THAILAND

Thailand Terapkan RFID di Industri Pengolahan Udang

Sebagai salah satu produsen dan eksportir udang terkemuka, Thailand dikabarkan akan meningkatkan kualitas produk udangnya dengan menerapkan sistem food traceability berbasiskan teknologi RFID ( radio frequency identification ). Dua eksportir udang terbesar Thailand, Charoen Pokphand Foods (CPF) dan Chanthaburi Frozen Food menginvestasikan sekitar 10 juta baht atau sekitar 2,4 miliar rupiah untuk ujicoba sistem ini.

Penerapan teknologi informasi berbasis RFID ini tak terlepas dari tuntutan industri makanan secara global. Saat ini, para produsen bahan makanan berorientasi ekspor dituntut untuk menyesuaikan proses produksinya sesuai dengan standar internasional seperti COC, GAP, GMP dan HAACP.

Penggunaan teknologi, seperti sistem food traceability , diharapkan akan meningkatkan daya saing dan mengamankan pangsa pasarnya di pasar global. Sistem food traceability sendiri bertujuan untuk memperbaiki kualitas dan keamanan makanan, khususnya untuk mengantisipasi kasus-kasus kontaminasi makanan.

Menurut Kementerian Pertanian dan Koperasi Thailand , udang merupakan salah satu komponen ekspor strategis. Tahun lalu, industri udang Thailand memasok devisa sekitar 67,3 miliar baht, atau sekitar 16,3 triliun rupiah. Industri ini melibatkan banyak pihak dalam rantai produksinya, mulai dari petambak, produsen, peritel sampai para pemasok. Sekitar 80 persen bahan mentah untuk produksi dipasok secara lokal. Adanya sistem food traceability , tentunya, akan mempermudah pemantauan kualitas produk makanan sepanjang rantai produksinya.

Saat ini, sejumlah negara tujuan ekspor produk udang Thailand seperti AS, Jepang dan negara-negara Eropa diketahui telah mensyaratkan upaya-upaya pengamanan bahan makanan, salah satunya dengan sistem food traceability ini.

Seperti dilaporkan harian Bangkok Post, saat ini sistem RFID untuk aplikasi food traceability tersebut tengah dikembangkan oleh National Innovation Agency (NIA) dan National Electronics and Computer Technology Centre (Nectec), bekerjasama dengan Kementerian Perikanan, Pertanian dan Koperasi Thailand, serta produsen smart card /RFID cluster lokal. Sejumlah vendor TI juga terlibat dalam inisiatif ini, seperti FXA Group, IE Technology dan IBM Thailand.

Praderm Chotisuparach, executive vice president, IT Department, Charoen Pokphand Foods (CPF), mengakui bahwa proses kerja manual memang lebih murah, namun dibutuhkan waktu lama untuk melacak asal-usul produk makanan sampai ke sumbernya. Sementara kehadiran RFID, sekalipun dibutuhkan up-front cost yang besar, memungkinkan proses tersebut lebih cepat dan akurat.

“Dalam jangka panjang, teknologi seperti ini membantu perusahaan memperpendek proses pelacakan makanan. Proses ini juga meningkatkan keyakinan konsumen terhadap keamanan produk makanan yang dikonsumsinya,” ujarnya. Jika terjadi masalah, sistem ini memungkinkan perusahaan melacak sampai ke lokasi tambak darimana udang tersebut berasal.

CPF sendiri akan mengujicoba penggunaan RFID selama tiga bulan di fasilitas pemrosesannya di propinsi Klaeng Rayong, yang mengolah sekitar 80 ton udang per hari.

Ia mengakui proses perancangan dan pengujian sistem traceability ini memakan waktu lama, karena menggunakan pola trial and error . Lagipula, tidak ada satu pihak pun yang pernah mengaplikasikan teknologi ini di industri udang.

Namun, Praderm percaya bahwa teknologi ini dapat berfungsi baik. Sifat RFID yang tahan air ( water resistant ) membuatnya cocok untuk diaplikasikan di industri udang, yang sebagian besar lini produksinya berada di lingkungan air.

Sementara itu, eksportir udang utama Thailand lainnya, Chanthaburi Frozen Food, akan memulai proyek uji cobanya Desember ini. Peranti lunak traceability dan sistem RFID ini akan diujicobakan di salah satu dari tiga pabrik pengolahan di Chantaburi. Di fasilitas ini, sekitar 100 ton udang diolah setiap harinya.

Uji coba ini, menurut managing director CFF , Paibool Dussadeevutikul akan berlangsung selama enam bulan. Sistem ini diterapkan di seluruh proses produksi CFF, mulai dari penerimaan, pembersihan, pemotongan kepala udang, pengupasan kulit, pemasakan, pembekuan, pengemasan dan penyimpanannya.

Setelah uji coba pertama ini selesai, CFF akan memperluas sistem ini mencakup dua pabrik lainnya, ujar Paibool. Hal ini terkait rencana CFF untuk menembus pasar Eropa tahun depan, dan sistem ini diperlukan untuk menjamin keamanan produk-produk udang yang diekspornya.

Dalam uji-coba kelayakan maupun keakuratan sistem RFID-nya, baik CPF maupun CFF bekerja sama dengan FXA Group, IE Technology dan IBM Thailand. IE Technology bertanggung jawab pada implementasi sistem RFID, sementara IBM menangani middleware yang memungkinkan sistem RFID berkomunikasi dengan peranti lunak database di back office -nya.

Ke depan, kementerian pertanian Thailand mengatakan bahwa aplikasi traceability berbasis RFID ini dapat diaplikasikan ke produk-produk makanan lain. Salah satu yang paling potensial adalah industri ayam potong. Thailand setidaknya mengekspor 400 juta ekor ayam potong setiap tahunnya. bp/aa

Filipina

Filipina Dorong Penggunaan ICT di Kalangan UKM

Belum lama ini pemerintah Filipina mengungkapkan sebuah cetak biru ICT berisi langkah-langkah untuk mendorong penggunaan ICT di kalangan perusahaan mikro, kecil dan menengah (UKM). Inisiatif ini akan membuka kesempatan lebih lebar bagi kalangan UKM untuk mendapatkan sumberdaya TI yang sesuai, sehingga diharapkan kontribusi kalangan UKM terhadap perkembangan ekonomi Filipina pun meningkat.

Cetak biru ICT ini mencakup lima langkah proses yang akan ditempuh kalangan perusahaan mikro dan UKM, meliputi awareness , perencanaan bisnis, pembiayaan, implementasi dan dukungan ( support ).

Saat ini ada sekitar 750 ribu perusahaan setingkat usaha mikro dan UKM. Namun, hanya kurang dari dua persen atau sekitar 10.000 perusahaan yang sudah memanfaatkan ICT.

“Untuk membangun ekonomi, kalangan UKM tidak boleh tertinggal di belakang (dalam hal TI),” tegas Damian Mapa, commissioner, strategic business development group, Commission on Information and Communications Technology (CICT).

Menurut definisi CICT, perusahaan MSME terdiri dari perusahaan mikro dengan jumlah karyawan satu sampai sembilan orang, perusahaan kecil dengan karyawan 10 sampai 99 orang, serta perusahaan menengah dengan jumlah karyawan 100 sampai 199 orang.

Menurut Mappa, rendahnya penetrasi ICT di sektor ini disebabkan rendahnya kesadaran sebagian besar perusahaan UKM terhadap manfaat ICT. Selain itu, umumnya kalangan UKM juga menghadapi kendala dana dan tidak memiliki pengetahuan yang memadai untuk memulai dan bagaimana menerapkan teknologi informasi.

Di sisi lain, Mappa juga menyoroti lemahnya fundamental bisnis di kalangan UKM. Menurut dia, kalangan perusahaan ini tidak memiliki business plan atau proyeksi mengenai pengeluaran perusahaan. Begitu mendapatkan profit di tangan, mereka langsung menghabiskannya. Tanpa business plan yang baik, penggunaan ICT sendiri tidak akan membuat perusahaan UKM berkinerja buruk menjadi profitable , imbuh Mappa.

CICT dan departemen perdagangan dan industri Filipina (DITI) akan bekerja sama meningkatkan kesadaran di kalangan UKM mengenai manfaat ICT dengan menggelar aktivitas meliputi seminar, dan bantuan pengembangan business plan dan cost benefit analysis . CICT juga menyiapkan bantuan pembiayaan melalui skema pembayaran yang terjangkau.

Sementara dalam hal dukungan implementasi, CICT akan menyediakan sertifikasi vendor dan solusi, yang akan membantu kalangan perusahaan mikro dan UKM memilih partner vendor dan solusi teknologi yang terpercaya.

Menurut Mappa, CICT juga akan menyediakan dukungan paska implementasi dengan membangun help desk dan call center ( SME call center ). “Dukungan akan tersedia melalui satu nomor dan satu help desk saja,” ujarnya.

Belajar dari inisiatif sejenis di Kanada, melalui penggunaan ICT, Mappa mengatakan perusahaan-perusahaan mikro dan UKM bisa memperbaiki marjin keuntungannya sampai 150 persen dengan membantu meningkatkan pendapatan dan mengurangi biaya.

Berbicara target, CICT akan menggandeng sekitar 250 ribu perusahaan mikro dan UKM sampai tahun 2010 mendatang. Prosesnya akan dilakukan secara bertahap, dengan menangani masing-masing sektor perusahaan secara berbeda dan target berbeda pula.

Pada tahap awal, CICT akan menggarap perusahaan-perusahaan mikro dan UKM yang bergerak di bidang kesehatan. Pemilihan sektor ini sebagai fokus pertama dikarenakan sektor ini terkait dengan layanan public. Jumlah perusahaan UKM yang bergerak di bidang ini relatif kecil, sehingga mudah digarap. Sektor lain yang akan menyusul antara lain ritel, furnitur dan transportasi. cw/aa

MALAYSIA

Malaysia Bangun Kebijakan IT Security

Sebagai bagian dari upaya memerangi ancaman cyber security , pemerintah Malaysia membangun sebuah kebijakan, yang bertujuan mengoordinasikan upaya pengamanan sistem informasi di 10 sektor industri.

Kebijakan yang dinamakan National Information Security Policy (NISP) ini mencakup pengaturan institusional, kerjasama sektor swasta dan pemerintah, aturan dan perundangan serta framework teknologi.

Kesepuluh sektor industri yang dimaksud meliputi pertahanan dan keamanan; perbankan dan keuangan; informasi dan komunikasi; energi, air dan transportasi; layanan darurat; pangan dan pertanian serta layanan kesehatan

Menurut Fatmah Mahmood, deputi direktur ICT Policy Division di Kementrian Sains, Teknologi dan Inovasi, Malaysia , sekitar 80 persen dari industri yang tercakup dalam sektor ini melibatkan pihak swasta. Kolaborasi yang erat antara pihak pemerintah dan swasta sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi ancaman online yang semakin meningkat.

“ Malaysia semakin bergantung pada jaringan informasi untuk melakukan bisnis-bisnis vitalnya. Jaringan ini berpotensi mengalami gangguan terhadap sumber-sumber luar,” ujarnya.

Belakangan , Malaysia memang semakin sering menjadi sasaran serangan dari dunia maya. Menurut catatan Malaysian Computer Emergency Response Team (MyCERT), tahun ini saja sekitar 45 situs Web Malaysia mengalami defacing. Umumnya situs-situs portal milik pemerintah. Sementara, menurut National ICT Security and Emergency Response Centre (Niser), tahun lalu ratusan situs Web Malaysia juga mengalami berbagai jenis serangan.

Lebih jauh Fatmah juga menyoroti bahwa serangan yang menyebabkan lumpuhnya sumberdaya komputer, kebocoran informasi rahasia dan hilangnya integritas data berpengaruh pada citra Malaysia sebagai sebuah negara. “Selain itu, insiden-insiden semacam itu juga dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan dan kredibilitas sistem keuangan Malaysia ,” tegas Fatmah.

Implementasi NISP menurut Fatmah terdiri dari empat tahapan. Dua tahap pertama, yang meliputi pengumpulan dan analisis informasi, serta formulasi visi keamanan informasi menurutnya sudah selesai.

Tahapan ketiga dan keempat meliputi pengembangan kebijakan keamanan informasi yang diikuti dengan langkah aksi implementasi kebijakan. Pengembangan NISP sendiri diharapkan Fatmah akan rampung akhir tahun ini, yang kemudian dilanjutkan dengan implementasinya di seluruh Malaysia .

Dalam penyiapan draft NISP, pemerintah Malaysia juga melibatkan konsultan swasta seperti KPMG dan Jagat Consulting. zda/aa

DUBAI

Dubai Incar Bisnis Outsourcing

Dubai dikabarkan mulai melakukan upaya menarik perusahaan-perusahaan dunia untuk mengalihdayakan sebagian proses bisnisnya di negeri itu. Namun, berbeda dengan strategi yang ditempuh pemain utama outsourcing dunia, seperti India dan Cina, negeri yang menjadi bagian dari Uni Emirat Arab ini menawarkan berupa lingkungan pekerjaan yang nyaman sebagai daya tariknya.

Alih-alih bersaing langsung dengan India dan Cina, Dubai memosisikan dirinya sebagai tempat dimana perusahaan-perusahaan outsourcing bisa menempatkan karyawan-karyawan senior atau berkualifikasi tinggi, yang tidak ingin tinggal di Bangalore atau Mumbai.

Seperti diberitakan Cnet News, strategi ini setidaknya sudah menarik satu perusahaan India . Menurut Ismail Al Naqi, direktur Dubai Outsource Zone (DOZ), badan pemerintah yang bertanggung jawab pada proyek ini, pihaknya belum lama ini menandatangani nota kesepahaman dengan sebuah perusahaan outsourcing besar India untuk beroperasi di DOZ.

Menurut dia, para karyawan perusahaan tersebut yang telah bekerja selama lebih dari dua tahun memenuhi syarat untuk dipindahkan ke Dubai . Hal ini, kata Al Naqi, memberikan daya tarik tersendiri dan membantu menekan jumlah karyawan “kutu loncat”, masalah yang lazim dijumpai pada perusahaan outsourcing India. Selain itu, loyalitas karyawannya pun lebih terjamin. Pasalnya, siapa pun yang mengundurkan diri dari pekerjaannya, otomatis izin kerjanya dicabut dan dideportasi.

“Tidak ada yang bakal menolak ditempatkan di sini. Biaya hidup di Dubai memang 30 persen lebih mahal, namun Anda bisa mendapatkan produktivitas lebih tinggi,” ujar Al Naqi setengah berpromosi.

Seperti diketahui, Dubai memang dikenal sebagai incaran tenaga kerja asing. Hampir separuh dari penduduk kota ini merupakan warga asing yang bisa tinggal di kota itu dengan surat izin kerja. Bahkan, tenaga kerja berkebangsaan India termasuk salah satu kelompok tenaga kerja asing terbesar di Dubai .

Dibandingkan dengan negara-negara lain yang mulai menawarkan jasa outsourcing , Dubai bisa mengedepankan sejumlah keunggulan. Antara lain dukungan dana yang kuat, berkat melonjaknya harga minyak dunia. Petrodolar ini dimanfaatkan Dubai untuk membiayai berbagai proyek konstruksi dan rencana diversifikasi ekonomi.

DOZ misalnya, mensubsidi sekitar 50 persen biaya real estate dan 50 persen biaya perumahan karyawan. Dengan daya tarik ini, pihak DOZ menargetkan untuk menarik sekitar 100.000 tenaga kerja yang berkerja di sektor outsourcing sampai tahun 2010 mendatang.

Selain itu, pemerintah Dubai juga merampingkan proses birokrasinya. Yang tak kalah menarik, pemerintah juga memberi insentif ekonomi berupa penghapusan pajak pendapatan perusahaan, pajak pendapatan pribadi dan pajak penjualan, yang otomatis akan mengompensasi dampak biaya hidup Dubai yang lebih tinggi.

Meski baru akan beroperasi kuartal kedua 2006 mendatang, sekitar 23 ribu meter persegi lahan perkantoran yang dibangun pada tahap pertama untuk lokasi perusahaan-perusahaan outsourcing sudah laku terjual. Sementara lokasi kedua, yang juga memiliki luas 23 ribu meter persegi dan akan dioperasikan kuartal keempat 2006, pun sudah terjual.

Menurut Al Naqi, DOZ berpotensi sebagai pusat berbagai layanan canggih, seperti telemedicine . Namun, sejauh ini, sejumlah kontrak yang diperoleh sebagian besar masih berupa alihdaya proses bisnis konvensional, bukan proyek-proyek hi-end seperti yang diharapkan DOZ. zda/aa

KOREA

Mobile Internet Memulai Debut Pertama di Korsel

Platform Internet portabel pertama di dunia memulai debutnya di Korea Selatan. Platform yang dinamakan WiBro ini diluncurkan pertama kali oleh operator telekomunikasi fixed-line terbesar Korea, KT, bersamaan dengan kegiatan pertemuan puncak Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) di Pusan Nopember lalu.

WiBro merupakan teknologi Internet nirkabel yang dikembangkan sendiri oleh Korea . Basis teknologinya sama dengan WiMax, namun penggelarannya agak berbeda. Jika pengembangan WiMax pertama kali untuk solusi fixed Internet access atau dengan mobilitas terbatas, Korea melakukan “lompatan” dengan langsung menggelar versi Mobile WiMax melalui WiBro.

WiBro beroperasi pada frekuensi 2,3-2,4 MHz, dan memiliki radius service coverage 1 km. Dari segi mobilitas, KT mengklaim layanan WiBro tetap dapat dinikmati dengan sempurna di dalam kendaraan yang melaju dengan kecepatan 60km/jam.

WiBro dapat dinikmati melalui perangkat personal digital assistant (PDA) dan perangkat notebook PC. Ke depan, layanan ini diproyeksikan akan dapat diakses melalui perangkat telepon bergerak.

Samsung, produsen ponsel terbesar ketiga di dunia, dikabarkan telah mengembangkan perangkat ponsel dual-band-dual-mode (DBDM), dimana layanan selular dan WiBro dapat diakses dari satu ponsel.

Dalam peluncuran tersebut, KT juga mendemonstrasikan berbagai layanan WiBro, antara lain Wonder-Media untuk layanan video, Wonder-message untuk layanan SMS dan MMS, Wonder-Phone untuk layanan mobile VoIP, serta location based service yang diberi nama Wonder-Tour. Secara komersial, layanan WiBro ini baru akan diluncurkan KT pada bulan April 2006 mendatang.

Selain KT, operator yang juga akan menyediakan layanan WiBro adalah SK Telecom, yang merupakan mobile carrier terbesar di Korea Selatan. Pemerintah Korea telah mengeluarkan lisensi WiBro yang berlaku selama tujuh tahun untuk kedua operator ini. kt/aa

CINA

Cina Bangun Jaringan Transmisi Optik Terpanjang di Dunia

ZTE Corporation, salah satu penyedia peralatan telekomunikasi dan solusi jaringan terbesar di Cina, beberapa waktu lalu mengumumkan akan segera menyelesaikan proyek jaringan transmisi optik milik operator seluler terbesar di Cina , China Mobile .

Setelah selesai, jaringan ini dikabarkan akan menjadi jaringan transmisi optik terbesar di dunia, dengan panjang kabel optik lebih dari 25.000 kilometer dan memiliki 521 network node yang mencakup 18 propinsi di bagian barat dan selatan Cina. Jaringan optik ini dijadwalkan akan selesai Maret 2006 mendatang.

Jaringan ini menggunakan teknologi ZXWM M900 DWDM ( Dense Wavelength Division Multiplexing ) yang dikembangkan ZTE. Di dalamnya sudah termasuk teknologi ultra long-haul transmission seperti ERZ ( Enhanced return to Zero code ) modulation , AFEC ( Advanced Forward Error Correction ) dan HOBA ( High-power Optical Booster Amplifier ).

Jaringan fase pertama sudah melayani 17 propinsi di bagian barat dan selatan Cina sejak tahun 2002. Sementara jaringan fase kedua, yang akan selesai tahun depan, merupakan jaringan independen yang akan overlap dengan jaringan fasa pertama, dan akan melayani 13 propinsi di wilayah yang sama.

Di luar Cina, ZTE juga memiliki installation based yang cukup besar. Perusahaan ini setidaknya sudah memasang lebih dari 150.000 produk telekomunikasi berbasis optik di lebih dari 40 negara. Sementara, teknologi DWDM milik ZTE sudah digelar di berbagai jaringan telekomunikasi di India , Indonesia , Pakistan dan Bulgaria . aa