari Total Cost ke Total Value
Biaya hanyalah salah satu dimensi dalam keputusan pengadaan TI. Sementara, nilai manfaat ( value ) adalah hal lain. Penerapan nilai bisnis dari kerangka kerja TI perlu mengenali perbedaan mendasar yang memicu inisiatif TI, khususnya, di sektor pemerintahan dan bagaimana dampaknya lebih dari sekedar inisiatif individu atau kelompok. Sebuah cara yang lebih baik dalam mengukur Nilai TI adalah dengan menggeser fokus nilai TI dari nilai bisnis ke nilai publik. Nilai Publik mencakup manfaat tidak langsung yang sangat penting, yaitu dampaknya terhadap masyarakat dan ekonomi.
Nilai publik mencakup tiga aspek yaitu, manfaat efisiensi operasional, manfaat bagi kastamer, dan manfaat secara politis ( political return ). Bagi pemerintah, adalah penting untuk mengaitkan setiap investasi TI terhadap perbaikan yang tidak hanya dalam operasi bisnis, seperti tingkat layanan dan efisiensi, namun juga dampak yang diberikan terhadap masyarakat dan ekonomi secara luas. Yang lebih utama adalah kemandirian dari ketergantungan.
Karenanya, satu langkah bijaksana harusnya dimulai dari audit terhadap seberapa jauh organisasi dapat mengadop produk Open Source. Pengadopsian OSS, kini, tidak lagi hanya sekedar wacana, melainkan semakin dibutuhkannya langkah nyata yang terus tumbuh bak bola salju.
Indra M. Utoyo • Praktisi Telekomunikasi & Infrastruktur
|